http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/26/00542410/perlu.reorientasi.pendidikan.nasional
YOGYAKARTA, KOMPAS - Sampai saat ini pendidikan nasional belum mampu menyiapkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan sekaligus memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang luhur. Dibutuhkan reorientasi pendidikan nasional untuk dapat meningkatkan daya saing bangsa dan menyejahterakan rakyat. Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Sofian Effendi menyampaikan, dunia pendidikan di Indonesia telah mengalami distorsi, baik di bidang proses, mutu dan relevansi, maupun di bidang pendekatan pendidikan. Pendidikan nasional, mulai dari tingkat dasar sampai tinggi, lebih terfokus menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi belum sesuai kebutuhan bangsa. âPendidikan kurang membekali peserta didik dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan dan moral luhur sebagai warga negara,â tutur Sofian pada diskusi Forum Mangunwijaya III bertajuk âReposisi Hubungan Warga Negara di Tengah Ketidaksejahteraan dan Krisis Harga Diriâ yang diselenggarakan harian Kompas bekerja sama dengan Dinamika Edukasi Dasar di Yogyakarta, Sabtu (24/5). Praktik komoditasi menjadi hal yang memprihatinkan dunia pendidikan Indonesia. Ini tampak dari kebijakan Pemerintah Indonesia yang telah menetapkan pendidikan sebagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing dan menjadi bagian paket kebijakan liberalisasi. Kebijakan itu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing serta Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Penetapan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka untuk Penanaman Modal Asing. âPendidikan bukan lagi sebagai proses budaya untuk mencerdaskan dan memanusiakan manusia, tetapi komoditas yang diperdagangkan,â ujar Sofian. Reorientasi pendidikan nasional bisa terwujud jika pemerintah berani bersikap dan menetapkan bahwa pendidikan adalah upaya sosial, politik, dan kultural untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah Pantjasila Peneliti Francis Wahono mengungkapkan, reorientasi bisa dilakukan dengan konsep-konsep pendidikan yang sesungguhnya sudah lama dilaksanakan para pendahulu bangsa. Francis mencontohkan, seperti tercantum dalam dua buku berjudul Djalan Baru untuk Memperbaharui Pendidikan dan Pengadjaran Sekolah Rakyat Pantjasila dan Sedjarah Pendidikan Indonesia terbitan tahun 1950-an, sudah dikenalkan dan diperjuangkan aplikasi konsep pendidikan ideal bagi rakyat. Dalam konsep ideal itu, ujarWahono, pendidikan menjadi alat perubahan masyarakat. Sekolah menjadi pusat gerakan masyarakat, guru menjadi motor gerakan rakyat, mata pelajaran menjadi faktor kemajuan masyarakat yang nyata, dan setiap murid menjadi tenaga gerakan masyarakat yang sedang tumbuh. âNamun, yang terjadi pada zaman ini, semua serba pragmatis,â ujarnya. Parahnya lagi, seperti diungkapkan budayawan G Budi Subanar, pendidikan Indonesia juga mengalami absurditas. âAbsurd ketika soal ujian nasional dikawal polisi, absurd ketika guru digerebek Detasemen Khusus 88, dan betapa absurd dunia pendidikan ketika birokrat pendidikan menggunakan arogansi dan kekuasaannya,â kata Subanar. Menghadapi berbagai absurditas ini, dosen FISIP UI, Osbin Samosir, menekankan pentingnya gerakan rakyat untuk bersama menuntut negara memenuhi janji-janjinya, termasuk menyejahterakan rakyat di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan. Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman DIY KH Abdul Muhaimin menambahkan, reorientasi pendidikan nasional perlu didukung dengan mekanisme politik dan agama yang memberi akses luas pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan. (DYA)
