begini lho om manneke, kita pun tahu, bahwa dalam mencapai tujuannya, suatu pemerintahan memang harus didukung opleh birokrasi yang bukan hanya solid tapi harus juga profesional kan ? tapi kan kitajuga tidak bisa menutup mata bahwa banyak jajaran pimpinan birokrasi itu juga terpaksa menerima jika dipengaruhi oleh politik partisan. saya sebutkan misalnya beberapa "kasus"dari pemilihan pimpinan melalui fit dan proper test seperti yang terjadi pada masa parlemen pusat dan daerah pada masa kerja tahun 2004-2009 yang lalu. belum lagi jika pimpinan birokrasi harus membicarakan penyusunan soal anggaran dengan kelompok partisan di parlemen. kita dengan gamblang bisa mengetahui adanya jual beli jabatan dan proyek dengan kelompok politik partisan, terutama melalui media yang memberitakan "kasus" tersebut dibawa kemeja hijau. belum lagi kalau kita melihat semakin lunturnya profesionalisme bila pimpinan birokrasi sudah menjalankan kebijakan yang melunturkan profesionalisme itu sendiri, misalnya kebijakan yang didasarkan pada suka dan tidak suka hal ini telah terungkap dan terjadi disemua jajaran birokrasi, dipusat maupun daerah. oleh sebab itu saya pernah bermimpi, mungkin masih mimpi, bahwa jika pimpinan partai politik menerima penunjukkan jabatan birokrasi, sudah selayaknya mental dan gaya kebijakannya harus bisa meninggalkan kepentingan kelompok partisan dimana dia berasal. dan parlemen masa 2009-2014 yang masih baru ini, sudah harus bisa meninggalkan warisan dari parlemen pusat maupun daerah pada masa 2004-2009 berkaitan dengan praktek perdagangan jabatan dan proyek dengan birokrasi sehingga profesionalisme birokrasi tetap bisa dipertahankan. salambambangsulistomo.
2010/1/15 manneke budiman <[email protected]> > > > O kalo soal ini semua juga sudah tahu. Birokrasi memang komponen inti > pemerintahan, jadi tak heran kalo selalu diintervensi. Lain halnya kalo > birokrasi itu LSM, yang belum tentu bisa di-intervensi. Saya bahkan mau > bilang, birokrasi itu gak perlu repot-repot di-intervensi, sebab dari > sononya memang kodratnya adalah jadi kendaraannya pemerintah yang berkuasa. > > Jadi kalo saya skeptis terhadap kemampaun Forum Rektor melakukan kajian > atas demokrasi, sebagaimana dititahkan oleh RI-1, itu bukan lalu ujug-ujug > berarti bahwa saya ingin agar kajian itu dilakukan oleh birkorat dalam > pemerintahan. Saya masih waras kok. > > manneke
