Majalah Treasury edisi terbaru. Pak Herry, Bu Sri, dan Sultan HBX Saya sedikit terenyuh melihat Monas 1 juni lalu peringatan hari Pancasila berakhir cela kami yang bertugas jauh dari megnet dan simbol nasional (Monumen Nasional) di daerah menjadi menyayangkan hal itu terjadi. Salah seorang tokoh yang saya kagumi Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya menulis diharian kompas tanggal 26 Mei 2008 saya ingin mengutip semua tulisan Yang Mulia Sri Sultan Hamengku Buwono X pada milis ini namun agar tidak terlalu panjang saya mengutip sebagian, kata beliau : Selama ini kita selalu meletakkan "pertumbuhan" sebagai jiwanya paradigma pembangunan. Kita tidak pernah meletakkan "keadilan" sebagai jiwanya. Bahkan, kita pun malas untuk melakukan sintesis sebagai upaya mempertemukan keduanya secara sinergis. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terjadi selama ini, faktanya tidak berkolerasi lurus dengan tingkat kesejahteraan dan keadilan rakyat.
Meletakkan "keadilan" dalam jantung paradigma pembangunan berarti mendasarkan pembangunan bukan hanya dalam artian ekonomi semata yang cendrung mengabaikan ruang (geografi fisik dan sosial), tetapi berbasis pada ruang dan gerakan komunitas, pendeknya, ia berbasis pada kearifan budaya lokal sebab budaya lokal tidak akan bertahan sampai kini jika nafasnya bukan keadilan dan pemerataan bagi semua pengusung budaya itu. Inilah sejatinya koordinat dari paradigma pembangunan nasional. Tentu kearifan budaya lokal tersebut tidak boleh disandera dalam kerangkeng memusat (sentralistis). Sekali dikerangkeng, dia mengandung kerentanan luar biasa terhadap perubahan, terutama jika perubahan tersebut terjadi secara mendadak. Sebaliknya, jika tidak memusat (neosentris), dia tidak lentur menghadapi tantangan zaman, dalam konteks ini, seiring dengan kebijakan otonomi daerah, setiap wilayah secara otonomi bisa menjadi pusat-pusat kebudayaan. Dengan memahami kearifan budaya lokal sebagai konstruksi imajiner kebudayaan kita, koordinat paradigma pembangunan tersebut secara otomatis berada dalam medan magnet pluralisme keindonesiaan. Disini bukan lagi wahana pertumbuhan ekonomi yang dikejar, tetapi keadaan yang lebih adil, merata, dan manusiawi bagi semua pewaris kearifan budaya lokal. Saya percaya bahwa kebangkitan bangsa indonesia bisa dimulai dari kesepakatan kita untuk menghargai pluralisme dan menjadikan kebudayaan sebagai koordinat paradigma pembangunan nasional. Paradigma ini mungkin tidak akan membuat kita kaya, tetapi akan menyebabkan kita bebas. Demikian tulisan itu. Saya menegaskan bahwa tidak ada bahaya laten komunis yang ada gejala pluralisme yang laten yang tak akan terbendung karena tidak ada yang dapat membendung sunnatullah, dan keadilan itu pun sunnatullah. Tugas kepolisian kita yang semakin berat kedepan perlu disuport kerarah pemahaman yang utuh terhadap kebhinekaan bangsa. Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai perekat. Semoga Tuhan melindungi bangsa ini tetap utuh. Amin. Salam,
