Hehehe...Bung Erwin ini sudah pasti tipe warga yang disukai pejabat: asal
terima saja, tidak ada kritisi apalagi sumbang saran. Dia sudah lupa bahwa
semestinya pemerintahlah yang harus duluan memberi solusi kemacetan (misalnya
membenahi permasalahan transportasi publik), bukan sebaliknya malah menyuruh
warga untuk repot2 duluan.
Jangan-jangan justru polemik seperti inilah yang diinginkan para pembuat
kebijakan itu, supaya masyarakat sibuk berpolemik sendirian, dan dengan
demikian menjauhkan panggang dari api.
Saya pikir kita tetap harus fokus ke permasalahan utama: kemacetan lalu-lintas
dan transportasi di Jakarta. Pak Manneke sudah benar ketika mengingatkan bahwa
tidak ada angka pasti tentang berapa persen anak sekolah yang berangkat
sendiri, naik mobil/motor sendiri, diantar sopir (bagi anak kaya dan manja),
atau bareng sama orangtuanya. Ini penting, karena tiba2 saja keluar keputusan
bahwa anak sekolahlah yang harus berangkat lebih pagi. Keputusan ini tidak
mempertimbangan satu faktor bahwa banyak anak yang harus nebeng ortunya
sekalian ketika berangkat kerja. Kalau jumlah yang ini besar (sekali lagi:
tidak ada angka yg pasti), kemacetan akan tetap terjadi, karena ortu juga
mungkin akan berangkat lebih pagi karena sekaligus mengantar anak ke sekolah.
Saya ingin mencoba mengambil kondisi Hong Kong sebagai sumber inspirasi. Di
sana, pemerintah memberlakukan tarif yang sangat tinggi untuk pajak dan parkir
kendaraan bermotor. Umur kendaraan juga dibatasi, kalau tidak salah hanya 10-15
tahun. Jadi percuma saja kan punya mobil dan bayar mahal untuk pajak dan parkir
hanya untuk waktu singkat? Pendek kata, mereka yang memiliki kendaraan bermotor
memang orang-orang berduit. Sejauh ini logis.
Namun pada saat yang sama, sebagai kompensasi, pemerintah Hong Kong juga
menyediakan sarana transportasi yang sangat lengkap dan terintegrasi, mulai
dari trem, bus besar dan minibus, dan juga kereta bawah tanah (Mass Transit
Railway/MTR). Semua alat transportasi publik itu sangat mewah, bersih, dan
murah. Trem adalah pilihan yang paling murah dan santai (karena jalannya yang
lebih lambat dibanding yang lain) jika Anda tidak ingin terburu-buru pergi ke
tempat tujuan. Tarif MTR sedikit lebih tinggi, tapi alat transportasi ini
adalah yang paling cepat dan massal, sesuai namanya. Sistem pembayaran juga
sangat canggih dan praktis, cukup menempelkan kartu magnetik ke display yang
tersedia di semua alat transportasi. Kalau "pulsanya" habis, isi ulang saja di
stasiun2 MTR dan terminal bus kota. Jam operasi juga sangat memadai, dari jam
05.00 sampai jam 01.00.
Ada satu wacana yang saya lihat hampir tak pernah diangkat, yaitu masalah
sistem setoran pada angkutan umum. Saya kira kalau Pemprov DKI mau melakukan
terobosan, sistem gaji untuk semua pengemudi bus layak dicoba. Sistem setoran
yang selama ini dilakukan terbukti menyumbang peranan cukup besar terhadap
kemacetan. Sistem setoran memaksa pengemudi bus untuk melulu ngetem demi
mendapat penumpang. Itu pun di sembarang tempat, sehingga ketika jam sibuk
tiba, kemacetan justru makin menggila. Ini konsekuensi logis, mengingat
penghasilan mereka akan sangat kecil kalau tidak memenuhi setoran harian. Itu
pun masih dipotong "pajak" jalanan oleh para preman timer dan oknum petugas
sendiri. Sudah seharusnya Pemprov mengganti sistem primitif bernama setoran
dengan sistem gaji. Sebenarnya proyek busway cukup bagus dan ideal, walau tak
dijalankan dengan becus.
Singkat kata, gagasan saya dapat diringkas seperti ini:
1. Pemprov (kalau perlu pemerintah pusat) harus meningkatkan jumlah dan
kualitas transportasi publik yang murah dan terintegrasi (termasuk meremajakan
bus2 tidak layak jalan seperti Metro Mini dan Kopaja, juga meneruskan program
monorail dan MRT yang hanya berhenti di mulut dan awang-awang). Dampaknya:
masyarakat akan mau menggunakan transportasi publik ketimbang memakai atau
membeli kendaraan pribadi.
2. Ketika poin 1 sudah berjalan baik, langkah berikutnya adalah pemerintah
harus meningkatkan pajak kendaraan bermotor dan tarif parkir. Tapi jangan poin
2 ini yang didahulukan. Ngawur namanya. Dampaknya: masyarakat akan berpikir 10
kali lipat untuk membeli dan memakai kendaraan pribadi. Selama ini pemakaian
kendaraan pribadi juga adalah salah satu penyumbang kemacetan. Toh kalau moda
transportasi sangat layak, pemilik kendaraan pribadi juga pasti akur2 saja.
3. Berlakukan sistem gaji untuk pengemudi alat transportasi publik. Dampaknya:
pengemudi akan bersikap lebih tertib, tidak akan ngetem dan berhenti di
sembarang tempat, karena gaji mereka aman dan tidak dicatut oleh para timer dan
preman berseragam. Masyarakat juga bisa "dipaksa" belajar tertib dengan tidak
menunggu dan memberhentikan bus di sembarang tempat, karena pengemudi tidak
akan berhenti kecuali di halte. Kalau masih ugal-ugalan dan primitif juga? Ya
potong saja gajinya, atau pecat sekalian.
Jadi menurut saya, kita tak usah ribut soal bangun pagi, sholat subuh, repot
mengatur waktu, siapa yang duluan masuk pagi, merusak keheningan pagi yang
indah, bawa sarapan dari rumah, dandan di kantor, dsb. Haloo, rambut ubanan
cuma satu helai kok langsung botakin kepala?? Jangan ikut2an ngaco kayak bos2
Jakarta itu dong. Sepertinya banyak miliser di sini sudah dikadalin sama para
pembuat kebijakan ngawur itu.
Kembalikan saja ke pertanyaan berikut: apakah Anda yakin kebijakan ini akan
mengurangi kemacetan? Kalau saya yang ditanya, maka jawaban saya adalah: TIDAK.
Selama Pemprov DKI Jakarta tidak fokus pada sumber utama kemacetan, yaitu hal2
yang terkait dengan kendaraan pribadi dan transportasi publik seperti uraian
saya di atas, kebijakan jam belajar anak sekolah ini hanya akan MEMPERPANJANG
durasi kemacetan lalu-lintas, bukan menguranginya. Melaksanakan poin2 tadi
memang butuh biaya, tapi apa gunanya pajak kalau begitu? Minta duit ke investor
juga bisa, seperti pada kasus monorail yang mengawang-awang. Intinya: sediakan
dulu kebutuhan masyarakat, baru meminta mereka untuk mematuhi kebijakan. Jangan
dibolak-balik.
Saya hanya menyayangkan bahwa pemerintah melulu memaksa publik untuk
melaksanakan kebijakan yang mereka buat, dan bukannya menyediakan solusi
terlebih dahulu baru kemudian mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Daripada
keluar biaya, pemerintah lebih suka menyuruh anak sekolah dan karyawan untuk
masuk lebih pagi. Kalau cuma begitu gampang banget dong, para pendukung
kebijakan ini juga bisa bikin peraturan kayak begitu. Saya juga bisa. Tapi
untuk melakukan itu butuh biaya dan keberanian, dua hal yang tidak dimiliki
bos-bos Jakarta itu.
- Indra
Separoh pertama tulisan Anda di bawah ini adalah "ocehan" juga. Paroh kedua
tulisan Anda malah gak nyambung sama ocehan pada paroh pertama.
Tugas rakyat itu salah satunya ngoceh, sebab merekalah yang membayar gaji para
pejabat itu. Kalo betul bahwa antara kebijakan dan alasan yang dipakai untuk
menetapkan kebijakan itu kaga nyambung (kata Anda, kaga relevan), lalu kenapa
mesti didukung? Emang Anda kira rakyat itu goblok semua, mau aja disuruh dukung
kebijakan yang kaga nyambung? Sori, mek! Not me.
manneke
--- On Thu, 11/27/08, [EMAIL PROTECTED] co.id <[EMAIL PROTECTED] co.id> wrote:
From: [EMAIL PROTECTED] co.id <[EMAIL PROTECTED] co.id>
Subject: Re: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Re: Mulai 1 Januari, Sekolah Masuk Pukul
06.30
To: Forum-Pembaca- [EMAIL PROTECTED] ps.com
Received: Thursday, November 27, 2008, 9:30 PM
kalau masalah survey, hmmm kayanya kurang baik dijadikan sbg acuan.
kata2 ini : " karena ketika libur kerja, kemacetan justru jauh lebih
berkurang." yah susah disurvey, lah wong kalo libur kerja ya pasti anak
sekolah juga liburlah..
yang sering libur malah anak sekolah dibandingkan yg kerja, sebenernya ini
ga bisa jadi patokan untuk memecahkan masalah.
masalah siapa duluan yg masuk kerja menurut saya sih ga penting, yg
penting apakah kita sekalian mau berubah dan beradaptasi untuk menjalankan
salah satu strategi pemerintah yg bertujuan utk mengurangi kemacetan
(walaupun mungkin belum tentu berhasil).
kalo rakyat terus ngoceh tapi ga mau mendukung pemerintah mlulu, kapan
jalannya suatu program, ya mendingan bikin negara sendiri d he3
Regards,
Erwin
-orang awam yg nimbrung komentar-
[Non-text portions of this message have been removed]
