Prihatin juga membaca pendapat2 yang seolah2 menstigmakan bahwa pegawai negeri itu harus penurut, pejabat loyalis, pendiam, dsb.
Seingat saya paradigma pegawai negeri seperti ini terjadi sepuluh tahun yang lalu sebelum reformasi. Ini adalah paradigma lama. Paradigma yang membuat negara kita berlumur dosa KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. Kalo jaman gini masih ada Pejabat or Pegawai yang berpola pikir seperti paradigma lama, saya sangat prihatin. Paradigma ini sudah jauh ditinggalkan oleh negara2 maju di asia yang kental adat ketimurannnya seperti jepang, korea, taiwan. Kritis bukan berarti kita tidak sopan, melawan dan stigma negatif lainnya. Justru kritis membuat kontrol lebih efektif daripada YES MEN, YES BOSS, ASAL BOS SENANG DSB. Karakter ini seharusnya sudah ditinggalkan karena lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya. Karakter seperti ini lebih dekat ke sifat2 penjilat, hipokrit dan tidak mendidik masyarakat. Harapa BEDAKAN antara kehidupan birokrasi sipil dan militer. Dalam militer memang Perintah Bos adalah segalanya, karena satu komando adalah penting dalam mencapai target tertentu. Bahkan di militer pun telah mulai meninggalkan anti kritik. Dalam birokrasi sipil, tidak ada yang tidak bisa di kritik. Ingat dulu history SPM menjadi SP2D??? Hal ini adalaha buah pemikiran kritis para SDM, dan bukan hanya kerja tunggal sang pejabat. Saya jadi ingat dulu pernah ada seorang pejabat eselon III yang pintar dan profesional. Dalam sebuah rapat/seminar dia mengkritik pola pencairan Pinjaman Luar Negeri yang tidak efektif/efisien dan merugikan negara yang didukung sang RAJA. Hasilnya???? Sang Pejabat di mutasi jauh antah berantah. Dan terbukti sekarang pinjaman luar negeri kita administrasinya amburadul dan di alihkan ke eselon satu lainnya!!! Thanx God pejabat tersebut tidak lama di antah berantah karena beberapa waktu kemudian sang RAJA dicopot jabatannya. Dan akhirnya pejabat eselon III tersebut kembali lagi ke Jakarta. Apa hal semacam ini yang kita inginkan? Seperti seolah- olah "ancaman" yang dilontarkan beberapa anggota milis bahwa mereka yang kritis, protes dsb akan dimutasi ke antah berantah dan dilempar jauuuuh??? Padahal yang mengatakannya hanya seorang pelaksana!!! Apa jaman sekarang masih ada PEJABAT YANG SEPERTI INI???? Masih relevankah memelihara semangat feodalisme???? Apa kita juga harus terus menunduk dan diam melihat ketidak adilan??? Kita berbicara reformasi pelayanan masyarakat tetapi reformasi pelayanan kedalam organisasi tidak terpikirkan. Administrasi kepegawaian pun bisa dibilang sangat KACAU!!! Mereka yang hilang "rasa" kritisnya "biasanya" karena hal tersebut di bawah ini: -Mereka yang PENAKUT; -Mereka yang sudah merasa nyaman dengan posisinya (entah karena di tempat basah, tempat favorit, dekat dengan pejabat, punya jabatan, ada hubungan dengan pejabat, dan hal-hal sejenisnya) sehingga takut terusik dan kehilangan apa yang sudah dimiliki. -Ada yang mau tambahin............... Bahkan ada banyak orang yang seenaknya aja berbicara tanpa merasakan fakta yang sebenarnya. Misal: Soal tes integritas: -Coba di tes integritas semua pejabat dengan fair, termasuk mereka yang mengolok2 teman2 yg tidak lulus KPPNP, apa mereka bisa lolos??? -Banyak teman kita yang lolos tes integritas di KPK, bukan hanya lewat tes tertulis biasa, tetapi mereka berhadapan dengan PSIKOLOG langsung, dikonfirmasi, DIREKAM dan hasilnya di analisa --- tetapi tidak lolos tes integritas DJPBN. Mengapa ada orang karena yang kedudukannya/jabatannya merasa paling berkuasa dan paling benar sendiri??? Padahal berapa lama sih mereka bisa memegang jabatannya? Paling2 sampai pensiun. Dan setelah pensiun mereka bukan apa2 lagi. Apa di nisannya akan di tulis, "disini bersemayam PEJABAT "Kepala Seksi/Kepala Kantor/Kepala Kanwil bahkan Menteri" sekalipun ??? By the way, ada cerita tentang seorang Pejabat jaman bahela yang zalim: Saat pejabat tersebut pensiun, dia datang ke kantornya untuk mengurus pensiun yang masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. Saat masuk ke ruang kepegawaian, tidak ada seorang pun yang meladeni mantan pejabat tersebut, tidak juga berbicara, semua menganggapnya tidak ada. Alhasil, pejabat tersebut keluar ruangan dengan emosi dan beberapa langkah sang mantan pejabat tersungkur pingsan terkena 'STROKE!!!!" So, buat mereka yang telah menjadi PEJABAT atau yang MENGINCAR JABATAN DENGAN BERBAGAI MACAM CARA, maka ingatlah, semua ada akhirnya, ada pertanggungjawabannya. Saat sekarang mungkin banyak sekali rasionalisasi yang membenarkan keputusan SANG PEJABAT, tetapi bila sudah berada dalam posisi lemah nanti dan mendapat perlakuan tidak adil, maka mungkin sang pejabat baru akan sadar. JABATAN ADALAH SOAL AMANAH, AMANAH DAN AMANAH bukan SOAL KEKUASAAN, TUNJANGAN, KEHORMATAN. just for better DJPBN:( (hampir pesimis)
