Cerdik, Anies Kritik Pemerintah Otoriter?R53 - Monday, November 23, 2020 19:35
https://www.pinterpolitik.com/cerdik-anies-kritik-pemerintah-otoriter
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (foto: Law-Justice)
6 min read

Pada Minggu pagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunggah fotonya 
sedang membaca buku How Democracies Die karya Steven Levitsky dan Daniel 
Ziblatt. Beragam respons pun mencuat atas unggahan tersebut. Lantas, mungkinkah 
foto tersebut merupakan kritik simbolis terhadap pemerintahan yang saat ini 
berkuasa?

--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

  “If a picture is worth a thousand words, photographers are worth a million” – 
Tupac Shakur, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Setiap hari Minggu adalah hari bersantai. Bagi mereka yang penat dengan 
keramaian Ibu Kota, biasanya menyempatkan diri berolahraga bersama di Car Free 
Day (CFD) di kawan Sudirman-Thamrin. Namun, di tengah kondisi pandemi Covid-19 
seperti saat ini, CFD mingguan tersebut tampaknya tidak lagi menjadi habituasi 
dan kegiatan berolahraga dilakukan di kediaman masing-masing.

Pada hari Minggu kemarin, tidak seperti kebanyakan warga Ibu Kota yang 
mengunggah aktivitas olahraganya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru 
mengunggah fotonya sedang membaca buku How Democracies Die karya dua profesor 
dari Universitas Harvard, yakni Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Tulisnya 
singkat sebagai caption foto, “Selamat pagi semua. Selamat menikmati Minggu 
pagi.”

Sontak saja, unggahan tersebut mendapatkan atensi luas dari warganet. Berbagai 
media juga turut menjadikan foto tersebut sebagai konten berita, termasuk 
tulisan yang saat ini Anda baca. Fokus utama unggahan tersebut tentu bukan pada 
Anies ataupun sarung yang dikenakannya, melainkan pada buku yang tengah 
dibacanya.

Buku itu sendiri adalah respons atas kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika 
Serikat (AS) 2016 lalu. Seperti namanya, isinya menerangkan perihal bagaimana 
demokrasi dapat mati. Tesisnya jelas, yakni demokrasi dapat mati apabila 
pemimpin otoriter terpilih dalam pemilu.

Bagi mereka yang pernah membaca, atau setidaknya mengetahui kandungan buku 
tersebut, tentu mulai menerka-nerka apakah Anies bermaksud menyampaikan pesan 
simbolis tertentu melalui unggahannya? Jika benar demikian, kepada siapa 
kiranya pesan itu ditujukan? Mungkinkah kepada pemerintahan Joko Widodo 
(Jokowi)?



Kritik Simbolis?
Mungkin di sini ada yang bertanya, jika Anies memang bermaksud menyampaikan 
pesan khusus, mengapa tidak menyalurkannya dalam bentuk tulisan maupun orasi 
lisan?

Apabila kita melakukan kalkulasi dampak politik, kita dapat menjawab pertanyaan 
tersebut. Alasannya jelas, itu untuk menghindari backlash yang akan memperburuk 
situasinya saat ini. Oleh karenanya, pesan melalui foto tentu akan lebih aman 
karena tidak memiliki keterangan tertulis ataupun lisan.

Selain itu, Jayeon Lee dalam tulisannya Presidents’ Visual Presentations in 
Their Official Photos juga memaparkan alasan mengapa pesan melalui foto 
digunakan. Lee menyebutkan bahwa presiden secara strategis dapat menyajikan 
pesan dari diri mereka secara visual melalui sebuah foto.

Menurut Lee, penyampaian pesan visual melalui foto dianggap penting karena 
adanya efek keutamaan visual (visual primacy effect), yakni gambar lebih mudah 
diingat dan dipercaya. Selain itu, meningkatnya penggunaan internet dan media 
sosial juga menguatkan efek yang diberikan oleh penggunaan media visual.

Kendati tulisan Lee khusus menerangkan konteks presiden, rasionalisasi yang 
sama tampaknya dapat pula kita terapkan pada setiap politisi, khususnya mereka 
yang mendapatkan atensi luas publik dan dinilai berpengaruh.

Artinya, foto yang diunggah oleh Anies tampaknya ingin memanfaatkan efek 
keutamaan visual tersebut. Apalagi, dengan tidak memberi pesan melalui tulisan 
ataupun lisan, itu dapat menjadi benteng yang ampuh agar terhindar dari 
backlash.   

Penjelasan yang lebih radikal (dalam) mengenai tulisan Lee dapat kita temukan 
dalam tulisan Roi Wagner yang berjudul Symbolic Animals. Mengutip Ernst 
Cassirer, Wagner menyebut manusia adalah animal symbolicum atau makhluk yang 
senantiasa memproduksi simbol. Konteks keterangannya sama dengan animal 
rationale dari Aristoteles, yakni rationale (rasional) memang merupakan sifat 
intrinsik dalam diri manusia.

Menurut Cassirer, simbol adalah medium yang menghubungkan manusia dengan 
realitas. Artinya, secara alamiah dan kontinu, manusia akan selalu memproduksi 
simbol agar dapat memahami dan membahasakan sesuatu.

Nah, konteks sifat intrinsik tersebut jelas yang dimanfaatkan Anies jika memang 
benar terdapat pesan khusus yang ingin disampaikan melalui unggahan fotonya. 
Pasalnya, tanpa diminta pun, publik selaku animal symbolicum memang akan secara 
naluriah untuk mencoba memaknai foto tersebut.

Apalagi, dengan statusnya sebagai salah-satu politisi paling populer, dan 
kondisi politik saat ini yang terkesan kurang demokratis, Anies tampaknya 
memainkan momentum unggah yang begitu cantik. Sebagai hasilnya, berbagai 
interpretasi kita lihat saat ini.



Kepada Siapa?
Melihat tren politik dunia di tengah pandemi Covid-19, menyebut pemerintahan 
Jokowi memiliki tendensi menerapkan politik otoriter sebenarnya tidak begitu 
mengejutkan. Pada 20 Maret lalu, Yuval Noah Harari dalam tulisannya The World 
After Coronavirus telah menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 dapat menjadi 
preseden atas kebangkitan otoritarianisme.

Poin utama yang diungkapkan Harari adalah hadirnya surveillance state atau 
negara pengawasan. Itu terjadi karena tingkat penularan Covid-19 yang tinggi 
membuat pemerintah harus menjaga agar physical distancing tetap terjadi dengan 
menempatkan berbagai CCTV.

Uniknya, dengan adanya pandemi, Harari menyebutkan bahwa saat ini, baik 
pemerintah maupun masyarakat telah mengecualikan hak privasi untuk menghadirkan 
negara pengawasan.

Pun begitu dalam tulisan Florian Bieber yang berjudul Authoritarianism in the 
Time of the Coronavirus. Menurutnya, pandemi telah membuat berbagai negara, 
bahkan negara demokratis sekalipun untuk mengambil langkah-langkah represif 
seperti lockdown, pengerahan kepolisian dan militer, pemberian denda, hingga 
melakukan monitoring ketat.

Mengacu pada Harari dan Bieber, apakah konteks pandemi Covid-19 telah 
memberikan justifikasi kepada pemerintahan Jokowi untuk berlaku otoriter? Kita 
dapat menilainya masing-masing.

Namun, apabila kita merujuk pada berbagai analisis yang ada, tendensi tersebut 
sebenarnya telah tercium sejak periode pertama pemerintahan Jokowi.

Thomas P. Power dalam tulisannya Jokowi’s Authoritarian Turn and Indonesia’s 
Democratic Decline, misalnya, mencatat Presiden Jokowi menggunakan cara-cara 
respresif untuk melawan polarisasi politik yang masif terjadi sejak Pilkada DKI 
Jakarta 2017 lalu.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die menyebutkan bahwa 
polarisasi politik ekstrem adalah tanda dini dari autokrasi. Lantas 
pertanyaannya, mengapa polarisasi ekstrem ini menjadi tanda dini autokrasi?

Untuk menjawabnya kita dapat membayangkan bagaimana sistem imun dalam tubuh 
kita bekerja. Ketika tubuh diserang oleh mikroorganisme dan zat-zat asing yang 
disebut sebagai antigen atau bibit penyakit, serangkaian respons imun akan 
terjadi untuk melindungi tubuh agar tidak terinfeksi.

Nah, tubuh adalah gambaran dari pemerintah. Ketika pemerintah mendeteksi adanya 
bibit perpecahan yang bersifat destruktif, maka sistem imun dalam pemerintah 
akan bekerja dan membuatnya menjaga jarak, menolak, bahkan memerangi bibit 
destruktif tersebut.

Hal ini membuat pemerintah yang seharusnya menampung semua kepentingan, justru 
menjaga jarak dan menolak kepentingan-kepentingan yang dipandang berbahaya. 
Dengan jelas, praktik tersebut tidak menunjukkan politik demokrasi yang 
seharusnya memberi ruang bagi setiap kepentingan untuk dibawa ke ruang publik.

Sekalipun kepentingan itu nantinya ditolak, setidaknya terdapat upaya dialog 
terlebih dahulu, yang memperlihatkan bagaimana pemerintah mengakomodir 
kepentingan tersebut.

Konteks tersebut juga diungkap oleh Juwita Prastiwi dalam tulisannya Kemunduran 
Demokrasi dalam Pemerintahan Jokowi. Prastiwi menyebutkan Perppu No. 2 Tahun 
2017 tentang Ormas yang digunakan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia 
(HTI) pada 2017 lalu adalah kebijakan tidak demokratis karena Perppu tersebut 
memungkinkan pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa proses peradilan.

Lalu, ada pula penangkapan tokoh-tokoh politik dari kubu oposisi yang dituduh 
melakukan upaya makar. Kemudian, tidak ketinggalan kebijakan pemerintah dalam 
membatasi komunikasi dan internet ketika terjadi demonstrasi pada 21-22 Mei 
2019 dan di Papua pada Agustus 2019.

Sekarang pertanyaannya, mungkinkah Anies sedang ingin menyampaikan pesan kepada 
pemerintahan Jokowi?

Menurut pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, foto yang 
diunggah Anies adalah sindiran politik untuk kondisi politik Indonesia saat 
ini. Namun menurutnya, sindiran tersebut lebih ditujukan kepada para oligark 
yang bercokol di kursi kekuasaan.

Pada akhirnya, sebagai animal symbolicum kita hanya dapat menerka-nerka apa 
yang dimaksud Anies dengan mengunggah foto tersebut. Bisa jadi juga foto itu 
memang tidak memiliki pesan khusus seperti yang diulas dalam tulisan ini. (R53)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/F6889212FD87498EA2B4A39FF7DAA320%40A10Live.

Reply via email to