Lha emang yang nuntut supaya kemacetan di-NOL-kan siape? yang bilang bahwa kemacetan sumbernya cuman SATU siape? Bukankah Anda yang terus ngeyel soal faktor jarak tempuh, sementara saya dkk justru selal mengingatkan bahwa faktor penyebab kemacetan itu banyak, BUKAN cuma jarak tempuh? � SEMUA anak sekolah ya pasti bangun pagi, Bung, lha masuk sekolahnya aja jam 7 pagi kok. Kok makin aneh argumen Anda ini. Baca dong itu posting dari banyak miliser di sini yang bilang bahwa untuk bisa masuk jam 7 pagi saja anak-anak banyak yang sudah harus bangun jam 5 pagi. Kurang pagi apa? Atau menurut Anda jam 5 pagi itu SIANG? � Sistem favoritisme adalah isu pendidikan. Kalo mau benahi persoalan itu, beresin soal penyamaan standarnya, jangan dibereskan dengan cara memajukan jam masuk sekolah! jelas, Bung? � Ya baguslah kalo ternyata Anda yang mau ada referendum. Semoga impian itu tercapai, apalagi saat ini Anda ada di KTKJ, jadi ada kesempatan mewujudkan gagasan itu. Saya sih gak mau ngimpi kejauhan. Saya cuma mau minta, mbok kalo bikin kebijakan yang cerdas dan jangan mengorbankan komponen masyarakat yang lemah (anak-anak). � Kok repot-repot mau nuntut referendum? Lha Pemdanya aja hobi banget bikin kebijakan tanpa studi yang betul, tanpa sosialisasi kepada pihak yang paling berkepentingan, tanpa mau dengar pendapat publik alias budheg total, gimana mau disuruh terima ide referendum? Tunggu kiamat kali.
--- On Thu, 1/1/09, Harya Setyaka <[email protected]> wrote: From: Harya Setyaka <[email protected]> Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Re: "Rekor Dunia" Jam Masuk Sekolah To: [email protected] Received: Thursday, January 1, 2009, 3:44 AM Pak Manneke, Kemacetan itu akibat banyak hal yg kumulatif, tidak berasal dari satu sumber., Kemacetan tidak bisa di-nol-kan.. tapi bisa dikurangi.. Kebijakan yg ditempuh tidak bisa hanya satu.. dan usulan yg anda sampaikan tidak bertolak belakang dengan hal ini. tidak ada obat manjur yg tunggal.. upaya mengurangi kemacetan itu banyak.. yg anda sampaikan diakui kebenarannya dan sudah dilakukan dengan efektifitas beragam. Yg saya sampaikan: TIDAK SEDIKIT anak sekolah yg bangun pagi.. ya.. saya membicarakn anak sekolah. Karena masyarakat tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah terdekat, maka sy simpulkan ada yg kurang sempurna dari sistem pendidikan/sekolah. . baru sy pelajari dari diskusi ini adanya sistem favoritisme dll. Logika perencana kota menyediakan sekolah secara merata di setiap kecamatan/kelurahan adalah agar pelajar tidak perlu menempuh jarak jauh... ternyata kondisi empirik membuktikan bahwa asumsi perencana kota tidak terpenuhi; bahwa pelajar akan memilih sekolah terdekat... asumsi ternyata salah karena adanya keberagaman kualitas dan hal-2 lain (ini dari sudut pandang perencana kota). Sy pun minta hal ini diperbaiki dari sudut pandang itu. Sy kan hanya bisa mendiagnosis dari keilmuan dan indikator transportasi. Dan kalau ternyata benar.. maka sy pun akan dorong utk diperbaiki.. dan sy pun mengakui bahwa tujuannya jauuh lebih besar dari mengurangi kemacetan. Hal itu hanya manfaat tambahan saja. Sy yg minta ada sistem refrendum utk keputusan-2 publik.. keputusan yg berkaitan dengan lalu-lintas, sbg kegiatan yg menggunakan ruang publik (shared space) adalah keputusan publik/politik. hal ini sy sampaikan karena ternyata hal ini cukup biasa di kota-2 lain yg demokratis. sy pikir hal ini akan lebih positif dan mendidik. Semua orang bisa punya suara mengenai kebijakan publik. Contoh penerapan refrendum dalam kebijakan transportasi yg sy ketahui ada beberapa; misalnya, Bogota menjalankan program busway setelah di-OK kan refrendum. Walikota Penalosa tentunya mengkampanyekan ide-2nya ... tapi keputusan final tetap melalui refrendum. Penerapan ERP di Stockholm, Oslo juga melalui refrendum.. setelah uji-coba selama 1 minggu. Hal ini diperlukan karena ERP adalah ide yg sangat baru, sehingga masyarkat pun perlu pengalaman bersama. Di Hongkonng& Manchester baru-2 ini, ERP gagal dilaksanakan melalui refrendum. Tadinya sy pikir Pak Manneke bisa memperdalam soal kemungkinan penerapan refrendum. Supaya pemerintah tidak lagi merasa memiliki kewenangan absolut atas keputusan-2 publik.. dan ketidaksetujuan masyarakat atas suatu ide/wacana dari pemerintah dapat dikanalisasi secara produktif. salam, -K-
