Mengapa semua kanwil harus tipe A?  
mengapa ada KPPN tipe A di wilayah yang kanwilnya tipe B? yang salah tipe 
Kanwilnya atau KPPNnya? kalau memang pertimbangannya hanya birokrasi, 
kembalikan saja falsafahnya pada kenapa ada tipe A atau tipe B. tapi kayaknya 
kalau mengedepankan fungsi dan efisiensi pekerjaan, saya pribadi kalau jadi 
kepala KPPN tipe A (untungnya bukan, cuma kutukupret..) tidak menjadi masalah 
"dibina" oleh sejawat saya yang eselonnya lebih rendah. hal seperti itu 
kayaknya tidak perlu dijadikan hambatan dalam bekerja.

Mengapa  Kanwil harus ada di setiap Propinsi? 
Kalau memang semua akan menjadi prima, KPPN prima, Kanwil Prima, Kanpus Prima, 
maka e-governance kayaknya tinggal sebentar lagi. So, distance should not 
become a boundary. untuk melayani satker akan semakin murah, dan pembentukan 
plus operasional Kanwil di tiap propinsi adalah cost yang tidak kecil. Atau 
mungkin supaya fair, harus ada riset mengenai cost of time and motion bagi 
Kanwil (dan KPPN) untuk melayani satker.

PEMECAHAN DIT. SP

Saya belum jelas pekerjaan apa yang kewalahan ditangani oleh DSP sehingga harus 
dimekarkan, dan yang lebih penting kewalahan karena apa? lack of structure, 
human resource (termasuk skill n knowledgenya), infrastructure, funds, atau 
yang lain? sekali lagi... smoga sudah ada penelitian pendahuluannya. Yang 
pernah saya alami, soal TI: update aplikasi terlalu sering, masih minta data ke 
daerah untuk laporan mendadak (bukannya database DSP sudah lengkap?), soal 
sistem/peraturan: yang saya tahu cuma DSP ikut partisipasi dalam setiap 
pembuatan kebijakan dan penyelesaian masalah di Direkorat lain (semacam west 
wing nya ged.putih atau Pushaka-nya bu Sri) CMIIW.

DIREKTORAT LITBANG PERBENDAHARAAN

What 2 research n 2 develop? pendapat pribadi: masih banyak. Tapi kayaknya 
lebih ngirit kalau gabung di DSP baru, toh hasil risetnya bisa jadi main source 
buat west wing-nya pak Herry.

SOAL NAMA

bisa tanya sama mbah maridjan atau  mama loren supaya dapet nama yang hoki, 
hehe...

Intinya, saya pribadi berpendapat the right size for DJPBN is to downsize, 
karena saya sudah mengalami jadi pengangguran dan melihat pengangguran sejak 
1995 di KTUA, Kanwil, KPKN, KPPN, dan Kantor Pusat
Wallahualam bishawab


cheers
moudy


----- Original Message ----
From: Budi Santoso <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Monday, October 29, 2007 9:57:55 AM
Subject: [Forum Prima] Penataan Organisasi Ditjen PBN


Kirim email ke