Money
politics dalam pemilu baik pemilihan kepala daerah maupun presiden
bukan lagi sebuah rumor semata. Selama ini, kita mencium ‘baunya’ saja
namun tidak bisa membuktikan secara nyata. Namun kini, kejahatan
tersebut telah terbukti secara telanjang, baik pada fakta persidangan
maupun karena adanya pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya. Sebut saja, kasus aliran dana DKP. Dalam persidangan
terungkap bahwa capres dan cawapres dari semua calon ternyata menerima
aliran dana tersebut, baik ada yang mengaku ataupun tidak. Apapun
alasannya, jelas ini mengindikasikan bahwa telah terjadi praktik money
politics. Dan praktik semacam ini ternyata merupakan sesuatu hal yang
’lumrah’ terjadi di negeri ini.
Belum
usai hingar-bingar aliran dana DKP, terkuak kembali praktik politik
uang dalam pemilihan calon gubernur DKI Jakarta. Tidak
tanggung-tanggung. Banyak pihak yang terlibat dengan jumlah uang yang
luar biasa banyaknya.Diantaranya
adalah mantan Pangdam Jaya Mayjen Purn Slamet Kirbiyantoro. Dia kecewa
dengan kebijakan yang diambil PDIP dan beberapa parpol lainnya dalam
memutuskan cawagub dari Koalisi Jakarta. Namanya yang semula masuk
bursa pendamping Foke, tiba-tiba terpental digantikan oleh Mayjen
Prijanto. Pria yang akrab disapa Kirbi itu pun berniat untuk meminta
kembali sejumlah uang yang telah disetorkan ke PDIP saat mengikuti
seleksi cawagub. [detikcom, Jumat (15/6/2007)].
Tak
cuma Mayjen Purn Slamet Kirbiyantoro yang mutung. Mantan Danpuspom
Mayjen (Purn) Djasri Marin juga kecewa berat dengan ulah 8 parpol yang
semula akan mendukungnya sebagai cawagub DKI Jakarta. Sudah uang
diambil, parpol tak memperjuangkannya. Untuk pencalonannya yang gagal
itu, Djasri menghabiskan uang total jenderal Rp 2 miliar.
“Iyalah
itu (penipuan). Saya memikirkan untuk menuntut balik mereka. Seandainya
parpol itu mendukung kita terus kalah, itu tidak apa-apa. Tapi ini
nggak, dukung orang lain, tapi duit kita diambil. Curang ini,”
tegas Djasri [detikcom, Jumat (15/6/2007)]. “Kita ikuti
mulai dari pendaftaran, pemaparan visi misi, pengenalan konsituen dan
sebagainya. Duit yang saya keluarkan banyak untuk kegiatan-kegiatan
seperti ini. Parpol kan maunya macam-macam,” cetus Djasri. Tidak
kurang 8 parpol yang dijajaki Djasrin untuk duduk sebagai calon resmi
cawagub.
Parpol-parpol
ini jelas minta bayaran yang tidak sedikit. Namun Djasri menolak
menyebutkan biaya rinci yang dikeluarkan untuk masing-masing parpol
itu. Yang pasti antara parpol besar dan kecil, angkanya berbeda. “Kalau
partai besar malu-malu, tidak ditarget. Tapi kalau partai kecil minta.
Kayak PPP itu untuk mendaftar minta Rp 50 juta. Alasannya untuk ini itu,”
beber dia. Kalau Golkar dan PDIP mintanya berapa, Pak? “Mereka
justru tidak minta, ya saya yang kasih,” ujarnya.
Lain
lagi dengan Mayjen Purn Asril Tandjung. Dia juga berencana menagih
kembali ‘mahar’ yang telah disetorkannya parpol. “Kalau bisa (duit
setoran) diambil lagi. Tapi kita lihat saja nanti,” ujarnya. Asril
mengatakan, dirinya merasa ditipu dengan keputusan beberapa parpol di
Koalisi Jakarta yang memilih figur tidak populer sebagai pendamping
Fauzi. Padahal sejak awal, ungkap dia, mengikuti tahapan penjaringan
dan telah menyetorkan sejumlah uang ke beberapa parpol yang dilamarnya.
“Saya
ikuti mekanisme yang ditetapkan. Waktu mendaftar saja, saya bayar Rp 10
juta. Tergantung parpolnya. Tapi tiba-tiba ada calon lain yang dipilih,
tidak ikut mekanisme yang ditetapkan,” kata Asril. Meski mengaku
telah menyetorkan sejumlah uang, Asril enggan menyebutkan jumlah yang
telah disetorkan agar dirinya lolos menjadi cawagub DKI. “Biar saja.
Nanti juga ada pembalasan,” pungkasnya.Dikabarkan,
mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kaskostrad) ini
telah menyetor Rp 3,7 miliar ke PDIP. Selain PDIP, parpol lain yang
dilamar Asril adalah Partai Golkar, PPP, PBB, dan PBR. [MedanBisnis,
Sabtu, 16-06-2007]
Fakta
diatas menunjukkan bahwa politik uang demi kekuasaan memang sudah
merupakan hal yang lumrah terjadi di negeri ini. Demi kekuasaan, banyak
kalangan yang ’menghalalkan’ segala macam cara untuk mendapatkannya.
Namun anehnya, praktik diatas oleh penegakkan hukum tidak pernah
’disentuh’ apalagi diusut tuntas.
Alih
fungsi Partai Politik
Fakta
diatas juga menjelaskan bahwa saat ini partai politik telah beralih
fungsi sebagai media ’dagang sapi’. Bukan lagi sebagai tempat
penyaluran aspirasi masyarakat dan tempat memperjuangkan aspirasi
rakyat agar rakyat dapat hidup dengan layak dan bahagia. Partai saat
ini berubah menjadi ’mesin politik’ untuk meraih
kepentingan-kepentingan politik dan bisnis seseorang atau kelompok
orang.
Partai
politik sekarang menjadi kepanjangan tangan para kapitalis, bukan lagi
kepanjangan tangan kepentingan masyarakat. Partai politik saat ini
bergerak dan ’bertempur mati-matian’ demi kepentingan para kapitalis
namun ’melempem’ tatkala berhadapan dengan kepentingan masyarakat.
Mereka tidak bersuara sama sekali. Kalaupun bersuara hanyalah pada saat
awal-awalnya saja, namun ketika sudah berbenturan dengan para
kapitalis, sedikit-demi sedikit mundur secara teratur dan tidak
bersuara lagi. Sungguh menyedihkan.
Pintu
Intervensi para Kapitalis
Praktik
politik uang dalam pemilihan kepada daerah maupun presiden jelas
merupakan peluang bagi intervensi para kapitalis terhadap calon
pemimpin yang terpilih. Atau minimal sebagai wahana ’investasi’
seseorang.Intervensi
para kapitalis merupakan keniscayaan. Sebab, yang mempunyai modal
banyak untuk memodali pencalonan seseorang tentu tidak lain adalah para
pemilik modal. Secara logika, calon para pemimpin yang notabene banyak
dari kalangan pegwai negeri dan mantan pejabat militer kecil
kemungkinan mempunyai ’cukup modal’ untuk membiayai mesin politiknya.
Kalau pun mereka punya, patut untuk ’dikritisi’ lebih lanjut, darimana
mereka punya? Sebab jika ditotal pendapatan resmi mereka dan setelah
dikurangi pengeluaran mereka, pasti hanya cukup untuk membiayai
kehidupan mereka sehari-hari. Tidak lebih dari itu. Jika
demikian, yang berpotensi besar mempunyai dana hanyalah para pemilik
modal atau para kapitalis.
Dan
para kapitalis ini bisa berasal dari dalam negeri atau bahkan dari luar
negeri. Jika para kapitalisnya berasal dari dalam negeri maka
kepentingan-kepentingan jangka pendek dan nilai bisnis lah yang menjadi
target utama ’penanaman investasi’ mereka. Namun jika para kapitalis
dari luar negeri maka selain target kepentingan bisnis juga menjadi
salah satu pintu masuk bagi intervensi seluruh kebijakan pemerintahan.
Yang pada akhirnya pemerintah yang ada tunduk dan patuh pada asing.Selain
itu, orientasi seseorang untuk menduduki sebuah jabatan bukan lagi
untuk ’melayani masyarakat; namun lebih pada ’investasi bisnis’ murni.
Mereka telah berhitung dengan cermat, berapa modal yang mungkin habis,
kapan semuanya balik modal, bagaimana cara agar supaya balik modal dan
yang terpenting adalah berapa besar keuntungan yang diperoleh.
Oleh
karena itu, kita menjadi mengerti kenapa pemimpin kita senantiasa abai
terhadap kepentingan masyarakat dan hanya mementingkan kepentingan
pribadi, kelompok dan asing? Kita bisa melihat betapa banyak
kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat, seperti UU Penanaman
Modal, kenaikan BBM, kenaikan listrik, telepon, langkanya minyak
goreng, tingginya harga beras, susahnya menemukan ruang publik dan
masih banyak lagi. Kebijakan yang ada justru condong dan memihak para
pemilik modal dan asing.
Lajnah
Siyasiyah
21/6/2007
