Dear Budisan, Mas Budi ingat teori kebutuhannya Maslow? Begitulah adanya kehidupan makhluk yang bernama manusia. Dinamis selalu berubah, tiada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Maslow pada dasarnya juga hanya mempertegas apa yang sudah terjadi sejak Adam diciptakan. Namanya manusia, begitu satu kebutuhan terpenuhi, saat itu juga kepuasan hilang dan muncul keinginan baru. Kapan hal itu akan berakhir? Setelah menjadi penghuni RMD (Rumah Masa Depan) tipe 21, di Tanah Kusir, Karet Bivak, Menteng Pulo atau Taman Makam Modern di Karawang. Jika hal ini dikaitkan dengan reorganisasi Ditjen. PBN jilid III sebagaimana anda tulis, saya berpendapat hakekatnya akan sama. Begitu sudah diluncurkan, sirna sudah segala kepuasan dan saat itu juga gagasan baru yang lebih brilian mencuat ke permukaan. Begitu seterusnya dan tidak pernah selesai. Pernah baca buku Api di Bukit Menoreh karangannya SH Mintardja? Cerita dalam buku itu tidak pernah tamat, berhenti tanpa ending yang jelas beberapa bulan setelah sang pengarang meninggal. Coba kita simak dan cermati reorganisasi Ditjen. PBN jilid II yang sampai saat ini juga belum tuntas. Di tingkat kanwil, ambil saja contoh Kanwil XXV Ditjen. PBN Kendari, Bidang PPKN pun masih dalam status yang lama, termasuk sebutan untuk pejabatnya. Selain itu, ada jabatan tingkat eselon IV di Bagian Umum yang hingga kini belum difungsikan dan belum diisi pejabatnya. Yang perlu kita kaji, mengapa semua itu dapat terjadi? Menurut pendapat saya, hal itu terjadi karena mind begitu cepat bergerak sehingga titik pandang tidak terfokus. Salah satu akibatnya di tengah jalan perhatian mudah sekali terpecah. Pada konteks reorganisasi Ditjen. PBN jilid II, yang memecahkan perhatian itu namanya KPPN Prima atau KPPN Percontohan atau entah apa lagi nanti nomenklaturnya. Sebetulnya, konsep dasar sistem dan prosedur yang dijalankan oleh KPPN Percontohan sudah menjadi bagian integral dari konsep reorganisasi Ditjen. PBN jilid II. Hanya saja, proses kelahirannya yang menyita begitu banyak dana, waktu dan perhatian, mengakibatkan PR makin menumpuk, terutama di Sekretariat. Sulit diingkari kelahiran KPPN Percontohan memang seolah sengaja di blow-up demi mengangkat citra kita, Dtjen. PBN. Itu sah-sah saja dan nilainya juga positif. Adanya pemikiran di Ditjen PBN perlu ada unit kerja yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) perbendaharaan juga merupakan hal yang positif. Kalau kita mau menoleh ke belakang, Dep. Keuangan memang agak aneh dalam struktur organisasinya. Di era 80an pernah mempunyai unit kerja Puslitbang yang cukup menonjol pada saat dikepalai oleh DR. Hamonangan Hutabarat. Unit kerja ini justru hilang (kurang difungsikan) setelah lahirnya Bapeksta Keuangan. Kalau sekarang gagasan itu muncul, saya berpendapat sebaiknya unit kerja ini tidak berupa Subdit di Ditjen PBN melainkan kembali seperti yang lama, mencakup keseluruhan fungsi yang diemban oleh Dep. Keuangan. Sedangkan terkait dengan reorganisasi Ditjen PBN jilid III, yang perlu mendapat perhatian adalah sosialisasinya ke masyarakat. Dalam hal ini ke instansi-instansi lain yang berhubungan dengan Ditjen PBN. Coba saja kita perhatikan, di daerah masih banyak satker yang rancu dengan struktur baru kita. Banyak satker yang belum dapat membedakan antara Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti nomenklatur, baik kop-kop surat, stempel dan papan nama instansi. Ayah angkat saya di Malang, sampai terakhir sebelum wafatnya tahun 2005, masih saja selalu menyebut KPKN dengan sebutan KBN. Padahal kita tahu sebutan KBN dipakai pada era tahun 70an. Bahkan saat kita sama-sama masuk Dep. Keuangan tahun 1975 yang kita kenal adalah KPN dan KKN. Jadi, jika sekarang ada wacana akan kembali menjadi KBN, yang penting adalah tupoksinya lebih terfokus dan kita sama-sama dapat memberikan sumbangsih terbaik kepada institusi sebelum masa purnabakti tiba. Dan kembali kepada teori kebutuhannya Maslow, esteem need yang mendorong adanya reorganisasi Ditjen PBN jilid III, kita harapkan dapat lebih memberi warna yang jelas kepada institusi Ditjen PBN dalam menjalankan amanah reformasi bidang keuangan negara. Itu pendapat saya, selamat idul fitri dan maafkan segala khilaf selama kita berinteraksi.
Salam, Eyang Kakung On Tue, 9 Oct 2007 00:46:56 -0700 (PDT) Budi Santoso <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Dear Milis yang budiman, > Saya kira reorganisasi jilid tiga di lingkungan Ditjen >Perbendaharaan hanya tinggal menunggu waktu. Berikut >adalah rencana penataan organisasi Ditjen PBN yang >beberapa waktu lalu dibahas di kantor pusat. > Di Kantor Pusat, sebagaimana telah lama kita dengar >beritanya, Dit. Pengelolaan Dana Investasi (PDI) akan >bergabung dengan Dit. Pengelolaan Penerusan Pinjaman >(walaupun sebenarnya ada sebagian tugas Dit. PDI yang >masuk ke Setjen Depkeu). Di sisi lain, akan ada >Direktorat baru yang merupakan pecahan dari Dit. Sistem >Perbendaharaan (SP) yang mungkin akan menangani soal >peraturan dan pengembangan proses bisnis Ditjen PBN. > Selain itu, sesuai dengan tuntutan kebutuhan >organisasi, Dit. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU >memerlukan tambahan dua subdirektorat baru. > Di Kantor Wilayah, menurut rencana, Kanwil tipe B akan >diusulkan kembali menjadi tipe A sehingga semua Kanwil >akan bertipe A. Bidang PA Kanwil yang semula terdiri >dari dua bidang akan menyusut menjadi satu bidang saja. > Sementara Bidang Pemb. PBN Kanwil akan dikembangkan >menjadi dua Bidang (Bidang Pemb. PBN I/II). Selain itu, >diusulkan agar nomenklatur Kanwil diubah dari Kanwil >(Nomor Romawi) Ditjen PBN (nama Kota) menjadi Kanwil >Ditjen PBN (nama Propinsi). > Di KPPN, diusulkan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan >Negara (KPPN) diubah menjadi Kantor Pelayanan >Kebendaharaan Negara (KPKN), Kantor Pelayanan Bendahara >Umum Negara (KPBUN), Kantor Bendahara Negara (KBN), atau >Kantor Bendahara Umum Negara (KBUN). Pertimbangan >utamanya adalah karena KPPN menjalankan sebagian (tidak >semua) fungsi dari perbendaharaan (treasury). Sementara >itu, nama Seksi Perbendaharaan diusulkan menjadi Seksi >Pencairan Dana, sedangkan nama Seksi Bendum (Bendaharawan >Umum) pada KPPN tipe B diusulkan menjadi Seksi Bank/Giro >Pos. > Menurut rencana, semua KPPN diusulkan mempunyai tipe A. > KPPN tipe A diusulkan menjadi KPKN tipe A1 dan KPPN tipe >B menjadi KPKN tipe A2. Seksi Persepsi pada KPPN tipe A >rencananya akan dihapus. Sedangkan tupoksinya >dilaksanakan oleh Seksi Bank/Giro Pos pada KPPN tersebut. > Dari semua informasi tentang rencana penataan >organisasi di Ditjen PBN tersebut di atas, saya yakin >banyak hal yang bisa kita diskusikan dalam upaya >mendapatkan pilihan terbaik bagi perkembangan organisasi >Ditjen PBN. > Sekarang, siapa yang akan memulai? > > Salam, > budisan > > > --------------------------------- > Boardwalk for $500? In 2007? Ha! > Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's >economy) at Yahoo! Games. > > [Non-text portions of this message have been removed] > ======================================================================================== "Sambil berpuasa, ikuti Netkuis Ramadhan 1428 H. Menangkan Laptop, Ipod dan HP Nokia di akhir periode netkuis dan dapatkan Flash disk di tiap minggunya dengan mengikuti Netkuis di http://netkuis.telkom.net/"; ========================================================================================
