Menurutku sih justru sebaliknya, DJPBN yang perlu nyonto Ditjen lain.
(kalo pun ada yang perlu diconto dari DJPBN mungkin karena tidak adanya atau
hanya 'sedikit' harga 'tertentu' untuk beberapa jabatan yang jaman dulu
dianggap 'basah', terutama di Kantor Pusat, sekarang semoga sudah benar-benar
bersih...).
Mutasi di Ditjen PBN cenderung tidak tepat waktu, boros uang negara, dan tidak
pas ditinjau dari substansi kenapa ada mutasi.
Alasannya:
1. Tidak tepat waktu
Pola mutasi selama ini tidak terpola dengan baik. Pas kita tunggu mutasi gak
datang, pas gak kita tunggu datang. Promosi atau gak promosi yang penting
mutasi.
Kita tidak bisa memprediksi mutasi karena tidak dituangkan dalam bentuk
kebijakan resmi, baik waktu maupun tempatnya. Mutasi sebaiknya terpola, kalo
pun ada bias dari kebijakan mutasi karena kepentingan manajemen, yang bisa
ditolerir sedikit saja.
Dampak dari mutasi yang tidak terpola mulai terasa kalau kita sudah punya
anak-anak yang sekolah.
2. Boros Uang Negara
Coba dicek berapa uang keluar untuk membiaya mutasi. Cross cek juga dengan
kepuasan pegawai yang dimutasi. Ibarat iklan Pertamina, "Anda tidak untung,
Negara tidak Untung".
Coba kalau uang negara itu dialihkan buat subsidi makanan tambahan untuk
bayi-bayi indonesia yang terkena busung lapar yang akhir-akhir banyak terjadi.
Alangkah mulianya...pejabat DJPBN.
3. Tidak Pas Ditinjau dari Substansi Mutasi
Setahu saya mutasi itu bagian dari pengendalian internal organisasi, yang
pelaksanaannya harus juga dilihat dari cost and benefitnya. Suatu jabatan yang
tidak ada rotasi, memang tidak sehat, karena memungkinkan pejabat yang terlalu
lama ber KKN dengan customer. Namun mutasi juga tidak harus dilakukan dengan
membuang-buang biaya terlalu besar, saya kira masih ada alternatif. Sementara
risiko biaya KKN di DJPBN cenderung tidak terlalu besar.
Untuk mengeleminasi risiko KKN tidak harus dengan mutasi, misalnya dengan
memperbaiki sistem yang ada.
Salam takzim.
[EMAIL PROTECTED] wrote: Sistem mutasi anggaran
mau dijadikan contoh buat ditjen lain? Dijamin
butuh waktu sangat panjang karena masing2 pasti resisten dgn keadaan yg
sudah dirasa enak (gw ga mau pake istilah bhs enggris). Mendingan benahi
internal dulu, buat sistem yg baku dan transparan sbg syarat mutlak
untuk mendekati keadilan.
Setiap orang punya peran untuk ikut menciptakan keadilan (dan
ketidakadilan), tinggal keberanian kita untuk menjalankan peran tsb.
Saya jadi ingat waktu menulis sebuah kolom di majalah Anggaran yg
berbuntut masalah dgn boss2 di SetDJA. Bukan protes krn ditempatkan di
jakarta, tapi protes kenapa kerjaan seminggu selesai setengah hari. Kpn2
saya posting artikelnya kalo fotokopiannya ketemu.
Hadi
[Non-text portions of this message have been removed]
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
