mas goodman, Kalo gak salah ada peraturan Komisi Pemilihan Umum bahwa paling lambat tanggal 08/09/09(cmiiw), bagi anggota DPR terpilih yang masih merangkap jabatan publik (menteri) harus memilih salah satu : menjadi anggota DPR atau tetap jadi menteri . pilihan tersebut harus dibuat sebelum tanggal itu kalo mereka mau dilantik/tidak sbg anggota DPR. Dan kayaknya ini bukan masalah justifikasi tapi lebih ke pilihan politik,karena aturannya seperti itu cuman, masing2 punya strategi yang berbeda contoh, Pak Jero Wacik(menbupar),Pak Taufik Efendi (MenPAN),Lukman Edi(MPDT) dan Pak Suryadarma (Menkop) memilih strategi yang lebih rasional (baca:menguntungkan) dgn memilih jadi anggota DPR.. soalnya pilihan ini, selain "masih" menghormati hak rakyat yg memilih mereka juga masih ada kemungkinan dipilih/diangkat jadi menteri lagi oleh Pak BeYe (kalo beliau berkenan) dulu beberapa menteri juga berasal dari anggota DPR spt Pak Hatta Rajasa, Andi Mattalata dan Paskah Suzetta
yang terbilang berani malah Pak Adhiyaksa (Menpora) dan Pak Fredy Numberi(MenKdP).. selain berani 'mengabaikan' suara rakyat yang telah memilih mereka, juga berani 'berjudi' kehilangan jabatan/haknya sebagai anggota DPR terpilih jika Pak Beye tidak mengangkat mereka lagi sbg menteri pd kabinet berikutnya atau mereka udah disms tetap jd menteri kali ya..:) hmmm...pilihan politik jd simpulannya bukan 'Indonesia Banget' tapi 'politik bangettt' wallahualam.... --- In [email protected], "goodman_neverdies" <goodman_neverd...@...> wrote: > > Dear all, > Saat ini tengah ramai disorot masalah pengunduran menteri dari kabinet karena > memilih berkarir di DPR, sebaliknya juga ada beberapa menteri yang memilih > mundur dari DPR. > > Beberapa penelpon di program live editorial salah satu TV Swasta menyayangkan > pengunduran beberapa menteri dari daftar terpilih anggota DPR periode > 2009-2014 dengan argumen menciderai hak pilih rakyat. Karena rakyat terlanjur > memilih dia, tetapi dia ingkar janji. Sebaliknya beberapa penelpon juga > mempertanyakan motivasi pengunduran beberapa menteri dari jabatan menteri dan > menyatakan (dengan bangganya) bahwa dirinya berhak dilantik sebagai anggota > DPR. Apakah yg bersangkutan sudah mendapat warning dari Mr Presiden bahwa > dirinya tidak akan dipakai di kabinet mendatang....walahualam. > > Saya melihat permasalahan ini sebagai sesuatu hal yang memalukan bagi tatanan > bermasyarakat dan berorganisasi Indonesia. Ini sungguh memalukan. Kenyataan > ini seolah olah memberi justifikasi bahwa orang-orang dari kalangan 'elit > politik/pemerintahan' di Indonesia bisa melakukan sesuatu seenak udelnya. > Saya memahami dilema yang dialami para menteri yang terpilih sebagai anggota > DPR, tetap menuntaskan jabatan sebagai menteri dengan resiko kehilangan hak > sebagai anggota DPR dan ketidak pastian menjadi menteri di kabinet > berikutnya, atau menjadi anggota DPR (yg sudah pasti) dengan resiko > kehilangan kesempatan menjadi menteri di kabinet berikut. > > Semestinya ada aturan yang jelas dan tegas tentang hal ini. Atau sebenarnya > aturan itu sudah ada tetapi tidak berlaku bagi mereka. Wah benar benar > INDONESIA BANGETZZ. > > > Salam Hangat dari Kendari > HaBeWe > bye bye AUSIE, I'm not deserve for you. >
