Oleh UMI KULSUM http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/26/00271943/masyarakat.meragukan.kebangkitan.indonesia
Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei dirayakan dengan gegap gempita di lapangan Gelora Bung Karno dan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden berpidato dan mengungkapkan, Indonesia adalah bangsa yang berkemampuan dan bisa mengubah nasib. Indonesia akan mampu menghadapi krisis energi dan krisis pangan. Namun, bagaimanakah komentar langsung dari masyarakat? Litbang Kompas melakukan jajak pendapat tanggal 21-23 Mei untuk mengetahui opini masyarakat atas kondisi Indonesia akhir-akhir ini. Hasilnya, sekitar 82 persen responden mengatakan, pemerintah belum mampu mengatasi krisis pangan. Sebanyak 84 persen responden menjawab, negara juga belum mampu mengatasi krisis energi (BBM dan listrik). Bahkan, sebagian responden menyatakan tidak yakin Indonesia mampu mengatasi kedua persoalan tersebut dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Tidaklah mengherankan jika masyarakat berpandangan demikian. Situasi saat ini membuat masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Kemampuan daya beli menurun karena harga bahan pangan meningkat. Biaya hidup lainnya melonjak sehingga penghasilan tetap mereka berkurang nilainya. Kenyataan itu membuat perayaan 100 tahun Kebangkitan Nasional menjadi âgempita dalam sunyiâ. Sebagian besar responden melihat, kemudahan usaha, ketersediaan lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok sangat buruk saat ini. Masyarakat merasakan, kini situasi ekonomi sama sekali tidak menjanjikan perbaikan kehidupan. Pesimisme dirasakan ibu rumah tangga, kalangan yang belum memperoleh pekerjaan, pelajar/mahasiswa, karyawan swasta, pegawai negeri, dan terlebih dirasakan kalangan pengusaha. Krisis energi dan pangan yang menimpa bangsa ini, dalam kenyataannya, belum menumbuhkan semangat proaktif untuk memunculkan gagasan-gagasan baru yang mencoba bangkit dan mencapai kemandirian. Meski terlihat masyarakat mulai peka dan memiliki kesadaran akan krisis energi, bukan mustahil perubahan pola hidup lebih dipengaruhi oleh merosotnya kemampuan ekonomi sehingga tidak ada pilihan kecuali menurunkan standar hidup. Responden sebanyak 90,4 persen menyatakan telah melakukan penghematan listrik dalam kehidupan sehari-hari, seperti mematikan lampu jika tidak digunakan atau sedang tidur, mengurangi penggunaan pendingin ruangan, hingga mengurangi intensitas menonton televisi. Demikian halnya dengan penghematan BBM, 65,4 persen responden mengaku telah mengubah gaya hidup sehari-hari, terutama dalam hal transportasi. Bagi responden yang memiliki kendaraan roda empat, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengurangi intensitas penggunaan kendaraan pribadi dan beralih dengan naik kendaraan umum atau sepeda motor. Sementara itu, untuk kelompok yang lebih rendah tingkat ekonominya, standar hidup pun menurun lagi, seperti mengganti gas dengan minyak tanah, menggunakan sepeda ke kantor. Bahkan, untuk ibu rumah tangga, mahalnya BBM membuat mereka harus mengurangi volume masakan sehari-hari atau membuat menu makanan yang tidak terlalu lama dimasak. Sementara semangat untuk melakukan perlawanan terhadap kondisi bangsa yang terpuruk ini dengan melakukan tindakan proaktif untuk kemandirian belum jelas terlihat. Ketergantungan kepada pasar barang konsumsi membuat pilihan hidup bergantung pada dua hal: ketersediaan barang di pasar dan ketersediaan uang di kantong. Sikap dominan publik untuk bertindak sebagai pelaku yang menentukan kondisi pasar jelas tidak terlihat. Dalam mengatasi krisis pangan, misalnya, sikap enggan kalangan pengusaha/wirausaha untuk terjun ke bidang pertanian lebih banyak terlihat, sebagaimana terlontar dari pernyataan 50,3 persen responden kalangan ini. Mereka tegas-tegas menolak untuk terjun ke pertanian. Semangat untuk kemandirian pangan justru terlihat di kalangan pelajar/mahasiswa, karyawan swasta, pegawai negeri, dan kalangan yang belum/tidak bekerja. Rata-rata keinginan mereka untuk terjun ke bidang pertanian di atas 50 persen. Kebangkitan Nasional, yang diartikan sebagai semangat kebangsaan, dalam realitas masyarakat sepertinya tidak terlalu menggema. Sebagian besar responden (69,5 persen) menyatakan solidaritas nasional bangsa Indonesia saat ini lemah. Hanya 23,7 persen responden yang mengungkapkan bahwa toleransi antarkelompok, seperti kaya dan miskin, serta antaretnis cukup kuat. Sementara 73,1 persen menyatakan solidaritas antargolongan lemah. Hal itu tidaklah mengherankan jika melihat kenyataan, dalam kondisi keterpurukan ekonomi saat in, masih saja ada golongan kaya yang menghamburkan uang untuk berpesta. Responden menilai bahwa persoalan mendesak yang harus diselesaikan saat ini adalah segala hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi (58,7 persen), kemudian korupsi, pendidikan, dan hukum. Krisis ekonomi dan sosial tentu menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi pemerintah saat ini, meski tidak dimungkiri bahwa karut-marutnya kondisi saat ini tidak lepas dari kepemimpinan masa lalu. Namun, hendaknya pemerintah saat ini lebih tegas dalam memihak masyarakat luas daripada kepentingan golongan tertentu saja. Keputusan konkret dan dukungan nyata dari pemerintah dan badan legislatif untuk mewujudkan kebangkitan Indonesia akan selalu menjadi sorotan masyarakat. (Litbang Kompas)
