Assallamualaikum wr.wb
Terhadap revisi antar satker untuk DIPA tahun 2007 bukan kewenangan kanwil
DJPBN, tetapi merupakan kewenangan DJA sesuai PMK 137/PMK,02/2006 tentang
tatacara revisi DIPA, untuk DIPA 2008 pengganti PMK 137 sedang dalam proses
penyelesaian dan belum ditetapkan, saya sendiri belum mengetahui apakah revisi
antar satker yang ternuat dalam satu DIPA yang sama harus ke DJA ?, menurut
Perpres rincian APBN DJA menetapkan SAPSK yang dalam lampiran V terdapat pagu
anggaran per satker, logikanya setiap pergeseran dana antar satker karena
mengubah SAPSK harus lewat DJA untuk merubah SAPSK dan dilaporkan ke DPR,
selanjutnya DIt.PA menerbitkan SRAA, berdasarkan SRAA tersebut Kanwil DJPBN
melakukan revisi DIPA satker untuk pergeseran dana antar satker
Wassalam
BAMBANG SUPRIADI <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Assalamu'alaikum wr.wb.
Kalau dalam PMK no.80 tahun 2007 tidak lagi memperbolehkan adanya revisi yang
bersifat realokasi dana antar satker, saya sangat mendukung.
Pengalaman saya menangani revisi tersebut selalu terbentur pada masalah yang
entah sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh satker yang dananya dikurangi.
Beberapa kali ada revisi yang semacam itu, buntutnya adalah terjadi saldo minus
pada pagu s
