Media Advisori (20/5): Besok, FPR aksi Tolak Kenaikan Harga BBM! FPR Menolak Kenaikan Harga BBM
FPR [20/5] Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Penolakan ini akan disampaikan dalam aksi massa yang dilakukan esok (21/5) di Jakarta. Aksi akan dimulai dari Bundaran HI pada pukul 09.00 WIB dan bergerak menuju Istana Negara. Kurang lebih 4.000 massa, dari berbagai sector seperti buruh, petani, miskin kota, perempuan, mahasiswa, dan lain-lain, akan turut dalam aksi tersebut. Aksi FPR menolak kenaikan BBM ini juga akan dilakukan secara serempak di 23 kota di Indonesia Dalam siaran persnya, FPR menyatakan bahwa alasan kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah sesungguhnya tidak bisa diterima. Tingginya beban subsidi BBM yang katanya mencapai 25 persen dari total dana APBN 2008 sesungguhnya masih jauh lebih kecil dibandingkan beban utang luar negeri. Selain itu, pemerintah pun sesungguhnya tidak harus menaikkan harga BBM untuk memberikan santunan bagi rakyat miskin dalam bentuk BLT. “Masalah utama yang kita hadapi dari pemerintah Indonesia sekarang adalah ketidakberanian SBY-JK untuk memotong dana pembayaran utang dan cicilan utang luar negeri yang sebenarnya memakan lebih dari 40 persen APBN 2008,” tegas Rudi HB Daman, Koordinator FPR. “Dengan menaikkan harga BBM tanpa memotong pembayaran utang sama dengan mencabut subsidi bagi rakyat miskin Indonesia dan memberikannya kepada negara-negara pemberi utang yang kaya raya.” RANGKAIAN protes yang meluas ke berbagai penjuru negeri, sesungguhnya menunjukkan kemuakkan Rakyat Indonesia atas politik energy SBY-Kalla yang tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat Indonesia. Liberalisasi yang digenjot tinggi pasca krisis ekonomi 1997 hanya memperpanjang penjajahan minyak dan gas di Indonesia, memperburuk krisis energy di dalam negeri, dan memperhebat perampokkan kekayaan alam. Terkait dengan penyaluran dana BLT yang persiapannya dimulai hari ini, FPR memandang bahwa BLT adalah upaya SBY-Kalla untuk membungkam keresahan rakyat. Dengan BLT, SBY-Kalla berusaha menyibukkan rakyat dengan pertentangan-pertentangan horizontal yang dipicu oleh ketidakadilan dalam distribusi dana bantuan tunai. “Pemberian BLT kepada sebagian keluarga miskin adalah taktik ‘belah-bambu’ SBY-Kalla. Sebagian diangkat, sebagian diinjak,” jelas Rudi. Lebih lanjut, Rudi juga memandang melalui penyaluran BLT, pemerintah pusat berusaha “mendistribusikan” beban dan tekanan politik dari istana negara ke kantor-kantor kepala desa hingga rumah-rumah ketua RT dan RW. Beban politik bagi jajaran pemerintah terendah sudah barang tentu akan lebih berat dibandingkan pemerintah pusat. Jajaran pemerintah terbawah adalah pihak yang sudah pasti akan secara langsung berkonfrontasi dengan rakyat, baik dari mereka yang kecewa akibat kenaikan harga BBM maupun mereka yang marah karena tidak kebagian dana BLT. FPR sendiri tidak menolak pemberian BLT kepada kaum miskin. Bagaimana pun pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyantuni kaum miskin yang saat ini hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan. Artinya, BLT atau santunan-santunan lain sejenis itu merupakan merupakan kewajiban pemerintah dan hak kaum miskin sebagai warga negara Indonesia. Yang ditolak oleh FPR adalah mekanisme pelaksanaan BLT yang rawan konflik dan tujuan politik yang bersemayam dibalik rencana penyaluran BLT. Dalam hal mekanisme pelaksanaan BLT, penentuan kriteria keluarga miskin yang berhak mendapatkan santunan dana secara langsung dilakukan secara terpusat dan tidak mengindahkan keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, FPR mengajak berbagai kalangan untuk turut serta dalam aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM. Perjuangan bersama lintas sektor ini menduduki peranan penting untuk memaksa pemerintah SBY-Kalla membatalkan niatnya untuk menaikkan harga BBM.*** Tentang Front Perjuangan Rakyat (FPR) FPR adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial. Selain melakukan aksi-aksi, FPR juga menggelar diskusi-diskusi yang mengulas berbagai persoalan sosial di masyarakat. Dalam politiknya, FPR berpegang pada prinsip kebebasan dalam inisiatif dan kemandirian dalam politik. Organisasi-organisasi yang bergabung dalam FPR: Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (ATKI-HK), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Buruh Aspirasi Pekerja Indonesia (SB-API), Forum Buruh Cengkareng (FBC), Serikat Buruh Koas Eterna Jaya Industries (SBK-EJI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Keristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Gerakan Mahasiswa Nasional Kerakyatan (GMNK), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Central Gerakan Mahasiswa Universitas Bung Karno (CGM-UBK), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Komite Pemuda Cengkareng (KPC), Arus Pelangi (AP), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Univ. Bung Karno (GMNI UBK), Forum Pemuda Kota Bekasi (FORDASI), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Aliansi Perlawanan Rakyat (APR), Kesatuan Buruh Transportasi Indonesia (KBTI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Serikat Bajaj Jakarta (SEBAJA), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), INFID, INDIES, LP3ES, MIGRANTCARE, UPC, UPLINK, PBHI Nasional. E-mail : [EMAIL PROTECTED], [EMAIL PROTECTED] BLOG : http://fprsatumei.wordpress.com
