Sri Mulyani mendorong, jika ada karyawannya yang memang ingin menambah ilmu.
Namun, Menkeu meminta karyawannya jangan sampai mengambil institusi bodong.
Sehingga, mereka terkesan melakukan pembohongan. "Ambil gelar Phd di luar
negeri, tapi alamat tempat kuliahnya cuma ruko," sindir Menkeu. (rhs)
----------------------------------------------------------------------------------
Membaca berita ini membuat saya sedikit lega, dan mudah2an kebijakan Menteri
ini di-amini dan dilaksanakan oleh jajaran pejabat di bawahnya. Mudah2an kabel
antara Bu Menkeu dan jajaran di bawahnya nggak ada yang "keinjek" atau
sambungannya "tulalit" sehingga apa yang bagus dari top manajemen dapat juga
dilaksanakan dengan bagus para manajer di bawahnya.
Bukan hanya jurusannya yang harus dipertanyakan apakah sesuai atau tidak
dengan core bisnis Depkeu, tetapi juga "dimana" dan "cara" seseorang
mendapatkan gelar S1,S2.S3 juga sangat penting. Walaupun seseorang kuliah
dengan akreditasi B dan biaya yang murah, tapi dengan proses belajar-mengajar
yang dapat dipertanggungjawabkan akan dihasilkan kualitas keilmuan yang bisa
dipertanggungjawabkan pula. Sebaliknya walaupun kuliah di tempat terkenal dan
mahal sekalipun, kalau yang dipentingkan hanya 'bayaran ini-itunya yang beres"
tanpa proses yang dipertanggungjawabkan, maka hasilnya akan sangat memalukan!!!
Bahkan Pak Siswo dalam suatu seminar dengan peserta pegawai DJPBN tugas
belajar STAN 24 januari lalu sempat melontarkan tentang keluhan Pejabat dari
perguruan tinggi negeri terkenal mengenai program kerjasama (beasiswa) dengan
institusi pemerintah (pelat merah) yang untuk mengakomodasinya harus menurunkan
standar akademik dari yang seharusnya. Thanx God, menurut Pak Siswo pejabat PTN
tersebut merasa puas dengan pegawai DJPBN yang dikirimkan belajar di tempatnya
karena memiliki kualitas yang bagus.
Kuliah asal2an (Bodong) menurut saya adalah kuliah yang tidak menghargai
aspek keilmuan. Padahal ALLAH SWT sangat menjunjung tinggi dan memuliakannya
(ingat Surat Mujadilah???). Dengan hanya berbekal uang dalam jumlah yang
relatif (tergantung institusinya) maka gelar S1, S2 dan S3 dapat dengan mudah
didapat.
Sebenarnya sudah sejak pertama kali kerja dulu hal ini (kuliah asal2an) sudah
menjadi kekhawatiran saya melihat kenyataan di lapangan. Bahkan saya berniat
menyampaikannya kepada Bu Menteri dalam suatu kesempatan, tetapi karena masalah
birokrasi, protokoler dan menjaga image bawahan Bu Menteri, saya tidak
mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan masalah ini.
Dan akhirnya karena kesal, saya membuat postingan yang saya ambil dari
Editorial Media Indonesia yang menyoroti hal yang sama (kuliah bodong) dengan
judul "Sarjana Sampah". Ternyata postingan tersebut direspon dengan sangat riuh
baik pro maupun kontra. Untuk yang merasa tersinggung dengan postingan "Sarjana
Sampah" tersebut, pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesarnya. Bukan
maksud saya untuk mencari masalah ataupun menjelekkan seseorang atau kelompok,
tetapi hal itu merupakan kenyataan yg saya jumpai selama 10 tahun bekerja di
DJPBN. Kalau hal ini dibiarkan saja, maka akan sangat merugikan institusi DJPBN
yg merupakan "rumah kita". Bukankah kita tidak akan senang bila ada "sampah"
yang masuk ke dalam rumah kita??? Kita pasti akan berusaha menyapunya,
membuangnya ke tempat sampah, bahkan mengepel lantai dengan pembasmi kuman agar
bekas dan baunya tidak tertinggal di dalam rumah. Kita pasti ingin rumah kita
(DJPBN khususnya dan DEPKEU pada umumnya) bersih dari
"segala sampah" termasuk KKN dan sebagainya. Kita pasti bangga kalo rumah kita
bersih dan mengkilat walaupun tak semewah dan selengkap rumah orang lain.
Salam:)
(yang menanti, mendukung dan berusaha berpartisipasi untuk kebersihan rumah
kita)
"Kill Corruption for Our Kids Better Future"
www.amirsyah,blogspot.com
www.azzahku.multiply.com
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
[Non-text portions of this message have been removed]
