Sikap Australia soal Gaza Sangat Mengecewakan
By Republika Newsroom
Jumat, 16 Januari 2009 pukul 15:54:00
BRISBANE
-- Sikap politik pemerintah Australia dalam masalah krisis kemanusiaan
yang menimpa rakyat Palestina di Jalur Gaza akibat aksi brutal militer
Israel di Jalur Gaza "sangat mengecewakan". "Mereka (pemerintah
Australia-red.) tidak mencoba melihat masalahnya secara adil dan
obyektif," kata Presiden Federasi Dewan Islam Australia (AFIC) Ikebal
Adam fatel kepada Antara yang menghubunginya dari Brisbane, Jumat.
Pemerintah
Australia, misalnya, tidak melihat serangan membabi buta militer Israel
ke wilayah Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 1000 orang warga
Palestina sebagai "masalah kemanusiaan", katanya.
Patel
mengatakan, ia pun belum menerima balasan atas surat tertanggal 31
Desember 2008 yang ia kirimkan kepada Menteri Luar Negeri Australia
Stephen Smith berisi kritik AFIC pada "sikap diam" dan keengganan
Canberra mengutuk aksi Israel di Gaza. "Sampai detik ini saya belum
menerima balasan dari surat itu," katanya.
Dalam surat tiga
halamannya itu, Patel mengeritik standar ganda pemerintah Australia
dalam menyikapi isu Palestina, khususnya aksi kejahatan kemanusiaan
militer Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Bahkan pemimpin
AFIC ini membandingkan sikap berbeda pemerintah Australia pada masalah
rakyat Palestina itu dengan dukungan besar Canberra pada rakyat Timor
Timur (Timtim).
Dalam kasus Timtim, pemerintah Australia tidak
hanya bersedia mengubah kebijakannya selama 25 tahun dan melawan
"negara tetangga terbesarnya" (Indonesia). Pemerintah Australia juga
memobilisasi dukungan internasional, melibatkan tentaranya, dan
menggunakan uang pajak rakyatnya untuk membantu "kemerdekaan" Timtim.
Dukungan tersebut masih terus diberikan kepada rakyat Timtim supaya
mereka bisa memimpin sendiri dan mandiri secara ekonomis. Palestina
bukan Timtim. Dalam masalah Palestina, pemerintah Australia total diam.
"Sikap diam Australia di tengah krisis buruk yang menimpa rakyat
Palestina ini memekakkan (telinga)," kata Patel dalam suratnya
tertanggal 31 Desember 2008 yang tembusannya dikirimkan ke semua
pemimpin partai politik di Australia, Sekjen PBB, dan Sekjen Organisasi
Konferensi Islam (OKI) itu.
Patel mengatakan, pemerintah
Australia telah mengabaikan fakta bahwa beberapa ribu keluarga
Australia punya sanak saudara yang ikut menjadi korban aksi terorisme
negara Israel terhadap rakyat Palestina itu. Komunitas Arab Muslim dan
Kristiani sedih dan marah pada apa yang sedang terjadi di tanah tumpah
darah mereka saat ini.
"Mereka marah pada pemerintah Australia
yang kurang bertindak, berucap maupun menunjukkan sedikit simpati
kepada para korban konflik ini. Umat Islam dan Kristiani Australia
sepatutnya prihatin dengan keselamatan dan keamanan tempat-tempat suci
mereka di Palestina," katanya.
Keprihatinan warga
Warga Muslim Australia prihatin terdengan sikap pemerintah Australia
yang sering menerapkan standar ganda terhadap isu Timur Tengah,
khususnya Palestina, termasuk pada saat ratusan warga sipil Palestina
tewas dan ribuan lainnya terluka di tangan militer Israel.
"Australia
diam seribu bahasa. Padahal pada saat pemerintah Anda merayakan (60
tahun) berdirinya negara Israel di gedung Parlemen Australia tahun ini,
tak tampak cukup inisiatif dari pemerintah (Australia) untuk
menggunakan hubungan dekatnya dengan Israel untuk memajukan kerja di
tanah rakyat Palestina," katanya.
Di atas semua ini, Patel
mengatakan, pihaknya mengakui bantuan keuangan pemerintah Australia
baik yang telah diberikan maupun yang telah dijanjikan kepada rakyat
Palestina.
Dalam konflik Israel-Hamas ini, Pemerintah Australia
membela aksi militer Israel di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
Sebaliknya, Pemerintah Australia menganggap Hamas organisasi teroris.
Namun Canberra juga prihatin dengan implikasi buruk yang ditimbulkan
konflik kedua pihak terhadap warga sipil di Jalur Gaza dan Israel.
Dalam
pernyataan persnya 13 Januari lalu, Menlu Stephen Smith kembali
menegaskan sikap politik pemerintah Australia sebagaimana telah
disampaikan Perdana Menteri Kevin Rudd dan Wakil PM Julia Gillard.
Sebelumnya, kedua pemimpin Australia ini menyebut aksi Israel di Gaza
sebagai hak membela diri dari serangan roket dan mortar Hamas.
Media Australia mencatat bahwa serangan roket Hamas ke wilayah Israel
selama lebih dari delapan tahun terakhir diperkirakan hanya menewaskan
19 hingga 21 warga Israel. Sebaliknya, selama periode waktu yang sama,
serangan-serangan militer Israel ke wilayah Palestina menewaskan
sedikitnya 3.000 orang.
Dalam aksi militer Zionis Israel di
Jalur Gaza yang dilancarkan sejak 27 Desember 2008, sudah lebih dari
1000 orang warga Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, tewas.
ant/is
http://republika.co.id/berita/26548.html
