Dear milis yang budiman,
Berikut ini tulisan saya mengenai remunerasi yang pada hari ini saya kira
banyak di antara kita yang sedang menanti.
Semoga bermanfaat.
Salam,
budisan
Setelah Remunerasi, Lalu Apa?
Kalau remunerasi jadi kita terima mulai awal Oktober 2007 ini, apa yang harus
kita lakukan sebagai individu dan juga sebagai organisasi?
Jawaban kita mungkin saja berbeda, tetapi hampir dapat dipastikan kita semua
mungkin akan bersyukur sehubungan dengan telah terealisasinya tambahan
penghasilan yang cukup signifikan tersebut. Barangkali teman kita yang semula
hobi menyanyi Kapan-kapan pun mungkin akan turut serta dalam irama paduan
suara Alhamdulillah. Tetapi, benarkah setelah penghasilan kita bertambah,
lalu kinerja dan perilaku kita sebagai individu dan juga organisasi akan
berubah pula menjadi lebih baik?
Selain itu, benarkah remunerasi yang kita terima nanti adalah Solusi bagi
kita, tetapi sekaligus juga Masalah bagi mereka yang sama sekali tidak
menikmatinya?
Jawabannya saya kira tergantung pada bagaimana kita dan juga mereka menyikapi
dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang telah memberikan remunerasi
kepada para pegawai Departemen Keuangan dan beberapa Kementerian/Lembaga Negara
lainnya.
Bukan tidak mungkin apabila teman kita yang masih pelaksana, dengan pangkat
dan grade remunerasi terendah, akan merasa kecewa ketika mengetahui bahwa
remunerasi telah membuat kesenjangan yang semakin melebar antara penghasilannya
dan penghasilan kepala seksi atau kepala kantornya. Kecemburuan karena melihat
remunerasi yang lebih tinggi bukanlah monopoli pelaksana. Pejabat yang merasa
beban kerjanya lebih berat tetapi ternyata harus menikmati remunerasi yang
lebih rendah tentu juga kecewa dan merasa telah menghadapi suatu ketidakadilan.
Kecemburuan atau rasa penasaran yang sama juga mungkin dirasakan oleh pejabat
yang tugasnya sebagai arsitek atau pemikir kebijakan tetapi ternyata
mendapatkan remunerasi yang lebih rendah dibandingkan dengan pejabat eselon
yang sama yang tugasnya sebagai manajer operasional.
Dengan demikian, kita yang menikmati remunerasi sebenarnya bisa melihatnya
sebagai solusi atau juga sebagai masalah. Lalu, apakah pegawai negeri yang
saat ini sama sekali tidak mendapatkan remunerasi akan melihat remunerasi yang
hanya diberikan kepada pegawai di beberapa kementerian/lembaga tersebut sebagai
sumber masalah? Pendapat tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar, paling tidak
dalam jangka waktu panjang, karena dalam praktek mereka dapat memanfaatkan
kondisi tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan remunerasi di kemudian hari.
Mungkin mereka bisa menyikapinya dengan cara berdemo atau sengaja membuat
layanan publik mereka seolah-olah menjadi sangat buruk, semata-mata sebagai
daya tawar (bargaining power) mereka kepada pemerintah untuk mendapatkan
insentif remunerasi. Apabila upaya mereka mampu membuahkan hasil, mungkin kita
bisa mengatakan bahwa remunerasi yang kita terima saat ini bagi mereka
merupakan part of the solution.
Pertanyaan yang masih tersisa adalah apakah remunerasi dapat mengubah sikap
dan perilaku kita dan membuat kinerja kita menjadi lebih baik?
Tentu semua pihak pasti sependapat bahwa remunerasi saja tidak mungkin bisa
mengubah perilaku mereka yang semula korup menjadi tidak korup. Untuk mengubah
perilaku kita memerlukan peraturan kode etik, penegakan hukum secara tegas (law
enforcement) dan pengawasan secara terus-menerus. Sedangkan untuk memperbaiki
kinerja kita memerlukan SOP (Standard Operating Procedure) dan KPI (Key
Performance Indicator) yang jelas serta evaluasi dan pengawasan secara
terus-menerus. Meskipun demikian, dalam kondisi penghasilan pegawai yang
masih sangat rendah, perbaikan remunerasi merupakan salah satu faktor kunci
sukses yang tidak bisa diabaikan.
Kembali pada bagian awal tulisan ini. Kita yang bekerja di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan, atau lebih luas lagi di Departemen Keuangan, tentu menginginkan
agar remunerasi yang telah kita peroleh saat ini dapat berjalan secara
berkelanjutan (sustainable). Untuk mewujudkan keinginan tersebut saya kira
pertama, sesuai permintaan Dirjen Perbendaharaan belum lama ini, harus ada unit
yang memantau secara terus-menerus dan dapat menjamin bahwa pelayanan publik
kita di KPPN Percontohan memang benar-benar telah berubah sesuai dengan
tuntutan reformasi birokrasi.
Kedua, kita dapat secara bertahap menambah jumlah KPPN Percontohan sambil
mengupayakan pemberdayaan SDM yang berlebih di Kanwil serta mencari pilihan
format dan jumlah yang tepat untuk model Kanwil dan KPPN masa depan di daerah
terpencil (remote areas). Apabila para pegawai yang berlebih di Kanwil tidak
dapat lagi dimanfaatkan untuk menutup kekurangan jumlah dan kualitas pegawai di
KPPN non-Percontohan, Kanwil, Kantor Pusat, unit eselon I lainnya di Departemen
Keuangan dan unit Kementerian/Lembaga Negara lainnya, mungkin dapat
dipertimbangkan usulan untuk merumahkan mereka dengan tetap diberikan gaji dan
tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga, saya kira kita juga perlu menyiapkan konsep model percontohan untuk
Kanwil maupun Kantor Pusat yang mampu mendukung terwujudnya pelaksanaan tugas
di KPPN secara efektif dan efisien. Tentu sangat aneh kalau kita yang berada
di Kanwil dan Kantor Pusat telah mendapatkan tambahan penghasilan yang lumayan
tetapi perilaku dan kinerja kita tidak mengalami perubahan secara signifikan.
Selain itu, bukankah kunci sukses pelaksanaan tugas di KPPN, sedikit atau
banyak, ditentukan pula oleh kualitas kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh
Kanwil dan Kantor Pusat?
Keempat, setelah kita menikmati remunerasi, mungkin sudah waktunya kita untuk
meninjau kembali sejumlah kebijakan dan kebiasaan yang selama ini secara
diam-diam kita restui semata-mata karena pertimbangan penghasilan kita yang
masih belum memadai seperti, antara lain, lembur fiktif, honor tetap tim,
konsinyering dan penugasan pejabat eselon II di Kantor Pusat sebagai komisaris
BUMN.
Barangkali sebagian pendapat dan penjelasan yang telah saya sampaikan
tersebut di atas keliru. Meskipun demikian, saya percaya bahwa remunerasi
tersebut tetap akan menjadi milik kita sepanjang kita mampu membangun
kepercayaan terhadap publik. Dan mungkin hanya perilaku yang terpercaya dan
kinerja terbaik kita yang mampu membangun kepercayaan tersebut.
Benarkah demikian?
---------------------------------
Be a better Globetrotter. Get better travel answers from someone who knows.
Yahoo! Answers - Check it out.
[Non-text portions of this message have been removed]
