Tidak bisa dilihat hanya dari asal usul sekolahnya pak. Mungkin fikirannya harus dibalik, justeru karena mereka sekolah di Amerika mereka seharusnya lebih tahu dan lebih percaya diri bagaimana bernegosiasi atau bermain diplomasi dengan para pejabat Amerika untuk mengamankan kepentingan Indonesia.
Kalau bangsa kita enggan memanfaatkan Amerika maka bangsa lain akan memanfaatkannya. Sementara bangsa lain sudah berfikir selangkah lebih maju bagaimana cara mempengaruhi, memanfaatkan dan mengendalikan Amerika (termasuk negara adidaya lainnya) maka bangsa kita pula masih banyak buang waktu berfikir bagaimana cara dimusuhi dan dijauhi Amerika. Daripada habis energi bagaimana mengusir gajah secara tidak efektif lebih baik belajar bagaimana bisa jadi pawang gajah itu. Dalam hal ini kelihaian berdiplomasi dalam menjaga kepentingan negara adalah faktor kunci. SH On 10/26/09, Agus Hamonangan < [email protected]> wrote: > Bela Kepentingan Asing > > > http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/26/03331722/bela.kepentingan.asing > > > > Jakarta, Kompas - Latar belakang pendidikan menteri, khususnya untuk bidang > ekonomi, yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dinilai > mengkhawatirkan. Kondisi itu dinilai akan membuat kebijakan luar negeri > Indonesia tidak bebas aktif, tetapi proasing, khususnya kepentingan AS. > > Hal itu diungkapkan pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), > Jakarta, Arbi Sanit, di Jakarta, Sabtu (24/10). Banyaknya menteri yang > mendapat pendidikan dari AS akan membuat lobi-lobi AS di Indonesia, > khususnya dalam bidang ekonomi, semakin mudah dan lancar. > > "Persoalan lobi AS itu juga yang membuat publik memperkirakan penggantian > menteri kesehatan hanya untuk melindungi lobi AS," katanya. > > Dari 34 nama menteri dan tiga pejabat setingkat menteri dalam Kabinet > Indonesia Bersatu II yang diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada > 21 Oktober lalu, sebanyak 10 orang di antaranya pernah belajar di AS. > Sebanyak 16 menteri merupakan alumni pendidikan dalam negeri, dua orang dari > Belanda, serta masing-masing seorang dari Inggris, Perancis, Australia, dan > Arab Saudi, dan lima orang sisanya adalah alumni TNI/Polri. > > Arbi menambahkan, timpangnya negara asal pendidikan menteri itu bisa membuat > Pemerintah Indonesia tidak dapat bersikap fair dalam menjalin diplomasi > dengan negara-negara selain AS. Kondisi itu juga dapat mengganggu > keseimbangan hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk > negara-negara atau kelompok yang dicap sebagai musuh AS, seperti kelompok Al > Qaeda dan jaringannya. > > Tak perlu khawatir > > Secara terpisah, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Salahuddin Wahid, bersikap > berbeda. Menurut dia, latar belakang pendidikan para menteri yang kebanyakan > berasal dari AS tidak perlu dikhawatirkan karena mereka umumnya juga > mengenyam pendidikan di Indonesia. > > Selama kebijakan mereka berpihak kepada kepentingan rakyat, latar belakang > pendidikannya tak perlu dipersoalkan. Apalagi tanggung jawab keseluruhan > jalannya pemerintahan tetap di tangan Presiden. > > "Yang dibutuhkan sekarang adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus > berani menolak setiap intervensi AS terhadap kebijakannya. Presiden harus > memiliki sikap sendiri," katanya. > > Khusus untuk menteri bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang kebetulan > banyak mengecap pendidikan di AS, Salahuddin hanya mengingatkan agar mereka > tidak mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata dan justru mengabaikan > substansi pembangunan ekonomi untuk menyejahterakan rakyat. Pembangunan > ekonomi harus merata dan dapat dinikmati hasilnya oleh seluruh kelompok > masyarakat. (MZW) > >
