Senin, 23 April 2007
'Keluarkan Israel dari IPU'
JAKARTA -- Parlemen Indonesia yang menjadi tuan rumah
pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU), pada 29 April-4 Mei 2007 di Bali,
didesak untuk mencetuskan resolusi agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan
IPU. Sementara, pemerintah RI diminta untuk tidak mengeluarkan visa bagi
delegasi parlemen Israel.
Menurut Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, parlemen Israel
bukanlah representasi orang-orang terhormat. Mereka membiarkan penjajahan atas
bangsa Palestina dan berlepas tangan terhadap penculikan 28 anggota parlemen
Palestina, termasuk ketua parlemen, serta menteri-menteri Palestina.
''Jadi, semestinya nanti dihasilkan resolusi untuk
mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU. Israel harus dikucilkan dalam
sidang-sidang IPU berikutnya,'' kata Hidayat saat tabligh akbar di Masjid Al
Azhar, Jakarta, Ahad (22/4).
Penolakan permohonan visa bagi delegasi Parlemen Israel, kata
Hidayat, juga dapat dilakukan oleh pemerintah RI melalui Deplu. Apalagi,
preseden penolakan visa bagi parlemen Indonesia pernah terjadi ketika anggota
DPR, Tamsil Linrung, hendak melakukan kunjungan kerja ke Kanada.
Padahal, ujar Hidayat, kesalahan Tamsil tidak jelas.
Sementara, Israel jelas-jelas melakukan penyelewengan dan penjajahan. ''Cara
menolak delegasi Israel adalah dengan tidak memberi visa masuk. Belum terlambat
bagi pemerintah untuk menolak kehadiran Israel. Visa masuk mereka dicabut saja.
Itu mudah kok,'' katanya.
Saat ini, lanjut Hidayat, merupakan kesempatan emas bagi
pemerintah untuk memperbaiki citra. Indonesia harus memiliki sikap dan
kewibawaan di hadapan masyarakat internasional. ''Ini juga akan memperbaiki
solidaritas dan soliditas nasional.''
Presiden PKS, Tifatul Sembiring, menegaskan, Israel tidak
pantas untuk diundang dan diberi karpet merah. ''Mereka telah berkali-kali
melanggar HAM, bertindak semena-mena, dan semaunya sendiri,'' katanya memberi
alasan.
Sebagai bentuk penolakan terhadap kedatangan delegasi Israel
dalam pertemuan parlemen sedunia itu, PKS telah menginstruksikan seluruh
anggota legislatif untuk tidak hadir dalam acara tersebut. ''Kita akan melarang
seluruh anggota legislatif dari PKS untuk menghadiri sidang IPU di Bali,''
katanya.
Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), KH Kholil
Ridwan, mendesak pemerintah mengambil kebijakan yang mengedepankan suara
mayoritas. ''Jangan lagi ada kebijakan yang menyakiti hati umat, sebaliknya
harus melaksanakan amanah,'' kata Kholil.
(eye/yus/zak )
BERITA LAIN
. Terima Kasih Analis!
. Bursa Regional Angkat IHSG ke Level 1.968 Poin
. Warga Saritem Tunggu Solusi dari Pemkot
. Warga Minta Rumahnya Direlokasi
. `Tetap Bertumpu pada Agribisnis`
. Geliat Agribisnis yang tak Pernah Surut
. Distribusi Minyak Tanah Dialihkan ke Padelarang
. Meski Dilengkapi Perda, KBU Masih Rusak
. Dana Pemberdayaan Perempuan Capai Rp 7,5 M
. Penjualan Mobil di Malaysia Terus Menurun
********************************************************
Mailing List FUPM-EJIP ~ Milistnya Pekerja Muslim dan DKM Di kawasan EJIP
********************************************************
Ingin berpartisipasi dalam da'wah Islam ? Kunjungi situs SAMARADA :
http://www.usahamulia.net
Untuk bergabung dalam Milist ini kirim e-mail ke :
[EMAIL PROTECTED]
Untuk keluar dari Milist ini kirim e-mail ke :
[EMAIL PROTECTED]
********************************************************
