Setuju sekali dengan bung alibudimansyah... Selayaknya, bukan hanya kppn p saja yg prima dan tanpa biaya. Karena djpb bukan hanya kppn p tapi juga seluruh kanwil dan direktorat di dalamnya. Terus terang menurut saya, citra djpb, citra depkeu akan terangkat secara signifikan jika seluruh tingkatan di dalamnya menerapkan pelayanan prima dan tanpa biaya. Sekali lagi tanpa biaya! Dengan 18 kppn p belum belum cukup memperbaiki citra minor institusi kita, djpb.
Borok yang diobati secara parsial, sementara borok lain dibiarkan tumbuh merajalela, akan tetap membuat sebuah institusi itu terlihat sebagai birokrasi yg borokan dan bobrok! Jadi seyogyanya, bukan hanya kppn dan kanwil, tapi seluruh direktorat dan setditjen, dalam lingkup djpb juga menjadi prima. Biasanya di akhir tahun begini borok itu kian transparan dan parah. Masalahnya adalah .... relakah seluruh institusi djpb di-prima-kan? Siapkah menderita ...? Apalagi kppn p sebagai percobaan justru timbul menjadi lembah air mata buat para stafnya. Janji untuk memperoleh pendapatan berlipat kian kabur saja hingga detik ini....5 Desember 2007! Bukan mustahil akan musnah sama sekali atau direduksi jumlahnya hingga jumlah terendah. Buat seluruh teman-teman di kppn p Maju terus ... Semoga pengorbanan ini tidak sia - sia. NO SACRIFICE IS WASTED! Maruf 060097248 Wahidin II No.3 --- In [email protected], ali budimansyah bachtiar <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Reformasi birokrasi departemen keuangan telah berjalan, dan di Ditjen Perbendaharaan seraca efektif telah dimulai pada bulan Agustus 2007 dengan dioperasionalkannnya 18 kppn percontohan. Menurut kabar dari rekan2 kami di jatim telah di deklarasikan seluruh kppn di wilayah kanwil surabaya dengan menerapkan sistem seperti kppn percontohan baik layout ruangan maupun mindset pelayanan primanya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini setelah bertukar kabar dengan beberapa teman yang menjadi ujung tombak kppn percontohan "reformasi birokrasi" telah dapat berjalan optimal dan sam
