http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/26/00300469/reformasi.1998.dinilai.gagal
Yogyakarta, Kompas - Gerakan reformasi tahun 1998 dinilai gagal sebab tidak ada ideologi, konsep, dan rencana yang dipersiapkan setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Demikian disampaikan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, San Afri Awang dalam diskusi bertema âBisunya Reformasi, Matinya Pemimpin Bangsaâ di Kampus Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Sabtu (24/5). Diskusi diadakan sebagai peringatan 10 tahun reformasi dan 100 tahun Kebangkitan Nasional. âSetelah Soeharto lengser, mahasiswa tidak memikirkan bagaimana seharusnya bangsa ini dibangun,â kata Afri. Ia juga menuturkan, perjuangan mahasiswa pascareformasi 1998 juga cenderung sporadis karena terpecah oleh kepentingan tiap-tiap golongan. âDengan demikian, kontrol sosial politik terhadap penguasa menjadi lemah,â ucapnya lagi. Afri menyebutkan, banyaknya aset ekonomi bangsa yang dikuasai pemodal asing, seperti Indosat dan Telkom, serta kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi bukti, kebijakan pemimpin pascareformasi belum berpihak kepada rakyat. âPenghilangan subsidi dan privatisasi yang diterapkan di Indonesia merupakan dua dari 10 butir Konsensus Washington tahun 1989. Hal itu penanda kuatnya cengkeraman neoliberalisme di negara kita,â tuturnya. Menurut Afri, bukti lain reformasi tak berjalan adalah pembangunan yang terjadi saat ini tidak menghidupkan modal sosial rakyat. Ketua Pergerakan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Titok Haryanto mengatakan, pascareformasi 1998, gerakan sosial di seluruh Indonesia terfragmentasi secara besar-besaran. Perhatian gerakan sosial pun bergeser dari negara ke daerah. âMestinya gerakan sosial ini bisa memfasilitasi partisipasi dari masyarakat,â ujarnya. Selain itu, lanjut Titok, reformasi yang menyebabkan tumbangnya Orde Baru mengakibatkan sistem multipartai diberlakukan. Namun, Indonesia malah terjebak dalam demokrasi elektoral yang mengagung-agungkan pemilu dan mengabaikan kemungkinan yang bisa ditimbulkan oleh pemilu multipartai. Titok mencontohkan, terpinggirkannya hak sebagian masyarakat untuk ikut bersaing memperebutkan kekuasaan menjadi di luar kendali pejabat terpilih. âJika pendekatan ini digunakan, demokrasi sekadar sistem yang memperlihatkan elite politiknya memperoleh kekuasaan dengan suara rakyat,â kata Titok. (A06)
