By Republika Newsroom Rabu, 23 Desember 2009
JAKARTA--Untuk mengembangkan ekonomi syariah tak hanya membutuhkan dorongan dari masyarakat, tetapi juga adanya political will pemerintah. Namun walau Presiden Yudhoyono telah menyebutkan ekonomi syariah sebagai agenda nasional, implementasinya belum terlalu terlihat, kecuali sejumlah departemen yang telah mengembangkan keuangan syariah. Terkait realitas tersebut Departemen Kemitraan Lembaga Negara, Partai Politik dan Ormas MES mengambil sikap perlunya sebuah komunikasi dalam pengembangan ekonomi syariah yang tak harus bersifat menunggu kebijakan dari Presiden. Namun bagaimana mengefektifkan peran komunikasi dengan partai-partai politik yang ada dalam DPR mapun DPRD selama ini. Menurut anggota Departemen Kemitraan Lembaga Negara, Partai Politik dan Ormas MES, Agus Yuliawan, hal tersebut cukup penting. Pasalnya jika dilihat dari program-program pengembangan ekonomi di partai politik yang ada selama ini sangat sedikit mencantumkan kalimat ekonomi syariah sebagai strategi perjuangan ekonomi partai. "Wajar jika partai politik yang ada selama ini tak mampu berbicara tentang kebijakan pengembangan ekonomi syariah dikarenakan garis politik partai hanya sedikit dan bahkan tak ada membicarakan sama sekali tentang pengembangan ekonomi syariah. Realitas tersebut harus dijawab segera oleh MES dalam menjalankan strategi road map ekonomi syariah," ujarnya, Rabu (23/12). Menurut Agus, peluang dalam menjalin komunikasi dengan partai-partai politik dalam mensosialisasikan ekonomi syariah masih berpeluang lebar. Apalagi, tambahnya, saat ini beberapa partai politik telah memiliki celah dan ruang untuk ekonomi syariah masuk dan menjadi garis politik partai. Ia mencontohkan di PDIP ada organisasi Baitulmuslimin (Bamus), Partai Demokrat ada komunitas Dzikir SBY, PAN ada komunitas kewirausahaan lembaga keuangan mikro. "Melalui pintu-pintu komunitas itulah ada celah untuk memasukkan ekonomi syariah sebagai bagian dari perjuangan ekonomi partai," kata Agus. Jika peluang itu bisa masuk dalam tubuh partai, lanjutnya, suatu saat nanti ada kontrol partai terhadap penyelenggara kekuasaan dalam mengembangkan ekonomi syariah selama ini konsisten atau tidak. Untuk mempercepat proses tersebut, kata Agus, Departemen Kemitraan Lembaga Negara, Partai Politik dan Ormas MES secepatnya akan berkoordinasi dengan para anggotanya dan mencoba untuk mengformulasikan partai-partai politik mana yang bisa diajak kerjasama. Selain partai politik, ujar Agus, lembaga ormas juga akan dirangkul oleh MES. Hal ini terkait dengan peran strategis ormas yang memiliki massa karena sejauh ini masih sedikit ormas yang memahami tentang ekonomi syariah. "Inilah tugas kerja yang harus kami lakukan," tandas Agus. gie/taq
