Nambah Mas, kalau kita berbicara tetang NKRI maka perspektifnya adalah NKRI bukan Jawa. Pokok masalah selama ini adalah kesenjangan dan keadilan.
Setuju, pendidikan adala kunci masalah, namun UN bukan solusi untuk memperbaiki karena pendidikan bukan sekedar UN. Pendidikan yang mengIndonesia dipikirkan oleh orang yangmengIndonesia, dan dilakukan oleh orang yang mengIndonesia. Adyanto Aditomo wrote: > > > Bung Zulkifli Harahap, > > Mengkritisi adanya kesenjangan ekonomi, politik, budaya dan pendidikan > antara Pusat Pemerintahan (Pulau Jawa) dan Daerah di Luar Jawa, tidak > lantas diartikan sebagai Provokator. Kalau kita memang akan membangun > iklim demokrasi di republik ini, jangan semua hal yang tidak selaras > dengan kebijakan Pemerintah Pusat langsung dituduh sebagai Provokator. > > Soal kesenjangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa bisa disebabkan > oleh: > 1. Tidak adilnya Pemerintah Pusat dalam memperhatikan pembangunan di > daerah atau > 2. Menyerahkan kekayaan daerah kepada pihak asing sehingga Pemerintah > daerah tidak memiliki anggaran yang memadai unyuk membangun daerahnya. > > Untuk kasus 1, yang terlihat mencolok adalah di Aceh. > Bayangkan, di Aceh itu banyak perusahaan yang berskala besar dengan > teknologi modern, tetapi karyawannya menurut pengamatan saya, > mayoritas dari luar Aceh. > Mengapa??? > Karena Pemerintah tidak membangun sekolah yang bagus, baik > untuk tingkat Sarjana maupun Politehnik. > Tidak berarti orang Aceh itu bodoh, tetapi kualitas pendidikan yang > tersedia untuk masyarakat Aceh kualitasnya masih dibawah Perguruan > Tinggi Terkemuka di Indonesia. > Kalau orang Aceh mau pandai, terpaksa sekolahnya di Jawa, dan itu bagi > orang Aceh tidak murah. > Saat dilakukan seleksi penerimaan karyawan, dimana lulusan dari > sekolah di Aceh diadu dengan lulusan dari perguruan tinggi terkemuka > di Indonesia, misalnya dari ITB, UI, UNDIP, ITS, USU, UNBRAW, UNAIR, > UGM, dan sebaginya, umumnya lulusan sekolah di Aceh kalah sehingga > tidak diterima sebagai karyawan. > Akibatnya kita bisa lihat sendiri, masyarakat Aceh lebih banyak > menjadi Penonton Pembangunan di Indonesia, dimana biaya > pembangunannya diambil dari kekayaan alam yang ada di Aceh: minyak, > Gas dan sebagainya. > Maka itu menurut saya, tidak terlalu aneh bila masyarakat Aceh > kemudian marah kepada Pemerintah Pusat, karena secara telanjang telah > diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat. > Dengan adanya perdamaian di Aceh dan dibentuknya Pemerintah Daerah > Aceh yang memiliki Otonomi Khusus, seharusnya Kesenjangan Pembangunan > ini bisa segera diatasi. > > Untuk kasus di Riau saya tidak tahu apa penyebabnya kok masyarakat > sekitar tambang Minyak begitu miskinnya, padahal kalau pengelolanya > Perusahaan Minyak Asing, bila masa kontraknya sudah diatas 20 tahun, > saham Pemerintah Indonesia biasanya sudah diatas 60 %, sehingga > pendapatan pemerintah dari Tambang Minyak tersebut sangat mencukupi > untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya. > Apalagi kalau Tambang Minyak tersebut dikelola oleh Pertamina, maka > seluruh keuntungannya menjadi hak Pemerintah Indonesia, sehingga tidak > ada alasan masyarakat sekitarnya hidupnya menjadi begitu miskin. > Pasti ada yang salah urus. > Saya khawatir penyebab utamanya seperti di Aceh, yaitu tidak ada > sekolah yang bagus di Riau, sehingga lulusan sekolah di Riau tidak > bisa ikut menikmati Kekayaan Alam di Riau, misalnya dengan menjadi > Karyawan dan Pimpinan di Perusahaan Minyak tersebut. > Bila situasi ini dianggap wajar, dan yang berani mengkritisi dianggap > sebagai Provokator, situasi inilah yang bisa menimbulkan benih - benih > perpecahan di republik ini. > > Kalau kasus di Papua, karena 90 % saham Freport dimiliki oleh asing > dan Pemerintah Indonesia cuma punya 10 % saja, sehingga pemerintah > tidak memiliki cukup uang untuk memajukan masyarakat Papua. > Padahal Freport ini sudah beroperasi di Papua. lebih dari 40 tahun. > > Kompensasi bagi masyarakat didaerah tertinggal, karena mereka tidak > ikut menikmati kue pembangunan, mereka cenderung akan memeras setiap > proyek yang akan dibangun di wilayah mereka karena mereka yakin bahwa > proyek itu tidak ditujukan untuk mensejahterakan mereka tetapi > digunakan sebagai sarana untuk mempermudah pengurasan kekayaan alam > mereka demi untuk kesejahteraan masyarakat diluar wilayah mereka atau > pihak Asing. > Tindakan Pemerintah Pusat, bukannya kasian melihat masyarakat setempat > yang "teraniaya" sehingga terpaksa menjadi "preman jalanan" karena > tidak kebagian Kue Pembangunan, malah tambah menyudutkan mereka. > Bukannya mengirimkan Para Pakar pendidikan untuk membangun sekolah > yang bagus disana, eh malah yang dikirim Polisi dan Tentara yang > bengis yang siap menghancurkan mereka. Masyarakat setempat sudah > dianggap sebagai "benalu" oleh Pemerintah Pusat. > > Kalau saya bilang ini semua karena salah urus yang sudah berlangsung > sejak Kemerdekaan RI dan tidak ada upaya untuk meluruskan hal ini. > > Jadi semua salah urus ini harus segera dibenahi agar Indonesia bisa > menjadi negara yang makmur. > > Salam, > > Adyanto Aditomo
