Surat
terbuka kader Partai Rakyat Demokratik dan Pengurus DPP Papernas :
Xaveria Rienekso H
Salam
Pembebasan !
Surat
terbuka ini menindaklanjuti Surat Keputusan No.
14/KPP-PRD/Pemb/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Komite Pimpinan
Pusat-Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) dan SK Nomor:
070/DPP-PAPERNAS/A/I/2008 yang dikeluarkan oleh DPP Papernas.
Surat terbuka ini saya buat karena menjadi kebutuhan mendasar hak
atas demokratisasi karena tidak ada lagi demokratisasi ataupun
“sendem” (sentralisme demokratik) seperti yang selama ini menjadi
satu kunci kemenangan PRD dan atau dengan landasan ini, PRD memecat
kadernya begitupun DPP Papernas, termasuk saya. Tidak ada harapan
yang berlebihan atas surat terbuka yang saya buat ini, namun dengan
demikian, setidaknya semua pihak bisa mengerti dan memahami landasan
KPP PRD yang dipimpin oleh Agus Jabo Priyono dan Dita Indah Sari dan
DPP Papernas yang dipimpin oleh Agus Jabo Priyono dan Haris Sitorus
melakukan pemecatan terhadap saya sebagai kader PRD dan pengurus DPP
Papernas.
Pemilu
2009 merupakan momentum politik yang menjadi titik tolak untuk
menentukan nasib 200 juta rakyat Indonesia kedepan. Dengan Pemilu
2009 tersebutlah yang menjadi salah satu bagian landasan bagi PRD
untuk cita-cita mensejahterakan rakyat. Untuk itulah PRD mengambil
sikap politik untuk mengintervensi Pemilu 2009. Pemilu 2009 tidak
bisa dilewatkan begitu saja tanpa keterlibatan (intervensi) dari
seluruh gerakan demokratik dan rakyat. Dan bagi PRD, sebagai partai
politik memiliki tugas pokok yaitu untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan massa pendukungnya dan untuk memaksimalkan partisipasi
rakyat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Oleh karena itulah
Pemilu menjadi penting bagi PRD untuk diintervensi terlebih lagi
ditengah situasi krisis ekonomi-politik Indonesia saat ini. Dimana
penjajahan modal asing semakin kuat bercokol di tanah air yang
mengakibatkan tingginya angka pengangguran, kemiskinan, liberaliasai
ekonomi yang berakibat pada hancurnya produk pertanian Indonesia,
hancurnya industri nasional. Pemilulah yang akan memilih wakil-wakil
rakyat dalam lembaga perwakilan atau parlemen, dan merupakan salah
satu pranata konstitusional bagi perubahan hubungan-hubungan
kekuasaan. Situasi inilah yang menjadi landasan bagi PRD bersama
dengan organisasi-organisasi massa demokratik membentuk alat politik
baru : PAPERNAS. Dengan alat politik baru inilah PRD
dan ormas-ormas demokratik bekerja penuh untuk mengintervensi Pemilu
2009.
Namun
demikian UU Pemilu dan Partai Politik saat ini tidak mengkehendaki
kehadiran partisipasi politik rakyat. Dalam berbagai pasalnya tidak
mengakomodir kepentingan mayoritas rakyat untuk membangun alat
politiknya sendiri.
Melihat
situasi ini, dalam proposal PRD yang ditawarkan di Presidium Nasional
PAPERNAS—yang kemudian disetujui oleh sebagian anggota PAPERNAS,
disetujui oleh sebagian kader PRD, catatan : draft proposal PRD
dibuat oleh sepihak/sebagian kader PRD saja/tidak melibatkan seluruh
partisipasi kader--- menunjukkan arah politik dalam
mengintervensi Pemilu 2009 dengan taktik koalisi/merger/fusi
(bergabung/berkoalisi dengan partai politik yang akan lolos menjadi
partai politik peserta Pemilu 2009). Dan Partai Bintang Reformasi
(PBR) merupakan Parpol yang menjadi rujukan PRD untuk PAPERNAS
berkoalisi dalam Pemilu 2009. Dengan koalisi ini diharapkan PAPERNAS
dapat melanjutkan kerja intervensi Pemilu 2009 yang dimaknai bisa
menjadi partai politik peserta Pemilu, bisa masuk parlemen. Dan
mengapa PBR yang menajdi rujukan? Dalam argumentasi PRD yang
dipimpin oleh Agus JP dan Dita Indah Sari, bahwa PBR merupakan partai
politik yang anti terhadap imperialisme, pro rakyat miskin, dan
harapan besar untuk bisa “memerahkan” PBR menggelanyuti
argumentasinya.
Kehendak
sikap politik dan segala argumentasi (lebih pada pembenaran dan
manipulatif yang membenarkan PBR sebagai partai pro rakyat miskin)
PRD saat ini dalam mengintervensi Pemilu 2009, oleh sebagian kader
dan Komite Pimpinan Wilayah PRD dan di Papernas sendiri dinilai tidak
sesuai dengan situasi obyektif dan garis politik PRD dan Papernas
yang lahir dari kesadaran untuk menjadi partai alternatif. Dalam hal
ini, saya sebagai salah satu kader yang menolak politik koalisi
Partai Politik dalam mengintervensi Pemilu 2009 menilai Pemilu 2009
tidak mencerminkan kedaulatan rakyat sejati dan tidak akan
menghasilan perubahan bagi kesejahteraan dan kedaulatan rakyat.
Pemilu 2009 hanya alat legitimasi kekuasaan rejim boneka
imperialis. Karena perangkat hukum yang mengiringinya tidak
mengakomodir kepentingan 200 juta rakyat miskin di Indonesia. UU yang
melegitimasinya tidak melibatkan partisipasi rakyat dalam perumusan
sampai pengesahannya. Jalan parlementer untuk rakyat miskin bagi
perubahan politik telah ditutup! Keterlibatan Partai Politik yang
ada sekarang, dalam proses perumusan dan pengesahanya tidak
representatif bagi perjuangan rakyat miskin. Karena dalam tindakan
praktek politiknya tidak ada satupun partai politik di negeri ini
yang benar-benar berjuang bersama rakyat, berpihak kepada kepentingan
rakyat. “Bagaimana sebuah pemilu bisa berjalan dengan demokratis,
jika UU yang mengaturnya tidak demokratis?” “Bagaimana rakyat
bisa berpartisipasi politik penuh dalam pemilu 2009 mendatang jika
jauh sebelumnya sudah dibelenggu haknya?”
Untuk
itulah, saya bagian dari kader PRD dan juga pengurus DPP Papernas
menolak politik koalisi PAPERNAS-PBR. Atau mungkin rencana
selanjutnya PAPERNAS akan berkoalisi dengan Partai Politik manapun.
Yang memang garis politik PRD yang termanifestasikan melalui
Papernas saat ini merupakan garis politik yang sekedar mencari
peluang akhirnya mengalami hambatan untuk berkoalisi dengan PBR dan
menemukan PDP sebagai bentuk peluang untuk berkoalisi meraih kursi di
parlemen! Karena sangat jelas bahwa partai politik yang ada saat
ini hanya melihat rakyat sebagai objek mesin suara dalam pemilu dan
melihat pemilu sebagai arena untuk menyentuh dan melanggengkan
kekuasaan belaka! Dan praktek politik yang dijalankan PBR serta
Parpol yang lainnya selama ini cenderung menjadi alat negara untuk
merepresif rakyat. UU Penanaman Modal yang mengakibatkan liberalisasi
ekonomi negeri ini disahkan oleh Parpol-parpol tersebut. Begitu pula
penggusuran rumah, penggusuran pedagang, represifitas terhadap petani
di beberapa daerah, pembiaran korban kasus lumpur Lapindo, dll tidak
pernah menjadi sentuhan riil parpol-parpol, termasuk PBR (yang
dianggap pro rakyat miskin oleh PRD Agus JP-Dita indah Sari dan
Papernas Agus JP dan Haris Sitorus) untuk mensejahterakan rakyat
pendukungnya. Jadi sangat tidak tepat jika PRD menegaskan dirinya
untuk mendorong alat politik barunya : PAPERNAS untuk berkoalisi
dengan PBR (atau parpol lainnya).
Bagi
saya, PRD yang lahir dari labirin politik yang sekat-sekatnya telah
dibangun dan dijaga oleh rejim militeristik, kami lahir dari kondisi
mampatnya saluran-saluran politik parlementer, PRD lahir dan tumbuh
dari rahim gerakan massa tidak bisa dengan semena-mena menghancurkan
kepercayaan massa rakyat untuk berkuasa, dengan jalan berkoalisi
dengan parpol yang selama ini telah mengebiri kepentingan rakyat itu
sendiri. Karena ada satu situasi yang lebih konkrit dan penting untuk
segera dijalankan oleh PRD yaitu membangun persatuan diantara gerakan
demokratik dan bersama-sama dengan massa rakyat luas untuk membangun
politik alternatif rakyat miskin sehingga rakyat mampu
membantu dirinya sendiri, berjuang untuk dirinya sendiri merebut
kekuasaan dari rejim boneka imperialis dalam mengintervensi pemilu,
tanpa berkoalisi dengan parpol-parpol yang nyata-nyata memanipulasi
kesadaran rakyat, menipu rakyat dan menegasikan kepentingan/kebutuhan
rakyat saat ini.
Sampai
disini, PRD “memberikan ruang demokrasi” bagi para kadernya untuk
meyakini sikap politik masing-masing : sikap politik koalisi parpol
dan sikap politik alternatif rakyat miskin (menolak koalisi
PAPERNAS-PBR). Namun “ruang demokrasi” tersebut telah benar-benar
ditutup oleh pimpinan PRD sendiri. Proposal PRD dalam Presidium
Nasional PAPERNAS tidak lahir dari seluruh aspirasi kader. Bahwa
proses pemecatan saya dari kader dan keanggotaan PRD tidak melalui
mekanisme demokratis seperti yang tercantum dalam AD/ART dan semangat
PRD selama ini. Dan persoalan tidak menjalankan sentralisme
demokratik, melakukan fitnah, menghancurkan organisasi, memanipulasi,
mengintrik seperti yang dituduhkan oleh KPP PRD yang dipimpin Agus J
Priyono dan Dita Indah Sari terhadap saya sungguh tanpa landasan yang
rasional dan bukti kosong (tidak melalui pembuktian/mekanisme yang
seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah organisasi
progresive-revolusioner). Dan menurut saya, pemecatan saya dan kader
PRD yang lainnya, sikap ini lebih menunjukkan bahwa PRD yang dipimpin
Agus JP-Dita Indah Sari benar-benar memanipulasi kesadaran rakyat
dengan propaganda koalisi PAPERNAS-PBR adalah politik alternatif dan
solusi kesejahteraan rakyat!
Namun
demikian, saya sangat menyadari betul, karena untuk pikiran-pikiran
saya (dan kawan-kawan yang menjujung tinggi politik alternatif rakyat
miskin) inilah, saya (dan atau kami) telah didakwa semena-mena
melakukan tindakan “subversif” oleh KPP PRD yang dipimpin Agus JP
dan Dita Indah Sari. Jika saja KPP PRD yang dipimpin Agus JP dan Dita
Indah Sari tidak hendak memanipulasi kesadaran massa rakyat dan
melihat objektif situasi nasional sehingga mampu menjalankan politik
alternatif untuk memimpin radikalisasi gerakan massa yang sedang
bergerak sporadis dan tidak terpimpin saat ini, dan kepada mereka
ditugaskan untuk mengawasi apa yang dipikirkan oleh lebih dari 40
juta rakyat miskin, maka bisa dipastikan : mayoritas rakyat miskin di
Indonesia akan terbukti “subversif” seperti kami, seperti rejim
mendakwa PRD pada tahun 1997 yang lalu.
Dan
untuk pikiran-pikiran saya yang menolak “koalisi PAPERNAS”/politik
manipulatif ini di dalam partai revolusioner yang menjujung tinggi
demokrasi dan selalu berjuang bersama massa, sungguh ironis karena
harus terlebih dahulu dirampas hak demokrasinya! Sungguh pembunuhan
karakter, karena pikiran-pikiran saya ini harus memperoleh stigma
sebagai perusak organisasi! KPP PRD dan DPP Papernas yang dipimpin
oleh para reformis gadungan yang mengalami kelelahan dalam
perjuangannya dan ingin segera masuk dan duduk di kursi parlemen,
tidak pernah memberitahukan perbuatan yang disangkakan kepada saya
dan bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini “mereka” tidak
mengintegrasikan/mengkoordinasikan saya dalam mekanisme koordinasi
organisasi. Yang sesungguhnya itu adalah hak yang harus saya peroleh
sebagai kader partai. Namun tiba-tiba sekehendak hati “mereka”
melakukan pemecatan!
Indonesia
adalah negeri yang selama ini telah memberi saya hidup dari tanah,
udara dan airnya. Oleh karenanya, saya sangat mencintai dan merasa
memilikinya bersama jutaan rakyat yang dimiskinkan oleh rejim boneka
imperislis saat ini termasuk para embrio agen rejim borjuasi :
termasuk mereka yang hendak dan sedang memanipulasi kesadaran rakyat
(PRD/Papernas). Bersama-sama mereka, saya tidak pernah bosan untuk
memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban kami
sebagai rakyat. Agar kelak Indonesia bisa menjadi sepenuhnya milik
rakyat. Untuk itulah bagi saya, kekuasaan harus diabdikan untuk
dan dari rakyat. Untuk itulah saya memilih politik alternatif rakyat
miskin dan menolak politik PRD yang dipimpin Agus JP dan Dita Indah
Sari dan Papernas yang dipimpin oleh Agus JP-Haris Sitorus untuk
“PAPERNAS berkoalisi DENGAN ATAU TANPA PBR”. KARENA POLITIK
ALTERNATIF RAKYAT MISKINLAH YANG SAAT INI DIBUTUHKAN RAKYAT DAN
MENJADI KEMENDESAKAN UNTUK MENGHIMPUN SELURUH KEKUATAN RAKYAT. Bukan
“koalisi PAPERNAS” dan bukan pula Pemilu 2009 yang tidak dapat
menjawab persoalan kemiskinan/pengangguran/kesulitan ekonomi rakyat
saat ini. Oleh karenanya, hari depan negeri ini hanya akan
sungguh-sungguh ditentukan oleh rakyatnya, bukan oleh pemilu ataupun
parpol-parpol yang hendak memanipulasi kesadaran rakyat.
Pemecatan
yang dilakukan oleh PRD dan Papernas terhadap saya dan kawan-kawan
yang lainnya, termasuk pembekuan komite-komite wilayah PRD/Papernas
karena menolak politik oportunis untuk berkoalisi dengan borjuasi,
memberikan satu bukti bahwa :
Bahwa
PRD telah meremehkan kemampuan rakyat dan gerakannya untuk melakukan
pembebasan (radikal) bagi dirinya sendiri dari penjajahan
imperialisme dan boneka-bonekanya;
Bahwa
PRD telah meremehkan kemampuan rakyat dan gerakannya untuk membangun
persatuan yang kokoh untuk membebaskan dirinya dari penjajahan
imperialisme dan boneka-bonekanya;
Bahwa
PRD telah memberikan ilusi (baca: menipu) rakyat, dengan
menyimpulkan bahwa perlawanan anti imperialisme dan bonekannya di
parlemen (saat ini) sangat besar peluangnya;
Bahwa
PRD telah menghancurkan politik dan alat perjuangan alternatif
rakyat, yakni PAPERNAS dan organisasi pendukungnya, dengan
meleburkan diri kepada partai penindas rakyat, sehingga mempersulit
perjuangan rakyat ke depannya;
Bahwa PRD telah menjerumuskan PAPERNAS pada
GARIS POLITIK PARLEMENTARIS
Terimakasih.
Demikian surat terbuka ini saya sampaikan. Dan kepada Partai Rakyat
Demokratik saya ucapkan banyak terimakasih, karena PRD yang membuat
saya banyak belajar untuk mengerti persoalan mendasar rakyat.
Terimakasih,
-Xaveria (Staff KPP PRD, Bendahara I Dewan Pimpinan
Pusat PAPERNAS dan Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional)-
________________________________________________________
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/
[Non-text portions of this message have been removed]
