--- In [email protected], Takwa Nurdin <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Setelah reformasi birokrasi di Depkeu khususnya di DJPB bergulir diiringi dengan kenaikan renumerasi TKPKN tentunya ada lompatan besar dari jajaran DJPB yang harusnya ada luncuran yang signifikan terhadap perkembangan Pelayanan kepada masyarakat, melihat kecenderungan tersebut mungkin ini penilaian dari saya secara objektif (atau tidak terserah anda menilainya) ada lompatan yang stagnan.. (artinya melompat lompat kaya kuda rodeo tapi cuma ditempat itu-itu aja) kembali kepada kisah lama yang membuat malu-ku (malu diriku). Dialawi 'kurang kontrol' dari pimpinan (atau meminjam istilah bapak Suba Sita 'tahu tapi pura-pura tidak tahu') yang menyelimuti kisah kisah pilu mencoreng reformasi birokrasi DJPB.
Beberapa hari yang lalu saya baca di harian lokal Kalteng Pos disitu di rubrik tanggapan pembaca ada tanggapan lewat sms yg ditujukan kepada KPPN/ Kanwil Anggaran (Maksudnya mungkin kanwil djpb). Isinya menyayangkan masih adanya praktik2 yg tidak baik. Katanya sdh disosialisasikan tdk terima sesuatu dlm bentuk apapun dr satker. Nyatanya masih ada yg menerima. Ini memang budaya yg sudah mengakar kuat. Perlu kekuatan ekstra untuk melawannya. Dan Kekuatan itu ada di pundak pejabat level esl 4 ke atas. para staf hanya bisa bertindak sendiri2 dlm melawan budaya kkn ini. Paling banter menyebar opini entah itu lewat obrolan di kantor atau lewat milist ini. Sudah saatnya segenap komponen yg menginginkan hidup bersih utk bersatu. Mari kita galang opini lawan kkn. Saatnya bertindak.
