Nadiem Ungkap Kegagalan Revolusi 4.0?F63 - Monday, November 23, 2020 20:00
https://www.pinterpolitik.com/nadiem-ungkap-kegagalan-revolusi-40
 
Mendikbud, Nadiem Makarim (Foto: Tempo)
7 min read

Setelah hampir sembilan bulan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ), 
pemerintah berencana mengizinkan sekolah tatap muka pada awal tahun depan. 
Keputusan ini menimbulkan polemik lantaran diambil di tengah ketidakpastian 
kapan pandemi akan berakhir. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi pemerintah 
mengambil keputusan tersebut?

--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Pekan lalu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) mengumumkan akan mengizinkan institusi pendidikan di semua zona 
rawan Covid-19 untuk menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. 
Keputusan itu akan berlaku mulai awal tahun 2021 mendatang.

Meski pembukaan sekolah tak diwajibkan dan harus memenuhi sejumlah persyaratan, 
namun keputusan tersebut tetap menimbulkan polemik tersendiri. Banyak pihak 
yang meragukan kesiapan pihak sekolah dalam menegakkan protokol kesehatan. 

Sejak Maret lalu semua kegiatan belajar mengajar memang tak lagi dilakukan 
secara tatap muka. Pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan 
mereda ini memang terpaksa membuat semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan 
kerumunan harus dibatasi demi menekan penularan virus, termasuk di institusi 
pendidikan. 

Alhasil, proses belajar mengajar selama hampir sembilan bulan terakhir terpaksa 
dilakukan secara daring (online). Gawai dan koneksi internet kini menjadi tools 
yang seolah 'wajib' dimiliki oleh setiap pelajar untuk tetap memperoleh akses 
pendidikan.

Kemendikbud pun sudah beberapa kali menerbitkan sejumlah kebijakan guna 
mendukung model pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini. Seperti subsidi kuota 
internet, penyesuaian kurikulum, hingga menghapus ujian nasional (UN).

Kendati demikian, implementasi pembelajaran jarak jauh ini nyatanya tetap 
menyisakan problem tersendiri. Banyak kalangan pelajar maupun pengajar 
mengeluhkan proses pembelajaran jarak jauh yang dinilai belum ramah anak dan 
inklusif, hingga infrastruktur dan akses teknologi yang belum merata.


Dalam beberapa kasus, model pembelajaran daring ini bahkan dikait-kaitkan 
dengan sejumlah kejadian bunuh diri yang melibatkan pelajar. Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai penerapan pembelajaran online 
memberikan beban tugas yang berlebihan kepada siswa sehingga berdampak pada 
kondisi psikologisnya.

Kendala yang dihadapi siswa dalam proses KBM jarak jauh ini juga menimbulkan 
sejumlah pertanyaan. Pasalnya, menurut sejumlah studi, pelajar Indonesia 
menjadi salah satu pengguna teknologi tertinggi di dunia. Lantas pertanyaannya 
apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam penerapan kegiatan belajar secara 
online di Indonesia?



Digital Divide
Pembelajaran daring memang menuntut kesetaraan untuk mengakses teknologi yang 
dibutuhkan bagi semua pihak. Untuk itu, peran negara dalam memastikan 
kesetaraan tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran program 
pembelajaran online.

Judy Block dalam tulisannya yang berjudul Distance Education and the Digital 
Divide: An Academic Perspective mengatakan bahwa kesenjangan digital merupakan 
masalah utama yang dihadapi banyak negara dalam implementasi pembelajaran jarak 
jauh. Kesenjangan ini umumnya disebabkan oleh status sosial ekonomi seperti 
pendapatan, ras, etnis, jenis kelamin, usia, dan geografi.

Dalam konteks Indonesia, Nadia Fairuza Azzahra dalam tulisannya yang berjudul 
Addressing Distance Learning Barriers in Indonesia Amid the Covid-19 Pandemic 
mengatakan bahwa siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dan masyarakat 
daerah pedesaan merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terganggunya 
sistem pendidikan tradisional karena pandemi Covid-19.

Dalam kondisi normal sekali pun, mereka sudah menghadapi hambatan akses 
pendidikan. Lalu dalam konteks pandemi seperti saat ini, mereka sekarang perlu 
mengatasi hambatan tambahan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam 
mengakses infrastruktur teknologi.

Kendati topografi kepulauan dan pegunungan Indonesia sangat mendukung 
penyediaan internet seluler dan telekomunikasi. Namun, cakupan sinyal faktanya 
terkonsentrasi di pulau Jawa karena penyedia layanan didorong oleh iklim pasar 
yang memang memprioritaskan daerah perkotaan daripada daerah pedesaan yang 
kurang padat penduduknya.

Nadia kemudian menyimpulkan bahwa akses yang tidak merata ke Internet, 
disparitas dalam kualifikasi guru dan kualitas pendidikan, dan kurangnya 
keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi tantangan dalam 
pembelajaran jarak jauh di Indonesia.


Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development 
Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mengatakan berbagai kendala PJJ yang ada 
di tengah wabah Covid-19 membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia ketinggalan 
zaman. Dia bahkan menyebut sektor pendidikan Indonesia tak siap menghadapi abad 
21.



Sinyal Kegagalan Revolusi 4.0?
Carut marutnya sistem pembelajaran online di Indonesia akibat ketimpangan akses 
infrastruktur teknologi agaknya tak hanya menguak permasalahan yang dihadapi 
dunia pendidikan, namun juga berpengaruh di sejumlah sektor lain, termasuk 
ekonomi.  

Tak meratanya infrastruktur internet tersebut tentu berpengruh terhadap tingkat 
digitalisasi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).  Padahal, 
pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci penting untuk memasuki era 4.0.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, per Juni 
2020 baru 13 persen UMKM yang menggunakan platform digital seperti marketplace 
dan media sosial untuk mempromosikan dan menjual produknya.

Padahal, usaha mikro perlu mengadopsi strategi baru untuk menjaga produktivitas 
dan mempertahankan pendapatan mereka terutama di tengah pandemi Covid-19 yang 
segala sesuatunya kini bertumpu pada teknologi dan koneksi internet.

Keterbatasan akses teknologi ini juga menjadi ironi tersendiri di tengah 
derasnya kampanye Revolusi Industri 4.0 yang digalakkan pemerintah dalam 
beberapa tahun terakhir. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, bukan tak 
mungkin mimpi memasuki era Revolusi Industri 4.0 hanyalah sekedar angan yang 
sulit diwujudkan.

Lantas sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang menyebabkan ketimpangan 
infrastruktur tersebut bisa terjadi?



Kegagalan Otonomi Daerah?
Sejak rezim Orde Baru runtuh, salah satu amanat Reformasi adalah implementasi 
desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Kebijakan ini dimaksudkan  
untuk memberikan kewenangan besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola 
keuangan sehingga pembangunan ekonomi mampu berjalan optimal.

Kendati begitu, hingga saat ini impelementasi otonomi daerah agaknya belum 
sesuai harapan. Peneliti Indef, Rusli Abdullah juga menilai kebijakan tersebut 
nyatanya belum mampu menekan ketimpangan.

Hal itu, menurutnya tercermin dari Indeks Gini di Indonesia yang cenderung 
meningkat setelah implementasi otonomi daerah. Meskipun sempat menurun sejak 
2015, namun penurunan rasio gini tersebut belum pernah mencapai level angka 
rasio gini pada awal implementasi otonomi daerah.

Francis Fukuyama dalam bukunya Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata 
Dunia Abad 21, juga pernah menyoroti kegagalan otonomi daerah yang diterapkan 
di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut justru memicu terjadinya korupsi 
di semua tingkatan eselon.

Kegagalan implementasi otonomi daerah ini kemudian agaknya membuat pemerintah 
cenderung ingin mengembalikan kewenangan pembangunan kepada pemerintah pusat. 
Setidaknya hal ini tercermindari pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 
2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang dinilai sejumlah pihak akan 
menyunat kewenangan pemerintah daerah, terutama dalam proses perizinan di 
segala sektor.

Kendati begitu, ekonom sekaligus filsuf ekonomi Friedrich August von Hayek 
pernah memberikan kritik terhadap implementasi sentralisasi ekonomi.

Tibor R. Machan dalam tulisannya Beyond Hayek: A Critique of Central Planning 
menyebutkan bahwa Hayek menilai perencanaan ekonomi terpusat tidak akan pernah 
dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien atau mengkoordinasikan kegiatan 
masyarakat untuk tujuan yang ingin mereka capai. Ia melandaskan argumentasinya 
pada asumsi yang menyebut sentralisasi ekonomi akan membuat para pengambil 
kebijakan kekurangan informasi mendetail di tiap-tiap daerah atau sektor.

Penekanannya adalah, jika pemerintah daerah saja tidak mendapatkan informasi 
mendetail terkait kondisi daerahnya, lantas bagaimana mungkin pemerintah pusat 
dapat memperoleh informasi yang lebih baik?

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan mengganti orientasi pembangunan 
menjadi terpusat bukanlah jawaban yang tepat atas persoalan ketimpangan. Namun 
di sisi lain, tak dapat dipungkiri implementasi otonomi daerah perlu perbaikan 
secara sistemik untuk mencapai hasil yang diharapkan.


Baca Juga :Tangan Nadiem Untuk Guru Honorer

Terkait dengan hal tersebut, Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro menyebut bahwa 
salah satu persoalan yang membuat desentralisasi kekuasaan sejauh ini belum 
berhasil disebabkan karena penyelenggaraan otonomi daerah yang tidak didukung 
dengan grand design yang jelas.

Untuk itu, Ia menawarkan sejumlah solusi, yakni reformasi birokrasi dan 
penertiban dalam kebijakan di tingkat pusat hingga daerah. Sebab, kebijakan 
yang dibuat dalam bentuk aturan selama ini sering tidak berpihak kepada rakyat.

Pada akhirnya, mungkin dapat disepakati bahwa keputusan pemerintah untuk 
mengizinkan kembali pembelajaran tatap muka di tengah ketidakpastian penanganan 
pandemi merupakan wujud kebuntuan dari serangkaian persoalan sistemik dalam 
implementasi sekolah jarak jauh, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan 
akses tekonologi komunikasi.

Tentunya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian lebih pemerintah. 
Pasalnya ketimpangan dalam akses dan literasi terhadap teknologi informasi 
berdampak pada banyak sektor, termasuk pada ambisi pemerintah dalam mewujudkan 
Revolusi Industri 4.0. Bagaimana strategi pemerintah dalam menyelesaikan 
persoalan ini, tetap menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/2223C5C397CB46B7ACBF41745F880EB6%40A10Live.

Reply via email to