Oleh Boni Hargens http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/17/03111747/koalisi.dan.ilusi.kekuasaan
Seperti diprediksi sejak lama, pertarungan elektoral ini akan bermuara pada pertarungan Blok M (Mega) dan Blok S (Susilo). Peluang capres alternatif makin sempit setelah mayoritas partai yang masuk 10 besar sudah merapat ke Blok S ataupun Blok M. Manuver kedua kubu makin kencang. Capres SBY dari Partai Demokrat mulai membicarakan kontrak politik yang rule-based. Bahwa koalisi dan aturan mainnya harus jelas dari awal supaya nanti tak muncul gangguan instabilitas dan kepentingan pragmatis partai seperti dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, blok oposisi juga merapatkan barisan. Pertemuan Teuku Umar (14/4) yang digagas Blok M tentu bersentuhan dengan pemetaan jalan menuju kontrak politikwalaupun yang diangkat soal kekacauan data pemilih tetap (DPT). Kesesuaian ideologis Betulkah kontrak menjamin keutuhan dan efektivitas kerja sama politik? Secara sederhana, kontrak itu mengikat pihak yang terlibat oleh aturan main yang jelas. Artinya, ada hal yang "harus" dan "tidak harus" dilakukan oleh tiap pihak yang berkoalisi. Model kontrak macam ini umumnya berlaku untuk koalisi yang didasarkan pada kesesuaian ideologi, visi, misi, dan program politik sebagai syarat mutlak untuk disebut koalisi strategis. Dengan kata lain, kalau koalisi tidak dibangun atas dasar syarat itu, tidak ada faktor yang menjamin kontrak bisa ditaati oleh tiap peserta. Karena, sekalipun di permukaan, politik adalah perebutan kekuasaan, ideologi tetap merupakan faktor penjamin komitmen yang menyatukan berbagai kekuatan politik yang berbeda. Kalau dalam proses ada pergesekan kepentingan antarelite dalam tubuh koalisi, koalisi masih bisa diselamatkan oleh ikatan nilai politik. Nilai politik inilah yang mengikat pemilih idealis yang masih percaya kekuasaan sebagai organum salutis, sarana keselamatan. Bagaimana dengan realitas peta koalisi hari ini? Ada gambaran jelas, PD berkoalisi dengan Golkar, PKS, dan PKB. Sebaliknya, Hanura, Gerindra, dan PPP disinyalir merapat ke PDI-P (Kompas, 13/4). PAN barangkali yang masih di persimpangan. Amien Rais cukup resisten terhadap pemerintahan SBY-JK, sedangkan Hatta Rajasa sudah di kubu SBY. Barangkali Sutrisno Bachir yang menjadi penentu bandul. PBB juga di persimpangan. MS Kaban bergeliat ke arah SBY, sementara Yusril Ihza Mahendra datang ke Teuku Umar (14/4). Kalau koalisinya begini, tampak fondasinya rapuh. Demokrat bisa mengikat PKS, Golkar, dan PKB melalui kontrak rule-based. Tetapi dalam situasi yang genting, keberpihakan PKS tidak bisa hanya karena jatah kursi di kabinet, sebab PKS memiliki haluan politik yang berbeda dengan Demokrat. PKB mungkin agak mendekati haluan Demokrat sehingga tak begitu bermasalah. Namun, Golkar justru sebuah perdebatan. Di satu sisi, ia menyadari kerugian yang diterima setelah berkoalisi lima tahun terakhir, tetapi di sisi lain, dalam sejarahnya Golkar selalu berkuasa. Golkar terjebak dalam dilema, antara mau terus berkuasa dan menyelamatkan masa depan partai. Maka, logis kalau di internal Golkar ada arus yang menolak Golkar berbalik ke PD. Mereka skeptis partai akan diselamatkan. Berkoalisi dengan partai macam ini sama dengan menyimpan "bom waktu" bagi PD. Di kubu oposisi, ada panorama yang berbeda. Setelah Golkar disinyalir hengkang, Hanura dan Gerindra masuk melengkapi PPP yang duluan mengambil posisi. Ada peluang PBB dan PAN turut bergabung. Pertanyaannya, haruskah PDI-P membangun koalisi yang padat? Melawan SBY yang diuntungkan oleh strategi pencitraan publik memang tak mudah. Dibutuhkan energi dan strategi yang cerdas untuk mengubah bandul dukungan publik. Tetapi itu tidak berarti PDI-P harus merangkul sebanyak-banyaknya partai karena justru bisa jadi blunder. Kenapa? Pertama, konteks pilpres berbeda dengan legislatif karena pemilih dihadapkan pada figur, bukan pada partai. Kedua, pemilih kita mayoritas (60 persen) tidak terikat pada partai tertentu. Ketiga, platform partai berbeda sehingga cukup sulit bersinergi untuk menggalang suara dalam pilpres. Keempat, yang dibutuhkan PDI-P adalah memulihkan citra Mega dan menggandeng figur yang ideal untuk melawan SBY dan pasangannya. Oleh karena itu, koalisi yang dibangun harus koalisi terbatas dan strategis. Syaratnya adalah kesamaan nilai politik, kekuatan basis dukungan, dan kekuatan kapital. Untuk sementara, kalau melihat peta yang ada, dua sinyal yang terpancar. Pertama, koalisi didasarkan pada ilusi kekuasaan, sekadar mengamankan posisi sambil menunggu pemilu berikutnya. Kedua, tidak ada jaminan koalisi menciptakan pemerintahan kuat dan stabil. Sebab, koalisi yang tak memperhitungkan nilai dan agenda politik masing-masing partai memberikan ruang bagi benturan kepentingan. Boni Hargens Pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia; Direktur Lembaga Pemilih Indonesia
