Yth milisers dan sidang milis yang saya mulyakan, Bukan bermaksud menempatkan diri sebagai oposan, sebagaimana PDIP, melainkan hanya ingin mencoba menjadi partner yang baik. Partner yang baik diharapkan mampu mengkritisi beberapa aspek yg kurang kondusif dalam kehidupan berorganisasi. Terus terang saya agak terkejut dan setengah miris membaca surat faksimili tertanggal 12 Oktober 2009 (baru diterima 26 Oktober) tentang permintaan peserta PPAKP. sesuai isi faksimil disebutkan registrasi tgl 25 dan pembelajaran efektif tgl.26 Oktober 2009 setelah dikonfirmasi kami masih diijinkan untuk mengikuti program ini. Akan tetapi kebetulan nama yang masuk dari kantor kami sedang menjalani cuti penting, upaya untuk mencari peserta penganti sudah dilakukan tetapi dari beberapa calon alternatif yang bersedia ternyata waktunya berbenturan dengan kepentingan pribadi yang sudah tersekedul terlebih dahulu. Alhasil tidak ada peserta dari kantor kami. Dipoint terakhir dari faksimil tersebut juga disebutkan bahwa biaya perjalanan dari dan ke tempat penyelenggaraan program menjadi tanggungan peserta. Saya menangkap ini sangat kontradiktif dengan "Upaya kerja keras menghapus Disclaimer". Sebuah program nasional ternyata (meski mungkin hanya sekedar peserta tambahan saja) tapi kurang mendapat porsi yg sepantasnya. Terlebih di saat saat banjir SKPK melanda daerah program ini menuntut pendanaan pribadi dari peserta. Agak ironi dengan program kejar tayang "Perjalanan Dinas" yang diselenggarakan Kantor Pusat.
Semoga hal ini menjadi perhatian dimasa mendatang. Semestinya PPAKP mendapat porsi pendanaan yang mencukupi, dibanding sekedar program Belanja Perjalanan Dinas. Dijaman serba elektronik dan paperless rasanya agak mengada ada jika sebuah perjalanan dinas yang mahal hanya ditujukan untuk menjemput sejumlah berkas (dari remote area) yang sebenarnya justru sudah dikirim melalui berbagai alternatif pilihan pengiriman yang ada (ke Kantor Pusat). Satu lagi berkaitan dengan menumpuknya lulusan S2 (Dalam dan Luar) dikantor Pusat. Saya kira daerah juga membutuhkan mereka, kehadiran mereka dapat menjadi stimulus pemacu semangat dan etos kerja sekaligus. Akan lebih bermanfaat dari pada sekedar menunggu promosi/ penempatan. Kebijakan telah digariskan bahwa eselonisasi harus melalui jalur assestment, seyogyanya (maaf bukan iri) mereka juga harus menempuh jalur yang sama. Demikian sidang milis yang terhormat, kiranya program kerja 100 hari kabinet SBY memberi inspirasi bagi "kabinet" kita untuk membuat 100 hari program kerja yang lebih effektif/ effisien untuk TA 2010. Lebih kurangnya mohon maaf. Salam Hangat dari Kendari HaBeWe
