Yah.....itulah repotnya jika Indonesia tetap menerapkan pola sistem politik "
Balas Budi ".
sudah menjadi rahasia umum , kalau ingin meraih kursi presiden butuh masa
banyak..
masa banyak bisa diapat jika merangkul partai2 besar yg bermasa banyak.
gak peduli resiko dibelakang hari...yg penting menang dulu ..walaupun apapun
caranya.
termasuk deal-2 dengan partai2 politik dan membuat kesepakatan ...
Pola Balas Budi lewat ..Kontrak2 politik.
karena sudah terikat kontrak politik , maka disaat sang pemimpin berhasil
menang , maka
partai2 koalisi pendukung pun ramai2 menagih janji....tidak itu saja bahkan
partai2 bersebrangan dan yg dulunya
gak mendukungpun ikut2an antri jatah dengan menawarkan ..( istilahnya
menggadaikan suara partainya di parlement )
kalau berhasil wakilnya terpilih dipemerintahan maka mayoritas suara partai
juga ikut2an mendukung sang pemimpin.
Pola ini saya lihat sangat berbahaya di belakang hari.
contohnya yg terjadi beberapa tahun belakangan ini .
disaat pemerintah ada cros sedikit saja dengan sebuah partai politik...
maka resikonya ..sang menteri , sang gubernur , sang walikota , sang bupati
partai tersebut ...akan sedikit berbelok
dan tidak patuh pada perintah presiden dan pemerintah...dan ada upaya
penggembosan untuk menyudutkan pemerintah.
ini belum lagi kalau dilihat dari sisi profesi keahliannya , gak peduli dia
paham ekonomi atau teknologi ....pokoknya wakilnya bisa duduk
jadi menteri ....ini konyol sekali .
kita bisa melihat suharto bisa bertahan lama dan pemerintah bisa akur dan
kompak ...itu karena .
semua menteri ( hanya 1 atau 2 ...disisakan untuk partai lain ) , semua
gubernur , semua walikota ...bahkan semua lurah RT dan RW
adalah orang Golkar . tetapi cara ini sekarang amat susat terwujud mengingat
pemilihan kepala2 pemerintah daerah dipilih oleh masyarakat langsung.
tetapi hasilnya ...golkar kuat ,,bekerja didukung penuh oleh semua unsur
pemerintah . tdk ada satupun yg berani membelot dan menggembosi
tetapi itu dulu ( memang ada plus minusnya )
Tugas pemerintah memang berat ...ditambah sedikit saja anggota yg mbalelo maka
, pemerintah bisa rusak di mata masyarakat.
yah...semoga terpilihnya SBY dan merangkul kabinet gado2 nya ini bisa sama2
akur ...kompak.....bekerja keras demi masyarakat
dan negara , bukan bekerja demi membesarkan nama partainya masing-masing.
apalagi masuk menteri dengan tujuan bisa mengeruk uang negara
untuk membesarkan partainya .
salam
edy prayitno
surabaya
-----Original Message-----
From: [email protected]
[mailto:[email protected]] On Behalf Of Agus Hamonangan
Sent: 20 Oktober 2009 6:53
To: [email protected]
Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Dramatisasi Politik, Miskin Substansi
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/20/03255374/dramatisasi.politik.miskin.substansi
<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/20/03255374/dramatisasi.politik.miskin.substansi>
Jakarta, Kompas - Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil
presiden terpilih Boediono, Senin (19/10), menyelesaikan pemanggilan 36 calon
menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan bekerja dalam Kabinet Indonesia
Bersatu II.
Namun, proses seleksi para calon menteri tersebut dinilai tidak
memiliki makna. Lebih dari separuh calon menteri yang dipanggil merupakan
pengurus sejumlah partai politik.
Karena itu, harapan agar Presiden lebih memilih para profesional untuk
membantunya supaya dapat bekerja lebih optimal sulit diwujudkan.
âEURSubstansi dari proses seleksi menteri yang dilakukan tidak ada.
Itu hanya dramatisasi politik,âEUR kata Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra di Jakarta, Senin.
Jika Presiden serius memilih menteri yang berkualitas, proses wawancara
sebagai bagian dari seleksi seharusnya dilakukan minimal terhadap dua calon
menteri untuk setiap pos kementerian, bukan satu calon seperti sekarang.
Azyumardi mengatakan, selain banyak menteri baru yang belum diketahui
kualitas dan kinerjanya, banyak menteri lama dengan pos kementerian baru. Hal
itu akan membuat gerak cepat pemerintahan baru sulit diharapkan.
Program kerja 100 hari sulit diharapkan akan memberikan gebrakan karena
waktu yang tersedia lebih banyak digunakan para menteri untuk beradaptasi
dengan pekerjaan barunya.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi
menegaskan, kabinet baru hanya mencerminkan penjatahan partai politik. Namun,
Sofjan hanya bisa berharap, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, menteri yang
berasal dari parpol dituntut bersikap profesional dalam membangun bangsa ini.
âEURKita lihat dalam setahun ke depan, apakah pilihan Presiden
Yudhoyono tepat dalam menumbuhkan (arah) perekonomian Indonesia? Saya kira
orang-orang pilihan yang diambil dari parpol merupakan orang-orang terbaik
bangsa ini,âEUR katanya.
Kecewa
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky kecewa karena lebih banyak kompromi
politik. Penempatan Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian menguatkan bukti kompromi politik Presiden. âEURTanpa mengurangi
rasa hormat kepada Pak Hatta, penunjukannya di pos Menko Perekonomian lebih
kental sebagai pelobi ketimbang pertimbangan hal-hal besar berkait pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan urusan perekonomian nasional,âEUR ujar
Yanuar.
Kekecewaan pun muncul karena pos Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang penting pun ternyata masih diisi orang partai politik. Rencana Presiden
menempatkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar
menunjukkan seolah posisi itu jatah partai. Pejabat sebelumnya, Erman Suparno,
adalah mantan Bendahara PKB dan anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa
periode 1999-2004.
Posisi Mennakertrans semestinya diisi orang yang paham ketenagakerjaan
dan harus mampu menjadi penyelenggara tripartit utama antara pemerintah,
pengusaha, dan pekerja. âEURKalau dari pendekatan politik, akhirnya hanya
(memakai) cara normatif,âEUR ujar Yanuar.
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi juga kecewa
menyangkut figur di balik Menteri Kehutanan. Presiden Yudhoyono semestinya
memilih figur yang ahli kehutanan dengan reputasi internasional. Pos Menteri
Kehutanan rencananya diisi Zulkifli Hassan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat
Nasional.
âEURPemilihan figur yang tepat mencerminkan sejauh mana perhatian
Presiden terhadap masalah kehutanan dan isu perubahan iklim. Menteri Kehutanan
mendatang harus benar-benar memahami substansi, bukan sekadar mengisi bagi-bagi
jabatan politis,âEUR ujar Elfian.
Benteng pertumbuhan
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Soetrisno mengatakan,
Menteri Perindustrian pada masa depan menjadi benteng pertumbuhan industri.
Karena itu, kabinet haruslah mampu mengikis rantai birokrasi yang sangat
menyusahkan dunia usaha.
Ahli transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, dan
Ketua Bidang Angkutan dan Prasarana Organisasi Pengusaha Angkutan Darat Rudy
Thehamihardja menilai Freddy Numberi harus belajar cepat dan tepat bila ingin
berguna sebagai Menteri Perhubungan.
Sekretaris Jenderal Koalisi Keadilan Rakyat untuk Perikanan Riza
Damanik menilai, secara administratif dan manajerial, figur Fadel Muhammad
memiliki cukup pengalaman sebagai pengusaha dan birokrat. Namun, pengalaman
tersebut tentu belum cukup mengingat kompleksnya persoalan ekonomi, sosial, dan
lingkungan di wilayah pesisir.
Oleh karena itu, ia harus membuktikan kemampuannya dalam kebijakan
pengelolaan kelautan dan perikanan yang mengarah pada pengembangan ekonomi
kerakyatan dan tidak condong pada korporasi berkapital besar.
Suara kecewa diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi
Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto menyangkut figur Darwin Saleh
sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut dia, Darwin Saleh tidak memiliki rekam jejak di sektor ESDM.
âEURIdealnya, Menteri ESDM dari kalangan profesional yang punya rekam jejak di
sektor ESDM,âEUR ujarnya.
Menlu-Menhan baru
Calon menteri yang pertama diwawancarai presiden, Senin, adalah Marty
Natalegawa. Diplomat karier yang saat ini menjabat Duta Besar RI untuk
Perserikatan Bangsa-Bangsa itu diproyeksikan menjadi Menteri Luar Negeri.
âEURYang ditekankan Presiden adalah perlunya reformasi dan revitalisasi
politik luar negeri dan diplomasi, peningkatan kinerja dan kemampuan jajaran
diplomat, serta dedikasinya,âEUR ujarnya.
Pada hari ketiga pemanggilan calon menteri ke kediaman pribadi Presiden
di Cikeas ini, dua menteri yang masih menjabat saat ini turut dipanggil, yakni
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro serta Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy
Numberi.
Posisi Purnomo diproyeksikan bergeser jadi Menteri Pertahanan.
âEURKami tadi membahas sistem pertahanan nasional, perjalanan reformasi TNI
hampir 10 tahun ini, terutama netralitas dan profesionalisme TNI, sistem
kesejahteraan prajurit, bisnis TNI, serta UU yang belum selesai seperti UU
Terorisme dan UU Peradilan Militer,âEUR ujar Purnomo.
Freddy Numberi diperkirakan bergeser dari Menteri Kelautan dan
Perikanan menjadi Menteri Perhubungan, sedangkan Fadel Muhammad, salah seorang
ketua DPP Partai Golkar, diproyeksikan menggantikan Freddy Numberi.
Fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera, Suswono, diproyeksikan akan
menjabat Menteri Pertanian. Ia mengatakan, presiden terpilih memintanya memberi
perhatian pada peningkatan daya saing produk agrobisnis.
Posisi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional diproyeksikan akan diberikan kepada Armida
Alisjahbana, guru besar ilmu ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.
(MZW/EVY/LKT/RYO/OSA/MAS/HAM/DAY)
[Non-text portions of this message have been removed]
