Bedes Sudrun <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Tapi bagaimana kalau dilihat dari sisi lain dari kebijakannya, misalnya... Saat pertama saya ditempatkan di luar jawa, saya sempat berontak, kenapa saya kok di luar jawa? kenapa temen saya yang rangkingnya jauh dibawah saya kok malah di Jawa? Tahun demi tahun saya lalui terasa begitu lama. Akhirnya masa mutasi tiba juga. Rolling Mutasi besar-besaran....."Hidup Mutasi" Hidup Keadilan....I'm back to Java...Temen-temen yg di Jawa akhirnya merasakan juga jadi Perantau.
ESN: saya mau tanya sama mas, mas waktu itu berontak karena mau dimutasi ke luar jawa??atau karena ada fakta bahwa ada seseorang dengan ranking di bawah mas tetap di jawa??karena itu 2 hal yang berbeda klo ada yang berontak karena dy dimutasi ke luar jawa, padahal sudah semestinya, itu adalah masalah keinginan pribadi yang bertentangan dengan keinginan organisasi :) (jadi masalahnya di pribadi tersebut) klo ada yang berontak karena ada yang janggal dengan mutasinya, karena mungkin ada yang lebih berprestasi tapi ditempatkan di luar jawa, sedangkan ada yang kurang berprestasi (tapi mungkin lebih di koneksi..hehehe) itu adalah masalah sistem yang kurang jelas :) Temen2 saya di DJP, DJBC dan DJKN yang sama-sama perantau sempat iri dengan mutasi kita: "Enak ya bisa masuk Jawa lagi". walaupun akhirnya mereka masuk Jawa juga. Tapi mereka tetap juga merasa tidak adil karena temen mereka (DJP, DJBC dan DJKN) yang di Jawa, tetap aja di Jawa. Bahkan mereka menilai Mutasi kitalah yang bagus... Memang tidak ada Survey atau penelitian tentang Pola Mutasi DJPB. Penilaian yang ada hanya berdasarkan sisi kebijakan dan penilaian subyektif dari temen2 kita di DJP, DJBC dan DJKN, terlepas dari apakah mutasi tersebut berdampak atau tidak terhadap pegawai. ESN: klo masalah ini sih, terlihat banget pengaruh "pengin ke jawa"nya hehehe...bukan menilai sistemnya :) berarti kata-kata "tapi tahukah Saudara bahwa ternyata Pola Mutasi di DJPB dinilai paling bagus di seluruh Depkeu" mungkin baru berasal dari subjektifitas "pengin ke jawa" hehehe...mutasi kan bukan sekedar ke jawa :) (masih ada pulau2 besar dan tempat2 baik yang lain lho :) ) `ini Endonesa bapa' (quote from `Denias' hehehe..) Informasi dari teman kita di Kepegawaian, Mutasi di DJPB akan tetap Nomaden (berpindah-pindah). Kita akan jadi pelopor bagi Ditjen lainnya, bukan kita ikut mereka, tapi mereka yang akan ikut kita. Pembenahan intern sedang dilakukan saat ini , mungkin tentang kepastian lamanya di satu tempat, kesejahteraan pegawai yang akan dimutasi, dll. ESN: nah ini yang penting, pembenahan intern pada sistem mutasi yang sudah ada :) bravo! Saya tidak berpihak kemanapun, saya hanya ingin mengajak kita semua berpikir realistis tentang mutasi DJPB. Memang inilah kenyataan yang harus kita hadapi, dari pelaksana sampai pejabat akan ber-Nomaden. Inilah pilihan kita dan apapun resikonya memang itu konsekuensi yang harus kita terima.. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita masih tetap bertahan di DJPB, kecuali ikut arus mutasi dengan harapan semoga di masa akan datang, bukan lagi menjadi "momok" bagi pegawainya. ESN: saya setuju bahwa mutasi adalah konsekwensi, justru itu karena hal tersebut adalah konsekwensi dibutuhkan sistem yang jelas dan terkoordinasi , jadi jangan sampe ada orang yang ketinggalan mutasi sampe terlalu lama (di daerah remote pula) padahal mungkin secara waktu dan prestasi dia sudah layak dipindahkan (sekali lagi ga harus ke jawa (indonesia bukan cuma jawa pace'), tapi paling tidak ke tempat yang tidak remote lagi), saya rasa ini penting lho untuk semangat kinerja para pegawai :) dan adanya sistem yang baik dan jelas (dan disosialisasikan dengan baik) tentunya akan semakin meneguhkan hati para pegawai DJPB, dan bisa memperkecil keluhan2 yang timbul. :) Salam Damai dari Serui ESN
