Sepertinya bukan tidak solid, segelintir orang di tubuh Golkar sedang memainkan 
manajemen konflik yang hebat, konflik ini mirip ketika Akbar Tanjung dkk. 
didesak bawahannya untuk mengeluarkan Jusuf Kalla dan Fahmi Idris ketika 
terang-terangan menyatakan sikap mendukung SBY sebagai Calon Presiden, padahal 
kedua orang itu masih menjabat sebagai fungsionaris Golkar.

Langkah JK dan Fahmi Idris akhirnya menuai hasil, Duet Wiranto-Wahid kalah, dan 
Akbar Tanjung akhrinya dijatuhkan dari pimpinan Golkar. Kalau sekarang, ada 
segelintir orang yang akan menjatuhkan Jusuf Kalla, karena selain dianggap 
gagal dalam memimpin negara bersama SBY, juga gagal memenangkan kader golkar di 
beberapa pilkada di daerah strategis.

Segelintir orang ini akan memainkan konflik untuk membuat JK jatuh, kemudian 
mereka kembali mengintegrasikan Golkar, ketika calon yang mereka usung menang. 
Menurut saya, pilihan mereka masih sekedar ABS (Asal Bukan SBY).

--- Pada Jum, 17/4/09, Agus Hamonangan <[email protected]> menulis:

Dari: Agus Hamonangan <[email protected]>
Topik: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Partai Golkar Tidak Solid
Kepada: [email protected]
Tanggal: Jumat, 17 April, 2009, 10:24 AM











    
            
            


      
      http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2009/04/17/ 03171162/ partai.golkar. 
tidak.solid.



Jakarta, Kompas - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf 
Kalla menyatakan, dengan perolehan suara yang sekitar 14 persen, Partai Golkar 
tidak mungkin mencalonkan diri sebagai presiden. Oleh sebab itu, Partai Golkar 
harus berkoalisi untuk memajukan calon wakil presiden.



Hal itu disampaikan Kalla dalam keterangan pers seusai memimpin rapat 
konsultasi nasional dengan 33 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I 
Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (16/4) malam.



"Katakanlah, kita berkoalisi dengan Partai Demokrat, maka itu harus saling 
menguntungkan. Kita tidak mau jika kita dirugikan," kata Kalla.



Menurut Kalla, rapat konsultasi nasional itu belum mengambil keputusan apa-apa. 
"Keputusan koalisi baru akan diputuskan 23 April," katanya.



Dalam pertemuan tertutup itu hadir semua ketua DPD tingkat I, Ketua Dewan 
Penasihat DPP Partai Golkar Surya Paloh, anggota Dewan Penasihat yang juga 
anggota Kabinet Indonesia Bersatu, seperti Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri 
Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, serta 
sejumlah fungsionaris DPP Partai Golkar lain.



Terpecah



Namun, aspirasi yang dilontarkan Kalla itu bukanlah satu- satunya. Sampai 
kemarin, arus yang menginginkan Golkar tetap mencalonkan kandidatnya sebagai 
capres masih kuat.



Dalam pertemuan semalam, Ketua DPD Tingkat I Gorontalo Fadel Muhammad 
mengatakan perlunya koalisi dengan partai berbasis nasionalis. Fadel sudah 
menegaskan hal itu siang harinya. Ada tiga opsi yang ia tawarkan kepada Kalla. 
"Pertama, Golkar jalan sendiri. Kedua, bergandengan dengan Partai Demokrat dan 
ketiga berkoalisi dengan PDI-P. Jadi, mainstream-nya, kita berkoalisi dengan 
partai yang nasionalis," ujar Fadel.



Pembicara berikutnya, Ketua DPD Tingkat I Sulawesi Tenggara Ridwan Bay, Ketua 
DPD Tingkat I Medan Ali Umri, dan Ketua DPD Papua Jhon Ibo. Umumnya mereka 
mendukung koalisi. "Umumnya semua mendukung koalisi dengan partai yang menang. 
Tidak mungkin berkoalisi dengan partai yang kalah. Jadi, koalisi dengan siapa 
sudah hampir jelas. Akan tetapi, harus dikomunikasikan dulu," ujar Yorrys, 
salah satu fungsionaris Partai Golkar.



Dalam pertemuan semalam, pengurus DPP Partai Golkar yang juga Gubernur DI 
Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X buru-buru meninggalkan aula DPP Golkar. Ia 
tidak mau banyak bicara. "Pertemuan itu pertemuan biasa dan tidak memberikan 
keputusan apa-apa," ujarnya cepat.



Ketua DPD Jawa Barat Uu Rukmana lain lagi. "Dalam pertemuan makan siang tadi, 
saya sudah sampaikan ada tiga opsi. Opsi pertama, Pak Kalla tetap capres. 
Kedua, berpasangan dengan Partai Demokrat. Akan tetapi, itu harus dicari tahu 
dulu, Partai Demokrat mau tidak menggandeng Pak Kalla. Kalau tidak mau, ya, 
kita mandiri, atau kita gabung dengan partai lain, seperti PDI-P. Karena kalau 
mau berkoalisi, kan kita seperti menghamba," katanya.



Ketika pertemuan jajaran pengurus Partai Golkar berlangsung semalam, di sebuah 
hotel di Jakarta juga berlangsung pertemuan sejumlah tokoh muda Partai Golkar. 
Pertemuan itu antara lain mempertimbangkan agar JK tidak bergabung dengan SBY. 
Selain dinilai tidak reformis, juga karena Golkar masih mempunyai banyak stok 
pemimpin.



Di Bandung, para kader yang tergabung dalam Kader Perorangan Aktif Partai 
Golkar Jawa Barat dengan tegas mengusulkan agar Golkar mengusung kader 
terbaiknya untuk menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden. Partai 
Golkar sudah saatnya berpisah dari Demokrat demi perbaikan ke depan.



"Lebih baik kalah saat menjadi capres daripada menang, tetapi menjadi wapres," 
kata Alga Indria, anggota Soksi Jabar.



PPP menghangat



Semalam sebagian jajaran Partai Persatuan Pembangunan juga menggelar rapat 
terbatas tertutup di salah satu hotel di Jakarta. Rapat yang diselenggarakan 
Majelis Pertimbangan PPP itu dihadiri pimpinan majelis pakar, 11 pengurus 
harian DPP PPP, dan 15 DPW se-Indonesia.



Sejumlah fungsionaris PPP yang hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua 
Majelis Pertimbangan (MP) PPP Bachtiar Chamsyah, Wakil Ketua MP PPP Zarkasih 
Nur, Ketua DPP PPP Arief Mudatsir Mandan, dan Sekretaris Jenderal PPP Irgan 
Chairul Mahfiz.



Arief Mudatsir Mandan mengatakan, pertemuan itu untuk mengevaluasi perolehan 
suara PPP dalam pemilu legislatif lalu yang turun dibandingkan dengan pemilu 
sebelumnya. Semula PPP menargetkan perolehan suara sebesar 15 persen. Namun, 
dari berbagai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan hasil penghitungan 
elektronik sementara KPU, PPP hanya memperoleh 5,3 persen suara.



Kekecewaan sejumlah peserta rapat membuat mereka menuntut Ketua Umum PPP 
Suryadharma Ali agar mempertanggungjawab kan hal itu.



Mereka menginginkan agar Suryadharma segera diganti, baik melalui mekanisme 
musyawarah kerja nasional maupun muktamar luar biasa. Pilihan mekanisme 
penggantian ketua umum itu baru akan dibicarakan dalam rapat pimpinan nasional 
PPP yang akan digelar akhir April ini. "Aspirasi ini akan dibawa ke DPP. Mereka 
harus menjelaskan kenapa target gagal dicapai," katanya. (HAR/MAM/DIK/ 
MHF/BAY/RWN/ MZW)




 

      

    
    
        
         
        
        








        


        
        


      Warnai pesan status dengan Emoticon. Sekarang bisa dengan Yahoo! 
Messenger baru http://id.messenger.yahoo.com

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke