Banjir, Persoalan Jakarta yang Tak Pernah Tuntas
Selasa , 23 Februari 2021 | 06:21 
https://www.sinarharapan.co/metropolitan/read/33107/banjir__persoalan_jakarta_yang_tak_pernah_tuntas
 
Sumber Foto Antara/Wahyu Putro A
Warga menaiki perahu karet saat melintasi banjir di kawasan Kemang Raya, 
Jakarta Selatan. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan sejumlah wilayah di 
Ibu Kota terendam banjir pada Sabtu (20/2/2021).Listen to this
SIAPA PUN yang memimpin Jakarta sepertinya sulit untuk mengatasi persoalan 
klasik di Ibu Kota: banjir! Masalah yang satu ini menjadi pekerjaan rumah yang 
hingga masih dicari solusinya. Entah sampai kapan?

Banjir di Jakarta pada Sabtu (20/2/2021) setidaknya mengakibatkan 200 rukun 
tetangga (RT) dari 30.070 RT di DKI Jakarta terkena dampak banjir akibat hujan 
ekstrem tersebut.


Bahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat lima 
orang warga meninggal dunia akibat banjir yang melanda Ibu Kota tersebut.

Plt Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto menjelaskan lima orang 
warga yang meninggal dunia itu terdiri dari satu orang lansia dan empat orang 
anak-anak.

"Korban merupakan lansia 67 tahun berjenis kelamin laki-laki yang terkunci di 
dalam rumah di Jatipadang, Jakarta Selatan. Selain itu empat anak-anak, terdiri 
dari tiga anak laki- laki di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang hanyut 
terseret arus banjir saat sedang bermain, dan satu anak perempuan usia 7 tahun 
yang tenggelam di Jakarta Barat," kata Sabdo dalam keterangannya di Jakarta, 
Minggu (21/2/2021).

Apa yang terjadi dengan Jakarta?

Jujur saja banjir di Jakarta sebenarnya masalah kambuhan (recurrence) yang 
sebenarnya sudah dapat diprediksi jauh hari sebelumnya. Persoalannya: 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu terlambat dalam menangani 
banjir yang seakan menjadi agenda tahunan setiap musim penghujan tiba.

Pemprov DKI Jakarta selalu bersikap pasrah. Setiap gubernur mempunyai acara 
sendiri untuk mengatasinya. Warga terutama yang tinggal di daerah aliran sungai 
(DAS) Ciliwung selalu menjadi sasaran tembak. Karena itu, penertiban warga yang 
tinggal di bantaran sungai kadang menjadi prioritas program penanganan banjir.


Di zaman Gubernur Sutiyoso ancaman untuk menertiban penghuni bantaran sungai 
sudah digadang-gadang. Namun, di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 
penertiban apapun namanya menjadi sebuah kenyataan. Ingat bagaimana penertiban 
warga yang tinggal di sekitar Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur pada 24 
Agustus 2015 lalu. Aparat bentrok dengan warga. Darah mengalir di sana.

Tiga Persoalan

Mantan Wakil Gubernur Jakarta tahun 1984-1988, Bun Yamin Ramto pernah 
menyebutkan, penyebab banjir di Ibu Kota ada tiga. Pertama, hujan di luar 
Jakarta dan mengalir melalui 13 sungai yang ada di Jakarta. Kedua, adalah curah 
hujan besar yang melanda Jakarta sendiri dan ketiga, adalah jika air pasang 
naik maka daerah-daerah rendah seperti Pademangan dan Tanjung Priok bisa banjir.

Bun Yamin Ranto ada benarnya juga. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan 
penurunan tanah di sejumlah wilayah Jakarta sejak 1978. Ditandai keretakan 
bangunan bertingkat di kawasan perkantoran Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. 
Penurunan tanah paling nyata di daerah utara Jakarta dan sebagian wilayah 
Jakarta Barat. Sebut saja di wilayah Gunung Sahari dan Mangga Dua.


Penurunan tanah juga terjadi di daerah-daerah yang baru saja direklamasi. Sebut 
saja di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang dibangun taipan Ir Ciputra dan 
Pantai Mutiara, Jakarta Utara.

Di zaman Gubernur Surjadi Soedirdja dibuat master plan pembangunan kota pantai 
di utara Jakarta yang dikenal sebagai master plan waterfront city yang mencapai 
sedikitnya reklamasi di pantai utara Jakarta seluas 2.700 hektar atau sepanjang 
32 kilometer dengan lebar rata-rata 1,5 kilometer dan memerlukan bahan timbunan 
sebanyak 200 lebih juta meter kubik tanah.

Belakangan master plan waterfront city itu tiba-tiba berubah menjadi reklamasi 
versi baru yang akhirnya heboh tidak berkesudahan. Pro dan kontra pun terjadi 
hingga sekarang ini. Bahkan, mereka yang mengaku nelayan di pesisir Jakarta 
menggelar aksi menduduki tanah hasil reklamasi itu.


Itu soal lain. Sebab, tak kalah gencarnya adalah pembangunan gedung jangkung di 
pusat Jakarta yang mengakibatkan makin berkurangnya daerah resapan air. 
Dampaknya, makin banyak daerah genangan air ketika hujan deras turun. Hamparan 
tanah tiba-tiba saja berubah menjadi aspal beton. Akar batang pohon tumbang 
tergusur gedung pencakar langit. Belum lagi pembangunan apartemen dan gedung 
perkantoran yang tidak pernah tidur.

Namun, yang agaknya paling penting dan hingga kini belum tertangani adalah 
penataan kembali daerah sempadan sungai dari hulu yang sebagian besar masuk ke 
wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maraknya pembangunan vila di kawasan 
Puncak dan sekitarnya (yang sebagian besar vila-vila itu dikuasai orang-orang 
Jakarta) juga membuat kawasan di hulu rusak parah.

Akibatnya, ketika hujan lebat di Bogor meledak, dalam sembilan jam kemudian 
Jakarta sebagai Ibu Kota Negara pasti kebanjiran. Lantaran itu sering muncul 
istilah banjir kiriman dari Bogor. Kondisi itu, ditambah curah hujan lokal yang 
tinggi, dapat saja suatu saat menenggelamkan Jakarta.

Pembenahan Daerah Hulu

Gubernur Sutiyoso secara blak-blakan pernah mengatakan, dalam penanganan banjir 
di Ibu Kota yang harus dibenahi adalah daerah hulu. Jakarta sudah membangun 
Banjir Kanal Timur sepanjang 23,6 kilometer dengan lebar 100-300 meter di 
Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Namun, hal itu menjadi sia-sia jika tidak ada 
pembenahan di daerah hulu. Istilah kata: sama saja bohong!

Selain itu, persoalan banjir jujur bukan semata-mata masalah yang harus 
dihadapi sendiri oleh Jakarta. Pemerintah pusat juga harus turun tangan. Sekali 
lagi ingat Jakarta itu Ibu Kota Negara. Dia menjadi sosok wajah Indonesia yang 
paling nyata. Buruk Jakarta ya aib juga bagi negeri ini.


Di masa Gubernur Fauzi Bowo, dia rajin mengunjungi pejabat di daerah penyangga 
Jakarta. Kunjungan itu berlangsung intens. Langkah itu di antaranya untuk 
membangun kordinasi pembangunan di hulu Jakarta dengan pemprov setempat. Meski 
sebenarnya sejak Gubernur Wiyogo Atmodarminto sudah apa yang disebut Badan 
Kerja Sama Jabodetabek. Sayangnya, kunjungan itu baru sebatas kunjungan tanpa 
hasil yang kongkret. Karena itu, Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad 
Riza Patria perlu kembali menghidupkan silaturahmi dengan pejabat di daerah 
penyangga Ibu Kota agar masalah banjir juga menjadi perhatian mereka juga.

Namun, dari semua itu yang paling penting adalah mengajak warga menjadikan 
banjir sebagai musuh bersama yang harus diperangi bersama pula. Kebiasaan 
membuang sampah sembarangan di sungai juga harus dihentikan. Menjadikan daerah 
aliran sungai sebagai wajah depan permukiman, bukan sebagai belakangan 
permukiman yang kemudian dijadikan wadah pembuangan sampah seenaknya udelnya.

Semoga saja banjir di Ibu Kota tidak menjadi rutinitas yang dianggap sebagai 
masalah sepele! Ingat Jakarta masih Ibu Kota Negara. Artinya, Pemerintah Pusat 
juga sepatutnya ikut nimbrung mencari solusi mengatasi banjir di Jakarta. 
Karena siapa pun gubernurnya tanpa pembenahan serius dan komprehensif, Jakarta 
akan tetap banjir! Hentikan kegaduhan soal banjir. Cari solusi demi penghuni 
kota ini yang berharap jalan keluar bukan debat kusir. Catat ini Jakarta lho! 
Maskotnya Indonesia.(E-2)

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/54E52062262B4E2D9E5D920DDAC33C02%40A10Live.

Reply via email to