Jangan Nodai Ramadhan Dengan Propaganda Anti Syariah! <http://www.hizbut-tahrir.or.id/al-islam/index.php/2007/09/20/jangan-nodai-ramadhan-dengan-propaganda-anti-syariah/>
BULETIN AL-ISLAM EDISI 373 Ramadhan adalah bulan sangat istimewa bagi kaum Muslim. Sebab, seperti yang dikhutbahkan oleh Rasulullah saw., pada bulan Ramadhan ini Allah Swt. akan menaungi kaum Muslim dengan segala keagungan-Nya. Pahala amalan sunnah pada bulan ini setara dengan pahala amalan fardhu pada bulan lain. Pahala amalan fardhu sendiri di bulan ini dilipatgandakan. Bahkan di dalamnya terdapat satu malam-yakni Lailatul Qadar-yang lebih baik dari seribu bulan. Shaum Ramadhan juga merupakan salah satu syiar Islam yang mampu menumbuhkan semangat persatuan seluruh kaum Muslim dari ufuk barat hingga ufuk timur. Kaum Muslim menjadi sadar, bahwa mereka adalah satu umat. Karena itu, pengkotak-kotakan umat dalam bungkus fanatisme golongan/partai/kelompok, kepentingan sesaat, dan penghormatan kepada manusia menjadi pudar oleh semangat Ramadhan yang satu. Gerakan Menghadang Islam Karena itu, sejatinya Ramadhan merupakan wadah penyucian diri (tazkiyah an-nafs) bagi kaum Muslim secara serentak di seluruh penjuru dunia. Namun, sayangnya, di bulan yang penuh rahmat ini, ada sekelompok orang yang justru melemparkan wacana yang akan berujung pada upaya pemberangusan Islam. Sebagaimana diberitakan oleh Republika (14/9) tiga fraksi di parlemen-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, dan Partai Demokrat-berjanji akan terus berjibaku memperjuangkan aturan, bahwa partai politik (parpol) harus berasaskan Pancasila. Menurut anggota Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo, di Jakarta, Kamis (13/9), kalau parpol menggunakan asas Islam, maka ketika menjadi kepala daerah sering lahir peraturan daerah yang bernuansa syariah. Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, maupun Wakil Ketua Pansus RUU Parpol, Idrus Marham, ikut menegaskan usulan itu. "Adanya konflik maupun gerakan separatisme merupakan indikasi pilar-pilar negara rapuh. Jadi, asas parpol adalah Pancasila harus dipertegas," ungkap Idrus. Dengan logika mereka, Islam seolah-olah dianggap sebagai pangkal sparatisme. Islam juga mereka tuduh sebagai faktor destruktif yang merusak negeri ini. Padahal, Islam tidak pernah mempunyai kesalahan terhadap negeri ini. Islam tidak pernah memerintah di negeri ini. Lalu, mengapa Islam selalu dituduh dan dicurigai merusak negeri ini? Mari kita jujur bertanya kepada diri kita, siapakah yang menjual Indosat kepada Singapura? Siapa yang memberikan tambang emas di Irianjaya kepada Freeport? Siapa yang menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon Mobil? Siapa yang meloloskan UU Migas, UU SDA dan UU lain yang jelas-jelas menguras kekayaan alam negeri kaya raya ini? Bukankah mereka yang melakukan semuanya itu adalah mereka yang selama ini sok Pancasilais dan Nasionalis? Lalu mengapa ketika semua kesalahan itu mereka perbuat, justru kesalahan urus negeri ini mereka lemparkan kepada Islam, atau pihak lain yang sebenarnya tidak pernah berkuasa? Karena itu, isu ini sebenarnya merupakan masalah serius bagi kaum Muslim, apalagi disampaikan di bulan Ramadhan, yang seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk menghormati Islam dan umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya, justru mereka menodainya dengan menuduh Islam seolah-olah menjadi faktor perusak negeri ini. Belum lagi wacana tersebut menjadi tekad tiga fraksi besar di DPR. Dua di antaranya merupakan fraksi pendukung utama Pemerintah, sedangkan yang satunya lagi mendudukkan diri sebagai 'oposisi'. Karenanya, sejumlah hal perlu dicermati: Pertama: Penyeragaman asas parpol tersebut merupakan kebijakan lama, yang pernah ditempuh oleh Orde Baru, yang intinya ingin menghabisi Islam. Dari pernyataan Ganjar di atas, jelas bahwa gagasan tersebut terkait dengan munculnya beberapa perda yang bernuansa syariah Islam. Ini menunjukkan, bahwa penyeragaman asas parpol akan dijadikan jalan untuk menghadang laju perjuangan penegakan syariah yang kian menggema di berbagai penjuru negeri. Upaya seperti ini, sebelumnya juga pernah dilakukan oleh anggota Dewan beberapa waktu lalu. Ketika itu, muncul petisi yang ditandatangani oleh 56 anggota DPR untuk menolak perda bernuansa syariah. Petisi itu pun akhirnya kempes, karena terbukti secara konstitusional memang tidak ada permasalahan dengan perda-perda tersebut. Bahkan perda-perda itu terbukti berhasil secara signifikan menurunkan tindak kejahatan dan meningkatkan pendapatan daerah dari pos zakat, infak dan sedekah. Kelihatannya, mereka sadar, bahwa mereka tidak mampu menghadang penegakan syariah dengan kekuatan intelektual dan politik. Karenanya, mereka berusaha menggunakan tangan besi, dengan membajak negara untuk menyeragamkan asas parpol. Kedua: Penyeragaman ini juga tidak lepas dari pesanan asing. Setelah umat Islam di Indonesia sukses menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional di Jakarta tanggal 12 Agustus 2007, George W. Bush tanggal 28 Agustus 2007 mengeluarkan pernyataan akan memerangi siapa saja yang akan menegakkan syariah dan Khilafah di Timur Tengah. Diikuti dengan pernyataan Bush yang lebih provokatif lagi, pada tanggal 6 September 2007, yang menyerukan kepada seluruh pemimpin Muslim untuk bersama-sama memerangi siapa saja yang hendak menegakkan syariah dan Khilafah. "We should open new chapter in the fight againts enemies of freedom, againts who in the beginning of XXI century call Muslims to restore caliphate and the spread sharia (Kita harus membuka bab baru perang melawan musuh kebebasan, melawan orang-orang yang di permulaan abad ke-21 menyerukan kaum Muslim untuk mengembalikan Khilafah dan menyebarluaskan syariah)," ungkapnya seperti yang dikutip dalam www.demaz.org. Karena pola yang sama sedang terjadi di Pakistan, Libanon dan negeri-negeri kaum Muslim yang lain, tidak lama setelah Bush mengeluarkan pernyataan tersebut. Dengan kata lain, gagasan penyeragaman ini diwacanakan seolah-olah untuk kepentingan bangsa dan negara, padahal sebenarnya ini merupakan kepentingan asing yang ingin tetap melihat negeri ini carut marut, dan dipimpin oleh para politikus korup yang terus-menerus bisa mereka dekte. Sebab sudah menjadi rahasia umum, banyak UU yang lahir dari DPR ternyata tidak memihak kepada kepentingan rakyat dan negara, tetapi hanya memuaskan kepentingan parpol, bahkan pihak asing. Contoh: rencana renovasi Gedung DPR yang memerlukan biaya sedikitnya Rp 40 miliar yang disinyalir sebagai pemborosan APBN 2008; kandasnya interpelasi dalam kasus luapan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur; sikap 'legowo' para anggota Dewan yang menyerahkan begitu saja pengelolaan kawasan kaya minyak Blok Cepu kepada ExxonMobile; pengesahan sejumlah UU bernuansa liberal seperti UU SDA, UU Migas, UU Penanaman Modal dll yang memberikan keleluasan kepada para kapitalis asing untuk menguras sumberdaya alam negeri ini. Namun, mereka lupa, bahwa masyarakat, khususnya umat Islam saat ini tidaklah sebodoh yang mereka bayangkan. Lihatlah, hasil Lembaga Survei Indonesia pada Mei 2007 tentang representasi aspirasi, ada sekitar 65% aspirasi pemilih yang dipersepsikan tidak terwakili oleh sikap dan perilaku tujuh partai politik besar. Dalam proporsi yang kurang lebih sama, pemilih merasa bahwa partai politik sejauh ini lebih banyak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, dan hanya menguntungkan para pemimpin partai, bukan pemilih pada umumnya. Lalu pada survei Juli 2007 ditemukan bahwa di kalangan mereka yang berpendidikan perguruan tinggi, 80,2% mendukung gagasan adanya calon independen. Semua ini menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol, yang sering bersembunyi di balik jargon Nasionalisme dan kepentingan bangsa, padahal sejatinya untuk kepentingan mereka sendiri. Shaum, Syariah dan Khalifah adalah Benteng Rasulullah saw. bersabda: ??????????? ??????? ???? ???????? ?????? ???????? ???????? ????? ???????? ?????????? Shaum adalah benteng dari api neraka. Karena itu, siapa saja yang berpuasa, janganlah hari itu berlaku jahil (melakukan perbuatan jahiliyah) (HR an-Nasa'i). Imam as-Suyuthi di dalam kitab Syarah Sunan an-Nasa'i memaknai hadis tersebut dengan menyatakan, "Janganlah ia melakukan perbuatan-perbuatan orang jahil." Di antara sikap orang jahil adalah ketika disuruh mengimani Allah dan syariah-Nya, mereka menolak dan menganggap orang-orang yang menaati-Nya sebagai orang bodoh (sufahâ'). Padahal kata Allah, merekalah yang bodoh itu (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 13). Jadi, jelaslah shaum merupakan benteng bagi kaum Mukmin. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak cukup hanya shaum yang menjadi benteng. Rasulullah saw. menyatakan bahwa perlu ada benteng lain. Itulah Imam/Khalifah yang menerapkan Islam. Beliau bersabda: ????????? ????????? ??????? ? ?????????? ???? ????????? ?????????? ???? ?????? ?????? ????????? ????? ????? ??????? ???????? ????? ???? ???????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ????? ???????? ?????? Sesungguhnya Imam/Khalifah itu adalah benteng, tempat umat berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Jika ia memerintahkan ketakwaam kepada Allah 'Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya pahala. Jika ia memerintahkan selainnya, ia celaka. (HR Muslim). Jelas, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa pemimpin dan pejabat semestinya justru menjalankan syariah Islam, bukan malah anti syariah. Jika tidak, wajar belaka jika umat kehilangan benteng. Muaranya, mereka dijadikan rebutan oleh pihak asing imperialis bersama para koleganya dari putra-putri Islam sendiri. Karena itu, upaya penegakan syariah secara kâffah dalam naungan Khilafah Islamiyah semestinya menemukan momentumnya pada bulan Ramadhan. Dengan itulah umat mempunyai benteng. Dengan benteng itulah umat secara pribadi terjaga serta secara kolektif maju, makmur dan terbebas dari penjajahan Kapitalisme global. Sebaliknya, sikap anti-syariah dengan berbagai bentuknya merupakan pengingkaran terhadap Allah sekaligus penodaan terhadap kesucian dan kemuliaan bulan Ramadhan. Na'ûdzu billâh min dzâlik. [] KOMENTAR: Menag Maftuh Basyuni: Umat Islam tak perlu takut menggunakan label Islam. (Republika, 17/09/07) Bukan hanya label, tapi juga syariah-Nya. Tunjukkan bahwa kita adalah Muslim. Regards Daryono Process Engineer Process Engineering B (Machining) PT. Astra Honda Motor phone : 021-89981818 ext : 8572 / 8574 ________________________________ From: [EMAIL PROTECTED] on behalf of Rudy Swardani Sent: Fri 9/21/2007 8:16 AM To: Saksi (E-mail); FUPM-EJIP (E-mail) Subject: [ FUPM-EJIP ] PDIP, PD, PG Diminta tidak Paksakan Kehendak Republika, Kamis, 20 September 2007 PDIP, PD, PG Diminta tidak Paksakan Kehendak Ketua Pansus RUU Parpol berjanji soal asas parpol akan dicari jalan tengah. JAKARTA -- Partai politik (parpol) yang menghendaki asas tunggal Pancasila, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD) dan Partai Golkar (PG), diminta untuk tidak memaksakan kehendak. Semua pihak harus dapat mencari jalan tengah, sehingga persoalan ini tidak menjadi pemicu konflik. `'Kalau ada parpol yang tidak menghendaki (asas tunggal), harus pula diterima. Bagaimana bias dicarikan jalan tengah,'' kata Ketua PBNU, Andi Jamaro, Rabu (19/9). Dengan melihat ideologi yang dimiliki PD, PDIP maupun PG, lanjut Andi, gagasan mereka bisa dia pahami. Dijelaskannya, pada saat sekarang harus ada upaya untuk mengingatkan pada semua pihak akan simbol-simbol negara. Andi sepakat pencantuman asas Pancasila, selama itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa Indonesia punya falsafat bernegara. Jika itu terlupakan akan menjadi ancaman bagi bangsa ini. `'Sekarang saja, sudah banyak orang lupa bagaimana lagu kebangsaan Indonesia Raya,'' ujar dia. Termasuk lupa sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Untuk itu Andi Jamaro, menyarankan agar semua parpol mengambil jalan tengah terbaik. Sekjen Gerakan Pemuda Ansor, Malik Haramain, sepakat kalau asas parpol dipertegas Pancasila dan UUD 1945. Kata Malik, penegasan ini penting karena sudah mulai munculnya kelompok-kelompok yang mempertanyakan Pancasila dan UUD 1945. `'Ada potensi yang mengancam ideologi negara. Karena itu, penegasan perlu dilakukan.'' Sedangkan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Izzul Muslimin, menegaskan para politisi di DPR hendaknya tidak mengambil langkah konyol. Sebab, bila asas parpol itu kemudian dipaksa diseragamkan, maka itu berarti secara nyata telah pula mengingkari asas bangsa, yakni Bhineka Tunggal Ika. ''Pancasila itu sudah merupakan asas kebersamaan dari seluruh elemen bangsa. Tapi ini harus juga dipahami bahwa masing-masing kelompok yang ada dalam masyarakat punya keunikan sendiri. Ini jelas harus diakui, tidak perlu diseragamkan seperti itu, karena itu menyalahi ke-bhinekaan-kita,'' kata Izzul. Izzul melihat munculnya wacana soal penyeragaman asas itu sebenarnya tak jauh dari soal manuver politik. Pada sisi lain, yakni dari pihak partai politik, kini telah muncul 'phobia' atau ketakutan bahwa nantinya parpol Islam akan lebih diminati dari parpol berbasis sekuler. Jadi sebenarnya soal penyeragamaan asas ini hanya soal 'kepentingan sesaat' saja. ''Harus dipahami, kita sebagai bangsa sudah cukup dewasa. Soal asas Pancasila sudah bukan lagi masalah dan tidak perlu dibenturkan dengan asas Islam. Dalam partai, agama, atau suku, kita lebih baik berbeda-beda tapi satu, dari pada bersatu tapi ternyata berbeda-beda,'' tegas Izzul. Jalan tengah Ketua Pansus RUU Parpol, Ganjar Pranowo, mengatakan pihaknya akan mengupayakan ada jalan tengah atas usulan asas Pancasila. ''Kita akan mengupayakan adanya kompromi sehingga tidak ada masalah baru di masyarakat,'' ujar Ganjar. Diakuinya, diawal pembentukan negara, dasar negara sempat diselesaikan melalui proses voting, dan ketika itu yang menang adalah pendukung asas Pancasila. Tapi peristiwa itu tidak perlu terulang di masa sekarang. Menurut dia, tetap ada jalan kompromi yang bias ditempuh parpol. `'Misalnya, asas partai tetap Pancasila. Tapi juga membuka asas perjuangan, yang bisa berasas Islam, Kristen, atau yang lainnya,'' tegasnya. dwo Usulan Parpol dalam DIM No 57 di RUU Parpol Pemerintah: Asas parpol tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. PG: Asas parpol adalah Pancasila dan UUD 45. PDIP: Parpol berasaskan Pancasila dan UUD 45. PD: Asas parpol adalah Pancasila dan UUD 45. Usulan Parpol PKB, PAN, PPP, BPD, PBR, PKS dan PDS adalah TETAP (sama seperti usulan pemerintah) ( )
<<winmail.dat>>
IMPORTANT - The contents of this email and its attachments are confidential and intended only for the individual or entity named above. Any unauthorized use of the contents is expressly prohibited. If you receive this email in error, please contact us, then delete the email. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the company and should not be seen as forming a legally binding contract without express written confirmation. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. PT Astra Honda Motor accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.
******************************************************** Mailing List FUPM-EJIP ~ Milistnya Pekerja Muslim dan DKM Di kawasan EJIP ******************************************************** Ingin berpartisipasi dalam da'wah Islam ? Kunjungi situs SAMARADA : http://www.usahamulia.net Untuk bergabung dalam Milist ini kirim e-mail ke : [EMAIL PROTECTED] Untuk keluar dari Milist ini kirim e-mail ke : [EMAIL PROTECTED] ********************************************************
