Sesungguhnya siapa sih yang bertanggung jawab atas jaringan di DJPBN? Saya sih cuman sekedar user, namun saya pikir harus ada kepastian langkah serta pengaturannya untuk percepatan akses, karena internet sudah jadi kebutuhan, untuk daerah saja akses ini dibutuhkan baik oleh Verak (minimal pengiriman laporan dari satker dan pengiriman lkpp ke pusat), Perbendaharaan (minimal pengiriman SPM dari satker), maupun Bank Pos (minimal pengiriman ADK dari bank persepsi/BO III, pengiriman dan penerimaan laporan pelimpahan dari KPPN non KBI, serta pengiriman lkp ke pusat). Dan saya yakin, di masa mendatang kebutuhan ini akan jadi meningkat, seperti rencana penerimaan akan dipusatkan di salah satu KPPN.
Untuk sementara ini, solusi pintasnya adalah hampir seluruh pegawai di kantor kami mempunyai flesh, walo lemot minta ampun tapi lumayan, unlimited biaya murah, dan bisa membantu daripada "byar" - "pet 3X". Bisa dibayangkan untuk mengunduh satu surat aja dibutuhkan kesabaran lebih. Kami sering berkomentar "Jangan2 akses untuk mengunduh surat ini lebih lama dibanding proses pertemuan cowok dan cewek, pertunangan, pernikahan, dan kelahiran anak mereka" Atau "Masak sih rambut kita sampai beruban hanya untuk mengunduh satu surat?" Salam dari Samarinda --- In [email protected], Doniem Putra <doniebe...@...> wrote: > mengenai internet di perbendaharaan sepengetahuan saya dan informasi temen2 > dari pusintek tidak terhubung dengan pusintek > khusus untuk kantor pusat selain bisa akses ke internet proxy dari > perbendaharaan bisa juga akses melalui jaringan pusintek, tetapi untuk temen2 > daerah tidak bisa, hal ini disebebabkan karena jaringan internal di daerah > tidak terhubung ke jaringan internal pusintek. > > masalah kelambatan akses internet di daerah, dan juga dirasakan dikantor > pusat dikarena tidak adanya management bandwid dan management user yang baik.
