Dear Mas Adyanto Aditomo, O...tentu yang saya maksudkan adalah yang anda maksud pada point pertama, coba dech anda amati kawasan-kawasan industri (Bekasi-Tangerang-Kerawang-Bogor-Purwakarta) saja misale...yang merupakan wajah PMA di Indonesia ini, ada berapa banyak seh yang masuk katagori pada point kedua anda itu ? jangankan untuk "Korupsi-Kolusi & Nepotisme" lah wong sekedar "Lembur" saja itu kudu punya reason yang jelas kok ! Karena itu Mas, kadang kalanya sering muncul ide gila dikepala saya untuk menghilangkan segala macam yang anda uraikan itu, mungkin ga ya para birokrasi itu digantiin aja ama para pekerja swasta yang saya maksudkan diatas tadi ? alias ditukar guling gitu loh...! Buat shock therapy lah gitu...
Salam hangat, Suhaimi ----- Original Message ----- From: Adyanto Aditomo To: [email protected] Sent: Wednesday, July 16, 2008 3:42 PM Subject: Re: [Forum Pembaca KOMPAS] Catatan ringan tentang politik praktis dan kaum politisi Pak Suhaimi, Kalau yang dimaksud dengan Pekerja Swasta itu adalah para karyawan dari Perusahaan Swasta yang tidak terkait dengan Proyek Besar milik Pemerintah, ya mungkin saja, karena bidang pekerjaannya tidak ada yang bersentuhan langsung dengan para Pejabat Pemerintah. Untuk kalangan ini, biasanya yang terjadi cuma skala kecil, misalnya saat di kelurahan dimintain duit untuk melicinkan pengurusan KTP, ke kantor PLN atau Telkom dimintain duit oleh para calo yang ada disana guna memperlancar segala urusan, ke Kantor Polisi terpaksa nyogok calo atau oknum Polisi agar pengurusan SIM dan STNK bisa lancar, dsb. Umumnya skala rupiahnya tidak terlalu besar, sehingga tidak pernah diributkan secara nasional. Tetapi jika yang dimaksud dengan Pekerja Swasta itu Pengusahayang cukup besar, dimana banyak berhubungan dengan para pejabat pemerintah atau BUMN dalam urusan memenangkan Tender Proyek yang nilainya sampai puluhan atau ratusan milyar rupiah, tidak mustahil (sekali lagi tidak mustahil, tapi bukan berarti pasti terjadi) kasus tersebut juga akan muncul, misalnya Kontraktor Pengadaan Alat Sidik Jari untuk Kantor Imigrasi, Kontraktor Alat Komunikasi untuk Mabes Polri, Pengadan Tinta untuk Pemilu oleh KPU, dsb. Fakta dilapangan menyatakan bahwa: Siapapun yang berhubungan dengan kekuasaan, bisa anggota DPR, bisa Aparat Pemerintah, atau Birokrasi Pemerintah, bisa Pejabat Pemerintah, kecenderungannya "yang merasa berkuasa" mengharapkan "imbalan yang layak" atas pelyanan yang telah mereka berikan. Besaran :"imbalan yang layak" ini memang susah menilainya. Kalau cuma kelas Kelurahan, biasanya cuma sekitar Rp. 10 ribu.. Kalau sopir Truk berurusan dengan petugas DLLAJR di jalan raya, paling sekitar Rp. 2 - 5 ribu. Kalau kita mau cepat dalam mengurus SIM/ STNK di kantor Polisi, bisa sekitar Rp. 50 - 100 ribu. Kalau kelasnya Anggota DPR ya bisa sampai Puluhan Juta, Kalau kelasnya Jaksa BLBI, bisa sampai milyaran rupiah. Yah begitulah, makin tinggi jabatannya dan makin penting posisinya, maka makin besar imbalan yang dituntutnya. Apakah sesama masyarakat umum juga ada yang menuntut "imbalan yang layak"? Ya tentu saja ada. Contoh: Setiap lintasan Kendaraan Umum sudah dikapling oleh para preman jalanan. Ada yang mensuplai Koran kepada setiap Sopir dengan harga Preman. Ada yang mensuplai Air Minum dan rokok juga dengan harga Preman. Ada yang memungut pajak ngetem untuk setiap Kendaran Umum yang menaikkan atau menurunkan Penumpang (seringkali dalam melakukan pungutan bersaing ketat dengan Petugas DLLAJR). Demikian pula yang terjadi pada Pedagang Kaki Lima. Cuma ya itu, skalanya kecil, nggak sampai puluhan milyar sekali pungut. Maklum yang "diperas" juga orang kecil juga, yang duitnya gak banyak. Jadi saran untuk Pak Suhaimi, tolong anda amati dan simak dengan benar, apakah yang terjadi diekitar anda memang sudah Aman, Damai, Tentram dan Bahagia atau malah lebih buruk dari yang saya sampaikan diatas? Salam, Adyanto Aditomo
