Yth. Pak Heryanto dan teman-teman,
Apa yang di tulis dari slide yg di ketik ulang oleh
Pak Heryanto bukan merupakan hasil Rapimtas. Tetapi
merupakan ringkasan pidato arahan Bapak Dirjend ketika
membuka rapimtas, sebelum topik2 yg telah di tetapkan
di sampaikan oleh para penyaji yg telah ditetapkan ( 4
Ka Kanwil yg di tunjuk). Topik2 yg di sampaikan adalah
:1. Evaluasi dan Diskusi Penyelesaian LKPP 2007 oleh
Ka Kanwil XVII DJPB Palangkaraya; 2.Evaluasi dan
Diskusi Aplikasi pd KPPN dan Kanwil oleh Ka Kanwil I
DJPB Aceh; 3. Evaluasi dan diskusi Tutup Tahun
Anggaran 2007 oleh Ka Kanwil XV DJPB Surabaya 4.
Evaluasi dan diskusi implemantasi KPPN Percontohan
oleh Ka Kanwil XX DJPB Denpasar.
Disamping itu, ada Ceramah Pengelolaan Dana Transfer
ke Daerah : Kebijaksanaan dan Implementasi oleh Dirjen
Perimbangan Keuangan bpk Prof Mardiasmo; Sosialisasi
Pengalihan Administrasi Belanja Pegawai Pd Satker oleh
Ka Kanwil XV Surabaya ; dan Sosialisasi PP no 1/2008
ttg Investasi Pemerintah oleh Dir. PPP.
Pada hari ke 3 acara rapimtas, ada pengarahan dari
Menkeu Ibu Sri Mulyani Indrawati, diawali sebelumnya
menerima pertanyaan dari 4 penanya (krn waktu beliau
amat singkat)dan panjang pertanyaan maksimum selama 3
menit dg materi pertanyaan menyangkut :
1. Masalah pemotongan anggaran K/L sebesar 15 %;
2. Masalah LKPP yang masih disclaimer
3. Masalah kelebihan SDM sbg akibat dari reformasi
birokrasi Dep Keu, khususnya di DJPBN;
4. Masalah yang menyangkut kinerja K/L/SKPD di Papua;
Mengenai pemotongan anggaran K/L sebesar 15 % bukan
kebij MenKeu, tetapi adalah merupakan kebij
Pemerintah. Istilahnya bukan di potong tetapi di
"TUNDA" dalam DIPA nantinya akan di beri tanda "T"
bukan bintang.
Beberapa permasalahan yang juga sangat berkaitan dg
kinerja kementrian/lembaga spt LKPP akan di angkat
dalam sidang kabinet paripurna untuk memperoleh
perhatian dari para Menteri/Ketua lembaga. Masalah
Remunerasi untuk daerah2 remote (tentu punya korelasi
dg tingkat kemahalan) juga di singgung dan memperoleh
perhatian dari Ibu Menteri. Diharapkan pula untuk
mutasi pegawai ke remote area juga memperoleh
perhatian yi dari sisi waktu, jangan lama-lama.
Mungkin itu tadi pokok2 yg dpt di sampaikan, untuk
lengkapnya, Ka kanwil masing-masing di tugaskan untuk
mensosialisasikan lebih lanjut. Tksh. Wassalam.
Subasita
--- heryanto sijabat <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
> ini saya ketik ulang slide hasil rapimtas 2008
> yang saya terima dari teman.
> jadi ya cara bacanya tergantung masing2
> interpretasi sendiri2 ya he..he..
> CMIIW
>
> Pengantar (1)
> Regret :
> 1. Mutasi atau promosi
> 2. diundang ke jakarta lebih sering
> 3. mendapat remunerasi dengan grading yang lebih
> tinggi
> dan fasilitas yang lebih baik
> 4. terbitnya peraturan-oeraturan baru yang tidak
> menyulitkan
> dalam pelaksanaannya (koordinasi di kantor pusat)
> 5. masalah yang belum ada jalan keluarnya
> (SDM yang menumpuk di kanwil)
>
> Pengantar (2)
> Terima kasih atas :
> 1. dedikasi dan keseriusan dalam pelaksanaan tugas
> 2. berjalannya fungsi pelayanan dan fungsi pelaporan
> yang lebih transparan, akuntabel dan cepat
> 3. tumbuhnya kesadaran pentingnya melaksanakan
> program reformasi birokrasi :
> a. perubahan mind set
> b. penerapan tata kerja dan SOP baru
> yang didukung oleh TI
> c. peningkatan disiplin kerja
> 4. Perwujudan peran "Guru" : bimbingan teknis dan
> advokasi
>
> Arahan Menteri Keuangan
> Reformasi birokrasi :
> 1. if tak ada kemajuan - pencabutan remunerasi
> 2. buktikan perubahan mind set
> 3. wujudkan janji pelayanan yang didukung oleh
> profesionalitas dan disiplin kerja
>
> kebijakan bidang SDM :
> 1. penyusunan kompetensi jabatan
> 2. pengisian posisi jabatan secara terbuka-across
> the border
>
> Tantangan (1)
> Pengembangan Fungsi :
> 1. regulator investasi pemerintah (Dit PDI)
> 2. cash management (TSA, penempatan idle cash,
> cash forecasting vs penerbitan SPN)
> 3. BLU (pembina, nara sumber (PTN), anggota dewan
> pengawas)
> 4. Kanwil DJPBN (kepanjangan tangan KP : DIPA, BLU,
> APK, Bina KPPN, "guru"/advokasi)
> 5. Reorganisasi Kantor Pusat :
> a. Merger Dit PDI dan Dit PPP
> b. Splitting Dit SP : Dit IT dan Dit PP
> c. Fungsi baru : Dit Transformasi Perbendaharaan
> (perubahan kedepan dan SPAN)
>
> Tantangan (2)
> Peningkatan kualitas layanan :
> 1. basic requirement - perubahan mind set
> 2. KPPN percontohan : standarisasi, sdm terbatas
> 3. KPPN Konvensional : mengacu percontohan
> 4. Kanwil DJPBN : polanya masukan dari kanwil
> 5. Kantor Pusat : polanya masukan direktur
>
> Penyempurnaan system :
> 1. MPN, TSA, BIG-eB, KPPN Percontohan,
> berbagai aplikasi (bendum, verak, SAI) untuk
> beberapa
> kasus : kurangnya koordinasi KP
> 2. Kelemahan aplikasi (respon lambat)
>
> Tantangan (3)
> Penyempurnaan Aturan :
> 1. Perdirjen, SE untuk beberapa kasus :
> kurangnya koordinasi di KP
>
> Penanganan SDM :
> 1. Kelebihan : menggali tugas pokok dan fungsi-
> ciptakan beban kerja/fungsi baru (fungsi "guru,
> penyuluh/trainer"), pengalihan ke unit lain,
> pensiun dini.
> 2. penyiapan kader: siap menghadapi tantangan
> (fast learner, kreatif).
> 3. pendidikan formal: lebih diarahkan (by designed)
> 4. Pelatihan : disesuaikan dengan kebutuhan dan
> tantangan (pelayanan dan guru)
> 5. pola mutasi : criteria obyektif
>
> Pelaksanaan Tugas
> 1 Kecepatan dan keakuratan/better, easier, cheaper
>
> 2. Berfungsi build in control :
> a. keterlambatan proses (atasan"tak berbuat
> sesuatu")
> b. penyimpangan/penyelewengan/manipulasi/pembobolan
> (proses cekdan ricek tdk jalan).
> c.mark up KKN, fiktif dalam pengadaan barang
> d.mangkir/bolos berkepanjangan
> e. disiplin
>
> 3. Penanganan kasus2 yg tdk membuat efek jera :
> a. ewuh-pakewuh
> b. fungsi IBI-Itjen
> c. fungsi KPK
>
> KPPN
> 1. Fungsi
> a. ujung tombak depkeu bidang penerimaan dan
> pengeluaran
> b. penyaluran dana (SP2D)
> c. Bendum (laporan Kas posisi)
> d.Verak
> e. Umum
> f. Kepala KPPN
>
> 2. Laporan Kas Posisi
> a. Kuasai aturan dan kaidah yang berlaku
> b. Jalankan SOP dengan benar: dok. sumber penerimaan
> (ADK dll), dok sumber pengeluaran (SP2D)
> c. Lakukan rekon dengan bank
> d. kaitan dengan buku merah
> e. Kaitan dengan MPN
> f. Peran Kepala KPPN
>
> LKPP
> 1. Tanggung jawab depkeu cq DJPBN
>
> 2. Peran aktif jajaran DJPBN :
> a. melibatkan berbagai komponen pengguna anggaran
> dan
> barang (LK-K/L, diberi opini oleh BPK)
> b. dua sisi mata uang (sistem perbendaharaan dan
> sistem akuntansi)
> c. peran guru dan pelayan (tugas "memintarkan"):
> perlu total foot ball, pusat dan di daerah.
> d. pendampingan audit BPK
> e. time constrain penyusunan dan audit
>
> 3. dedikasi dalam penyelesaian tugas2 internal :
> proses di KPPN (pencairan dana, verak, pengiriman
> laporan),
> proses di kanwil djpbn, proses di KP
>
> 4. Pembahasan di DPR : ranah politik "bola liar"
>
> Penutup
>
> 1 Harapan
>
> 2 Pesan
>
>
> TERIMA KASIH
>
>
> [Non-text portions of this message have been
> removed]
>
>
________________________________________________________
Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di di bidang Anda! Kunjungi
Yahoo! Answers saat ini juga di http://id.answers.yahoo.com/
