*Dialog Aktual "Penerimaan Siswa Baru: Pendidikan untuk Semua?"* Senin, 7 Juli 2008, Pukul 23.00 WIB, di Layar TVRI
Narsum : 1. Teguh Juwarno, Staf Ahli Mendiknas 2. Ade Irawan, koordinator Monitoring Pelayanan Publik -ICW 3. Wiwan Koban, The Indonesian Institute Host : Valerina Daniel By www.theindonesianinstitute.com http://dialogtheindonesianinstitute.wordpress.com/ Kritik dan saran : [EMAIL PROTECTED] * * Tahun Ajaran 2007/2008 telah selesai, dan kini kita akan memasuki Tahun Ajaran Baru 2008/2009. Seperti yang rutin terjadi pada pergantian Tahun Ajaran, pada saat ini dunia persekolahan sedang disibukkan oleh gelombang Penerimaan Siswa Baru. Pihak sekolah, orangtua siswa, dan siswa atau calon siswa yang akan memasuki atau melanjutkan sekolah, saat ini sedang sibuk dengan proses pendaftaran dan penerimaan siswa baru. Mencermati proses pendaftaran dan penerimaan siswa baru, masalah klasik dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mengemuka lagi-lagi adalah mahalnya biaya pendidikan. Orangtua murid, terutama dari kalangan kurang mampu, mengalami kebingungan mencarikan sekolah bagi anaknya, dengan biaya yang dapat dijangkau. Apalagi mengingat bahwa biaya hidup semakin mahal, dan kemampuan ekonomi masyarakat luas kita masih banyak yang belum mampu mengimbangi biaya masuk sekolah yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Masalah pungutan biaya terhadap siswa baru ini, diharapkan dapat diminimalisasi dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Pendanaan Pendidikan. Perpres ini adalah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Perpres ini antara lain diatur tentang pungutan oleh sekolah dalam penerimaan siswa baru, yang selama ini tidak ada rujukan yang jelas. Bagaimanakah pengaturan pungutan biaya dalam penerimaan siswa baru, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perluasan kesempatan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia? Pendidikan di Indonesia dari pendidikan dasar, menengah, lanjutan atas, dan pendidikan tinggi masih terbilang mahal dan belum terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pendanaan pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pihak masyarakat. Di pihak Pemerintah, hingga saat ini Pemerintah masih belum mampu memenuhi amanat Konstitusi yaitu menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Di pihak masyarakat, hingga saat ini masih banyak kalangan masyarakat yang hidup dengan kemampuan ekonomi terbatas, yang sulit untuk memenuhi tuntutan biaya pendidikan, terlebih pada masa awal tahun ajaran, dan saat penerimaan siswa baru. Di pihak sekolah, biaya penyelenggaraan pendidikan juga masih harus diatasi sendiri, dengan komponen dana dari Pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sumber lainnya. Besarnya biaya pendidikan bagi siswa baru, tidak selalu transparan, sehingga orangtua siswa berada di situasi yang lebih lemah posisi tawarnya. Belum lagi ditambah dengan adanya Kategorisasi Sekolah seperti sekolah percontohan, nasional, internasional, dan reguler, yang dapat memicu lebih mahalnya biaya pendidikan. Perpres tentang Pendanaan Pendidikan diharapkan dapat memperjelas antara lain: tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan partisipasi masyarakat; juga membatasi besarnya pungutan yang boleh diminta pihak sekolah ke siswa berdasarkan standarisasi biaya operasional pendidikan. * * * * Bagaimana tepatnya aturan tentang pungutan terhadap siswa baru, seperti diatur dalam peraturan yang baru, yaitu Peraturan Presiden tentang Pendanaan Pendidikan? Bagaimana mekanisme penyelenggaraan pendanaan pendidikan di sekolah, yang berdampak sejauh mana pada mahalnya biaya masuk sekolah? Bagaimana pihak sekolah dan juga Pemerintah mengatasi isu komersialisasi pendidikan? Bagaimana sistem pendanaan pendidikan yang ideal sehingga tujuan perluasan kesempatan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan dapat dipenuhi? Bagaimana solusi di tataran para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Donor/Filantrofi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan masyarakat umum dalam memenuhi tuntutan biaya pendidikan terutama biaya masuk sekolah? [Non-text portions of this message have been removed]
