https://globalnews.ca/news/7485331/donald-trump-election-loss-claims/amp/

Sent from Rogers Yahoo Mail on Android 
 
  On Thu., Nov. 26, 2020 at 12:10 p.m., BILLY GUNADIE<[email protected]> 
wrote:   Sesuai dengan demokrasi... Human is a good commodity... To be 
exploited.. Milih badan pemerintah an untuk memperbudak..... 

Sent from Rogers Yahoo Mail on Android 
 
  On Thu., Nov. 26, 2020 at 12:08 p.m., 'j.gedearka' via 
GELORA45<[email protected]> wrote:   

-- 
j.gedearka <[email protected]>

https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2179-menuju-pertaruhan-pilkada





 Kamis 26 November 2020, 05:00 WIB 

Menuju Pertaruhan Pilkada 

Administrator | Editorial 

  Menuju Pertaruhan Pilkada MI/Duta Ilustrasi MI. PEMILIHAN kepala dae rah 
(pilkada) serentak di 270 wilayah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) 
tinggal menghitung hari. Hari H pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang ialah 
puncak pertaruhan apakah gelaran demokrasi itu bisa ‘bersahabat’ dengan situasi 
pandemi covid-19 atau malah membuat pandemi makin memburuk. Bagi Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara, tentu tidak ada istilah lain selain 
optimistis dan yakin pilkada kali ini akan dapat menerapkan protokol kesehatan 
secara ketat. Mereka mengaku siap, bahkan mengklaim telah memberikan perhatian 
khusus terhadap 17 daerah yang berdasarkan pemetaan diketahui berisiko tinggi 
penularan covid-19. Namun, di lain sisi, tidak berlebihan juga bila publik 
masih menyimpan kecemasan bahwa pilkada di masa pandemi akan melonjakkan angka 
positif covid-19 di Indonesia. Terlebih dalam sepekan terakhir gelombang 
covid-19 seolah tak terbendung. Beberapa kali bahkan mencapai rekor kenaikan 
sejak kasus tersebut muncul di Tanah Air pada Maret lalu. Kecemasan semakin 
menguar karena dalam rangkai an prosesnya, terutama di masa kampanye, protokol 
kesehatan kerap diabaikan. Kampanye daring hampir tak laku, sejumlah calon 
kepala daerah malah semakin intensif melakukan pertemuan tatap muka. Di sinilah 
yang kerap memunculkan masalah karena kampanye tatap muka yang sedianya hanya 
boleh dihadiri maksimal 50 orang, dalam praktiknya banyak dilanggar dan 
menciptakan kerumunan. Sejumlah calon kepala daerah pun terpapar covid-19 dan 
beberapa di antaranya meninggal dunia. Pada Oktober lalu KPU mengakui ada tiga 
calon kepala daerah meninggal dunia karena covid-19, sedangkan Perludem 
menyebut enam orang meninggal. Kecemasan publik inilah yang mesti dijawab 
dengan aksi nyata dan terukur oleh lingkaran koordinasi KPU, Bawaslu, 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga Satgas Penanganan Covid-19. Pilkada 
jelas tidak bisa ditunda lagi. Pertaruhannya tak kalah besar jika pemerintah 
tiba-tiba memutuskan menundanya sekarang. Karena itu, yang kita butuhkan saat 
ini ialah kesungguhan pemerintah dalam melindungi rakyat. Harus diakui, meski 
sudah ada Peraturan KPU (PKPU) No 6/2020 yang mengatur ketentuan tentang 
protokol kesehatan di tahapan pilkada, ditambah PKPU No 13/2020 yang diklaim 
makin menegaskan penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan, publik 
melihat penegakan hukum itu tak terlalu tergambar jelas di masa kampanye saat 
ini. Jalan satu-satunya untuk membuktikan komitmen pemerintah yang sejak awal 
berkukuh tetap melaksanakan pilkada ialah memastikan pelaksanaan pemungutan 
suara pilkada, 9 Desember mendatang, betul-betul pro dengan protokol kesehatan. 
Tidak ada lagi tawar-menawar. Masih ada dua minggu dari sekarang untuk 
mematangkan persiapan menuju hari H tersebut. Jangan sampai ketakutan, 
kecemasan publik ini berlanjut hingga saat pemungutan suara karena hal itu akan 
menjadi pertaruhan baru lagi. Pertaruhan terkait partisipasi pemilih. Saat ini 
saja berdasarkan data sejumlah lembaga survei, proyeksi jumlah orang yang akan 
datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tidak lebih dari 49%. Di situlah ujian 
sesungguhnya dari penyelenggaraan kontestasi demokrasi di masa pandemi. Pilkada 
setidaknya harus mampu menyeimbangkan dua hal: mengendalikan ancaman penyebaran 
covid-19 di satu sisi, dan mengerek (atau setidaknya menahan tidak anjlok) 
tingkat partisipasi pemilih. Jika itu gagal dilakukan, pilkada boleh saja 
menghasilkan pemenang. Akan tetapi, pasangan calon terpilih akan mengalami 
krisis legitimasi dari rakyat.  

Sumber: 
https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2179-menuju-pertaruhan-pilkada






-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20201126180711.b55b534da6103bfa04888c04%40upcmail.nl.
  
  

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/23705190.1153810.1606410814899%40mail.yahoo.com.

Reply via email to