--- Pada Rab, 23/4/08, suba sita <[EMAIL PROTECTED]> menulis:
Dari: suba sita <[EMAIL PROTECTED]> Topik: Re: Bls: [Forum Prima] Peluang Korupsi VS Transparansi Dokumen Anggaran ==> Hampir mustahil Kepada: [email protected] Tanggal: Rabu, 23 April, 2008, 9:22 AM Assalamualaikum ww, Mungkin perlu suatu klarifikasi yang harus saya sampaikan, krn masalah ini diangkat oleh Sdr Nano Suhasno, dan apa yang saya usulkan dalam APBN. Pertama adalah dalam rangka clean and good governance itu sendiri. yaitu agar semuanya berjalan diatas rel yang seharusnya. Kedua, untuk menutup peluang-peluang lain/alasan yang mungkin juga bisa membawa dampak eksternal kpd Satker atau stakeholder yang di layani dst. Ketiga, secara internal, meminimalkan/menghilangkan usaha dari "oknum internal" mencari peluang tidak legal kepada pihak lain Ketiga, pengeluaran2 akan bersifat legal. dan bukan "sulap selip". Sebagai ilustrasi, tamu kedinasan yang dimaksud disini adalah yg bisa dikatakan bersifat "rutin" sebagai contoh kunjungan kerja komisi DPR dalam masa reses. Jumlahnya rombongan bisa mencapai 30 orang sekali kunjungan. Biasanya di akhiri dengan pemberian cendera mata yg bersifat institusional (minimal pemberian plaket, vandel sudah gak musim). Disana di perlukan pula penyewaan suatu sound sistem, katering mungkin peralatan lainnya. Dan sama sekali bukan dimaksud sebagai tamu antar teman, yang bisa kita traktir dengan gaji sendiri. Masalah lain adalah, sbg tamu institusi, tamu tadi memberikan cindera mata sebagai tanda kunjungan kerja resmi, secara etika dan institusional mestinya juga di balas. Saya melihat pengeluaran2 semacam itu tidak ada anggarannya. Kecuali di klop2 kan (?) Oleh karena itu, saya memahami betapa bingungnya bendahara menghadapi hal-hal semacam ini. Memang kunjungan ke daerah, "kulonuwunnya" ke Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan sbg Kepala Daerah. Pemda akan meneruskan tanggung jawab kpd institusi2 yang akan di kunjungi dan didengar permslhn yang dihadapinya. Mungkin memang tidak perlu besar alokasinya, tetapi tetap perlu di sediakan. Sebenarnya yg saya angkat bukan hanya masalah "tamu dinas", tetapi yang lebih penting adalah "kegiatan pembinaan SDM". Saya kira kita sepakat bahwa SDM adalah bagian terpenting dari suatu organisasi. SDM memerlukan pembinaan yang terus menerus dan intents, mulai dari membangkitkan motivasi, etos kerja, esprit de corps, pembinaan mental, dll. yang bermuara pada pencapaian misi dan visi organisasi, termasuk soliditas, integritas, loyalitas/rasa ikut memiliki dst dst. Pembinaan dilakukan melalui banyak cara spt pembinaan mental spriritual keagamaan, olahraga masal yang murah meriah, senam kesegaran jasmani, kesenian, GKM dsb. Yang secara praktek pelaksanaannya juga harus di dukung dana. Pelaksanaan di tempat kami di lakukan dengan iuran sukarela, tetapi rasa2nya lama2 pada bosan juga yang iuran. Bagaimana di tempat lain ? Padahal kegiatan ini sangat penting. Oki, sekali lagi dalam rangka clean dan good governance, kegiatan demikian perlu didukung oleh institusi. Kita memaklumi betapa terbatasnya anggaran kita, tetapi sekali lagi pembinaan SDM menjadi "the most...." mungkin kita dapat me realokasi untuk hal2 yang tidak terlalu penting. Tapi perlu wadahnya. Terimakasih, Wassalam, Subasita. --- Pada Ming, 20/4/08, NANO SUHASNO <[EMAIL PROTECTED]> menulis: Dari: NANO SUHASNO <[EMAIL PROTECTED]> Topik: Re: Bls: [Forum Prima] Peluang Korupsi VS Transparansi Dokumen Anggaran ==> Hampir mustahil Kepada: [email protected] Tanggal: Minggu, 20 April, 2008, 9:15 AM Assww, pak B. Sudrun Yth. Kayanya tidak semua lelaki sama, kata p. Basofi dalam lagu dangdutnya, demikian juga dengan Kasubag Umum, saya mendengar ada Bendaharawan Pengeluaran yang berkat gemblengan mental spiritual waktu jadi mahasiswa Prodip ga mau macam2, lebih baik "tidak" dari pada dapat yang tidak halal, sampai2 secara halus ketika diforum tanya jawab menyampaikan minta "dicontohi" oleh atasan2 nya (Kanpus,Kanwil & KPPN) untuk menegakkan Misi Reformasi Birokrasi Depkeu. Memang dalam menghandle Sang Tamu Dinas sekarang kayanya makan buah Simalakama, untuk itu ada "wacana" yang baik (eligible by system) untuk memback up Sang Tamu Dinas seperti yang diusulkan Bapak dua orang anak satu cucu p. Subasita kepada Kanpus yaitu agar dialokasikan "dana makan untuk tamu" dalam DIPA Kanwil maupun KPPN, karena hal ini masih dalam tanda petik gray area (daerah abu2), mengapa?, biaya tiket pesawat, biaya hotel sudah ada (given), tapi ketika waktu makan tiba apakah dibiarkan begitu saja (cuek) Sang Tamu Dinas tersebut pamit untuk pergi makan karena membawa uang harian perjadin? atau kita ajak makan dari uang gaji? atau kita yang diajak dan dibayari mereka? mengapa Gubernur, Bupati bisa menjamu makan tamunya dari dana APBD (legal), mengapa kita waktu jadi tamu Kanpus untuk sosialisasi/ Radin bisa dijamu makan dan diberi uang harian plus honor? mengapa Kanwil dan KPPN kok belum bisa menjamu makan tamunya dari dana APBN? (ga usah makan kertas, balpoin dsb.), sampai ada Pejabat yang ga bilang2 datang di satu kota, baru memberitahukan setelah posisinya sudah boarding di Bandara mau kembali pulang, jangan-jangan karena merasa khawatir merepotkan kali ya ....... Mudah2an "wacana" tersebut diatas bisa terwujud, sehingga tidak mungkin Kasubag Umum makan buah Simalakama, karena buah itu aslinya tidak pernah ada. Semoga. Salam ------------ --------- --------- --------- --------- Waspadalah, waspadalah KPK mau masuk kppn dimana saja Bersih itu indah, ikhlas(free of charge) itu amanah reformasi birokrasi Depkeu. --- Bedes Sudrun <[EMAIL PROTECTED] co.id> wrote: > Selama manusia masih ijo ngliat duit susah, mas > diterapkan. > mereka akan itung2an tenaga dan waktu,"kita udah > capek2 bikin ini dan itu, mondar-mandir kesana > kemari, masa gak dapet apa2" itu seloroh mereka, > walaupun sebenarnya sudah tugas dia, malah kadang2 > dapat honor resmi. Tapi, ya itu tadi mas.... duit > menjadi barang berharga yang susah untuk ditolak.. > Kita gak usah jauh-jauhlah, kantor kita sendiri > aja, Coba tanyain Kasubbag Umum, (pejabat pengadaan) > mana yang gak Korupsi. Aku berani potong leher > (ayam) kalau ada yang jujur. Sekecil apapun pasti > ada, apa dengan alasan untuk dana taktis, melayani > tamu, kegiatan olahraga dan seni. Mana mau mereka > keluar kocek sendiri untuk jamu tamu, apalagi tamu > itu pejabat pusat / kanwil. Gak percaya lagi, coba > aja tanya ke anggota milis ini (barangkali ada yang > sedang jadi pejabat pengadaan). Berapa banyak > kuitansi fiktif yang sudah dikeluarkan? , Berapa > banyak pengadaan yang telah dimarkup?, Berapa banyak > kertas yang telah dimakan? > Kita mungkin sudah berhasil menolak KKN dari pihak > luar, tapi bagaimana dengan kedalam (nonsen).... ... > Bahkan ada Pejabat kita yang berani mengatakan, > "DIPA itu kan kan kewenangan KPA, jadi mau > di"revisi" jadi apa aja, juga urusan KPA" > (Naudzubillah min dzalik). Dimana semangat reformasi > pejabat seperti itu? Dunia-dunia, mau jadi apa, > kalau semua pejabat kita berpikiran seperti itu. > Beli kertas jadi Nasi pecel, beli bolpoin jadi Nasi > Kotak, beli komputer jadi bon restoran. > Walah wis jadi mumet mikirin negara, mendingan > mikirin diri sendiri aja, yang penting masih bisa > kasih makan anak bini dengan gaji bulanan. > Kebahagiaan bukan diukur dari uang, mas, karena > kebahagiaan datang, kalau kita bisa menikmati apa > yang telah kita punyai saat ini, Betul begitu???... > > ----- > ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _ Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now. http://mobile. yahoo.com/ ;_ylt=Ahu06i62sR 8HDtDypao8Wcj9tA cJ Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! ________________________________________________________ Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru! http://id.yahoo.com/
