JAKARTA-Salah satu arah kebijakan Bank Indonesia di tahun ini adalah untuk lebih meningkatkan peran perbankan syariah di 2010. Langkah tersebut setidaknya diharapkan dapat memberi perkembangan signifikan bagi industri perbankan syariah tanah air.
Direktur Utama Bank Mega Syariah (BMS), Beny Witjaksono mengatakan meski pertumbuhan perbankan syariah secara angka belum sesuai dengan target BI untuk mencapai pangsa pasar lima persen, namun adanya arah kebijakan khusus bagi perbankan syariah menjadi sesuatu yang melegakan karena industri ini masih menjadi perhatian. "Walau perbankan syariah juga masih jauh secara kualitas tidak seperti yang diharapkan BI sepenuhnya seperti terlihat dari NPF, hal ini sangat melegakan bagi bankir syariah," kata Beny kepada Republika, Senin (25/1). Arah kebijakan BI dengan pemberian insentif untuk peningkatan modal, lanjut Beny, perlu dipertegas. Dengan demikian, jelasnya, investor atau pemegang saham mempunyai keyakinan bahwa jika menambah modal perbankan syariah adalah hal positif. Sementara itu, menurut Beny, untuk fasilitasi pengembangan unit usaha syariah telah jelas BI memberi beberapa dorongan untuk berusaha secara mandiri. "Untuk fasilitasi sumber daya manusia BI juga sudah menjalaninya karena kita dapat diskon sampai 50 persen di LPPI untuk pelatihan," kata Beny. Kendati, tambah Beny, hal tersebut belum seluruhnya mampu memenuhi kebutuhan industri karena kebutuhan jauh dari kapasitas LPPI. Namun dengan adanya tindak lanjut memfasilitasi pengembangan sumber daya di 2010 ini, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang positif. BMS sendiri berencana memperkuat modal di tahun ini dengan menerbitkan subdebt senilai Rp 300 miliar di semester satu. BMS menargetkan pertumbuhan minimal 20 persen di 2010. Sementara itu, Sekretaris Umum Asosiasi Perbankan Islam Indonesia (Asbisindo), Bambang Sutrisno mengatakan dari segi arah kebijakan masih perlu dijelaskan lebih lanjut. "Harus ada kebijakan yang memberikan perkembangan signifikan tidak hanya sekedar lip service bahwa BI mau mengembangkan," kata Bambang. Pasalnya, tambah dia, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dalam pengembangan jaringan pun saat ini berjalan lambat karena masalah perizinan. Mengenai dukungan pengembangan SDM, tambah dia, pihaknya belum melihat suatu insentif dalam pengembangan SDM. "Semua inisiatif untuk pelatihan dan pengembangan SDM itu mandiri oleh dilakukan pelaku perbankan syariah, jadi tidak tampak bahwa ada inisiatif yang kuat dari BI untuk beri kontribusi bagi perbankan syariah," papar Bambang. Ia pun menambahkan jika ada langkah konkrit atau program untuk mengakselerasi ketersediaan SDM di pasar, maka 'pembajakan' SDM tidak akan terjadi di pasar. Saat ini, tambah dia, terjadi pembajakan karena ketersediaan SDM di pasar terbatas.
