Di beberapa sekolah di Belanda pernah dilakukan sbb.:
Tiap 4 anak diberi pelajaran 1 jam di kelas oleh gurunya tiap hari,
untuk menjelaskan yang baru dan sulit2, selebihnya pelajaran
on-line di rumah dan pekerjaan rumah. Setelah itu kelompok
4 murid lagi dapat pelajaran 1 jam, dan harus duduk di kursi
lain. Kursi dan meja yang habis dipakai, langsung didesinfeksi.
Jalan masuk dan jalan keluar tidak sama, jadi yang masuk
dan keluar tidak saling bertemu, dan juga dibuat beda waktu
5 menit.
Di sini mudah dilaksanakan karena orang tuanya pasti punya
computer di rumahnya an langsung ngajari anaknya bagaimana
belajar on-line dan melakukan pekerjaan rumah dengan computer.
Kelas2 jam2 pelajaannya juga berbeda, supaya murid2 yang
hadir tidak saling berkumpul. Peraturan, cuci tangan, jaga jarak,
pakai masker tetap dilakukan di sekolah.
Sekarang cucu yang di SD, sekolahnya sudah normal. Juga
latihan yudo ( 1 jam tiap Selasa) dan kick boxing (tiap Kemis)
diberikan lagi.

Op di 24 nov. 2020 om 00:55 schreef Chan CT <[email protected]>:

> Nadiem Ungkap Kegagalan Revolusi 4.0?
> *F63 * <https://www.pinterpolitik.com/author/f63>*- Monday, November 23,
> 2020 20:00*
>
> https://www.pinterpolitik.com/nadiem-ungkap-kegagalan-revolusi-40
> *Mendikbud, Nadiem Makarim (Foto: Tempo)*
>
> *7 min read*
> *Setelah hampir sembilan bulan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ),
> pemerintah berencana mengizinkan sekolah tatap muka pada awal tahun depan.
> Keputusan ini menimbulkan polemik lantaran diambil di tengah ketidakpastian
> kapan pandemi akan berakhir. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi
> pemerintah mengambil keputusan tersebut?*
> ------------------------------
>
> *PinterPolitik.com* <http://www.pinterpolitik.com/>
>
> Pekan lalu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
> (Kemendikbud) *mengumumkan*
> <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/21/07101241/sekolah-tatap-muka-dibolehkan-mulai-januari-2021-ini-teknis-pelaksanaan-dan?page=all>
>  akan mengizinkan institusi pendidikan di semua zona rawan Covid-19 untuk
> menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. Keputusan itu akan
> berlaku mulai awal tahun 2021 mendatang.
>
> Meski pembukaan sekolah tak diwajibkan dan harus memenuhi sejumlah 
> *persyaratan,
> <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13992639/ini-syarat-yang-wajib-dipenuhi-sekolah-saat-menggelar-kbm-tatap-muka>*
>  namun keputusan tersebut tetap menimbulkan polemik tersendiri. Banyak
> pihak yang meragukan kesiapan pihak sekolah dalam menegakkan protokol
> kesehatan.
>
> Sejak Maret lalu semua kegiatan belajar mengajar memang tak lagi dilakukan
> secara tatap muka. Pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan
> mereda ini memang terpaksa membuat semua kegiatan yang berpotensi
> menimbulkan kerumunan harus dibatasi demi menekan penularan virus, termasuk
> di institusi pendidikan.
>
> Alhasil, proses belajar mengajar selama hampir sembilan bulan terakhir
> terpaksa dilakukan secara daring (*online*)*.* Gawai dan koneksi internet
> kini menjadi *tools* yang seolah 'wajib' dimiliki oleh setiap pelajar
> untuk tetap memperoleh akses pendidikan.
>
> Kemendikbud pun sudah beberapa kali menerbitkan sejumlah *kebijakan*
> <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/kebijakan-kemendikbud-di-masa-pandemi>
>  guna mendukung model pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini. Seperti subsidi
> kuota internet, penyesuaian kurikulum, hingga menghapus ujian nasional (UN).
>
> Kendati demikian, implementasi pembelajaran jarak jauh ini nyatanya tetap
> menyisakan *problem
> <https://edukasi.kompas.com/read/2020/06/18/182021771/50-siswa-sampaikan-masalah-pjj-ke-mendikbud-nadiem-dari-tugas-berat-sampai?>*
>  tersendiri. Banyak kalangan pelajar maupun pengajar mengeluhkan proses
> pembelajaran jarak jauh yang dinilai belum ramah anak dan inklusif, hingga
> infrastruktur dan akses teknologi yang belum merata.
>
> Dalam beberapa kasus, model pembelajaran daring ini bahkan dikait-kaitkan
> dengan sejumlah kejadian bunuh diri yang melibatkan pelajar. Komisi
> Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) *menilai*
> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201031194605-20-564467/kpai-sebut-siswa-bunuh-diri-diduga-banyak-tugas-selama-pjj>
>  penerapan pembelajaran *online *memberikan beban tugas yang berlebihan
> kepada siswa sehingga berdampak pada kondisi psikologisnya.
>
> Kendala yang dihadapi siswa dalam proses KBM jarak jauh ini juga
> menimbulkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, menurut sejumlah *studi,*
> <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46500293> pelajar Indonesia
> menjadi salah satu pengguna teknologi tertinggi di dunia. Lantas
> pertanyaannya apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam penerapan kegiatan
> belajar secara *online* di Indonesia?
>
>
> *Digital Divide*
>
> Pembelajaran daring memang menuntut kesetaraan untuk mengakses teknologi
> yang dibutuhkan bagi semua pihak. Untuk itu, peran negara dalam memastikan
> kesetaraan tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran program
> pembelajaran *online.*
>
> Judy Block dalam *tulisannya*
> <https://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring131/block131.html> yang
> berjudul *Distance Education and the Digital Divide: An Academic
> Perspective* mengatakan bahwa kesenjangan digital merupakan masalah utama
> yang dihadapi banyak negara dalam implementasi pembelajaran jarak jauh.
> Kesenjangan ini umumnya disebabkan oleh status sosial ekonomi seperti
> pendapatan, ras, etnis, jenis kelamin, usia, dan geografi.
>
> Dalam konteks Indonesia, Nadia Fairuza Azzahra dalam *tulisannya
> <https://id.cips-indonesia.org/post/addressing-distance-learning-barriers-inindonesia-amid-the-covid-19-pandemic>*
>  yang berjudul *Addressing Distance Learning Barriers in Indonesia Amid
> the Covid-19 Pandemic *mengatakan bahwa siswa dari keluarga
> berpenghasilan rendah dan masyarakat daerah pedesaan merupakan pihak yang
> paling dirugikan akibat terganggunya sistem pendidikan tradisional karena
> pandemi Covid-19.
>
> Dalam kondisi normal sekali pun, mereka sudah menghadapi hambatan akses
> pendidikan. Lalu dalam konteks pandemi seperti saat ini, mereka sekarang
> perlu mengatasi hambatan tambahan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan
> dalam mengakses infrastruktur teknologi.
>
> Kendati topografi kepulauan dan pegunungan Indonesia sangat mendukung
> penyediaan internet seluler dan telekomunikasi. Namun, cakupan sinyal
> faktanya terkonsentrasi di pulau Jawa karena penyedia layanan didorong oleh
> iklim pasar yang memang memprioritaskan daerah perkotaan daripada daerah
> pedesaan yang kurang padat penduduknya.
>
> Nadia kemudian menyimpulkan bahwa akses yang tidak merata ke Internet,
> disparitas dalam kualifikasi guru dan kualitas pendidikan, dan kurangnya
> keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi tantangan
> dalam pembelajaran jarak jauh di Indonesia.
>
> Pengamat pendidikan dari Center of Education Regulations and Development
> Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji mengatakan berbagai kendala PJJ yang
> ada di tengah wabah Covid-19 membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia
> ketinggalan zaman. Dia bahkan menyebut sektor pendidikan Indonesia tak siap
> menghadapi abad 21.
>
>
> *Sinyal Kegagalan Revolusi 4.0?*
>
> Carut marutnya sistem pembelajaran *online *di Indonesia akibat
> ketimpangan akses infrastruktur teknologi agaknya tak hanya menguak
> permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan, namun juga berpengaruh di
> sejumlah sektor lain, termasuk ekonomi.
>
> Tak meratanya infrastruktur internet tersebut tentu berpengruh terhadap
> tingkat digitalisasi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
> Padahal, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci penting untuk memasuki
> era 4.0.
>
> Berdasarkan *data*
> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201004/257/1300483/digitalisasi-umkm-masih-rendah-revolusi-industri-40-perlu-didorong>
>  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, per Juni 2020 baru 13
> persen UMKM yang menggunakan *platform* digital seperti *marketplace* dan
> media sosial untuk mempromosikan dan menjual produknya.
>
> Padahal, usaha mikro perlu mengadopsi strategi baru untuk menjaga
> produktivitas dan mempertahankan pendapatan mereka terutama di tengah
> pandemi Covid-19 yang segala sesuatunya kini bertumpu pada teknologi dan
> koneksi internet.
>
> Keterbatasan akses teknologi ini juga menjadi ironi tersendiri di tengah
> derasnya kampanye Revolusi Industri 4.0 yang digalakkan pemerintah dalam
> beberapa tahun terakhir. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, bukan tak
> mungkin mimpi memasuki era Revolusi Industri 4.0 hanyalah sekedar angan
> yang sulit diwujudkan.
>
> Lantas sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya yang menyebabkan ketimpangan
> infrastruktur tersebut bisa terjadi?
>
>
> *Kegagalan Otonomi Daerah?*
>
> Sejak rezim Orde Baru runtuh, salah satu amanat Reformasi adalah
> implementasi desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Kebijakan ini
> dimaksudkan  untuk memberikan kewenangan besar bagi pemerintah daerah dalam
> mengelola keuangan sehingga pembangunan ekonomi mampu berjalan optimal.
>
> Kendati begitu, hingga saat ini impelementasi otonomi daerah agaknya belum
> sesuai harapan. Peneliti Indef, Rusli Abdullah juga menilai kebijakan
> tersebut nyatanya belum mampu menekan ketimpangan.
>
> Hal itu, menurutnya *tercermin*
> <https://www.wartaekonomi.co.id/read202529/otonomi-daerah-tak-mampu-tekan-ketimpangan>
>  dari Indeks Gini di Indonesia yang cenderung meningkat setelah
> implementasi otonomi daerah. Meskipun sempat menurun sejak 2015, namun
> penurunan rasio gini tersebut belum pernah mencapai level angka rasio gini
> pada awal implementasi otonomi daerah.
>
> Francis Fukuyama dalam *bukunya*
> <https://pinterpolitik.com/uu-ciptaker-jawaban-yang-tidak-menjawab> 
> *Memperkuat
> Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, juga pernah menyoroti
> kegagalan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia. Menurutnya,
> kebijakan tersebut justru memicu terjadinya korupsi di semua tingkatan
> eselon.
>
> Kegagalan implementasi otonomi daerah ini kemudian agaknya membuat
> pemerintah cenderung ingin mengembalikan kewenangan pembangunan kepada
> pemerintah pusat. Setidaknya hal ini *tercermin*
> <https://asia.nikkei.com/Politics/Jokowi-s-bid-to-centralize-power-stirs-Suharto-memories2>dari
> pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan
> Kerja (Ciptaker) yang dinilai sejumlah pihak akan menyunat kewenangan
> pemerintah daerah, terutama dalam proses perizinan di segala sektor.
>
> Kendati begitu, ekonom sekaligus filsuf ekonomi Friedrich August von Hayek
> pernah memberikan kritik terhadap implementasi sentralisasi ekonomi.
>
> Tibor R. Machan dalam *tulisannya*
> <https://fee.org/articles/beyond-hayek-a-critique-of-central-planning/> 
> *Beyond
> Hayek: A Critique of Central Planning* menyebutkan bahwa Hayek menilai
> perencanaan ekonomi terpusat tidak akan pernah dapat mengalokasikan sumber
> daya secara efisien atau mengkoordinasikan kegiatan masyarakat untuk tujuan
> yang ingin mereka capai. Ia melandaskan argumentasinya pada asumsi yang
> menyebut sentralisasi ekonomi akan membuat para pengambil kebijakan
> kekurangan informasi mendetail di tiap-tiap daerah atau sektor.
>
> Penekanannya adalah, jika pemerintah daerah saja tidak mendapatkan
> informasi mendetail terkait kondisi daerahnya, lantas bagaimana mungkin
> pemerintah pusat dapat memperoleh informasi yang lebih baik?
>
> Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan mengganti orientasi pembangunan
> menjadi terpusat bukanlah jawaban yang tepat atas persoalan ketimpangan.
> Namun di sisi lain, tak dapat dipungkiri implementasi otonomi daerah perlu
> perbaikan secara sistemik untuk mencapai hasil yang diharapkan.
>
> *Baca Juga :*
> *Tangan Nadiem Untuk Guru Honorer*
> <https://pinterpolitik.com/tangan-nadiem-untuk-guru-honorer>
>
> Terkait dengan hal tersebut, Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro *menyebut*
> <http://lipi.go.id/berita/lipi:-pelaksanaan-otonomi-daerah-masih-gagal/4931>
>  bahwa salah satu persoalan yang membuat desentralisasi kekuasaan sejauh
> ini belum berhasil disebabkan karena penyelenggaraan otonomi daerah yang
> tidak didukung dengan *grand design* yang jelas.
>
> Untuk itu, Ia menawarkan sejumlah solusi, yakni reformasi birokrasi dan
> penertiban dalam kebijakan di tingkat pusat hingga daerah. Sebab, kebijakan
> yang dibuat dalam bentuk aturan selama ini sering tidak berpihak kepada
> rakyat.
>
> Pada akhirnya, mungkin dapat disepakati bahwa keputusan pemerintah untuk
> mengizinkan kembali pembelajaran tatap muka di tengah ketidakpastian
> penanganan pandemi merupakan wujud kebuntuan dari serangkaian persoalan
> sistemik dalam implementasi sekolah jarak jauh, terutama yang berkaitan
> dengan kesetaraan akses tekonologi komunikasi.
>
> Tentunya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian lebih pemerintah.
> Pasalnya ketimpangan dalam akses dan literasi terhadap teknologi informasi
> berdampak pada banyak sektor, termasuk pada ambisi pemerintah dalam
> mewujudkan Revolusi Industri 4.0. Bagaimana strategi pemerintah dalam
> menyelesaikan persoalan ini, tetap menarik untuk ditunggu kelanjutannya.
> (F63)
>
> --
> Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup.
> Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini,
> kirim email ke [email protected].
> Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi
> https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/2223C5C397CB46B7ACBF41745F880EB6%40A10Live
> <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/2223C5C397CB46B7ACBF41745F880EB6%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAG8tavg%2Br7ctxWkpiBxQp18T9gnF0uOsh_B2z5bnrsYZwqv4tQ%40mail.gmail.com.

Reply via email to