Jokowi dan Dilema Vaksinasi MandiriF63 - Monday, February 22, 2021 18:47
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-dan-dilema-vaksinasi-mandiri
 
Presiden Jokowi menerima suntikan vaksin Covid-19 (Foto: Kabar24)
7 min read

Sebanyak 4.000 perusahaan disebut-sebut telah mendaftar untuk mengikuti program 
vaksinasi mandiri. Namun begitu, wacana itu sendiri masih menimbulkan penolakan 
dari berbagai pihak, meski pemerintah sendiri mengklaim bahwa vaksinasi mandiri 
dimaksudkan untuk mempercepat vaksinasi nasional. Jika benar demikian, lalu 
mengapa wacana ini terus memantik kontroversi?


--------------------------------------------------------------------------------

PinterPolitik.com

Ketika akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa pemerintah akan 
menggratiskan vaksin Covid-19 untuk semua masyarakat, publik mengacungi jempol 
keputusan tersebut. Langkah ini dinilai baik untuk memastikan bahwa semua 
masyarakat dapat mengakses vaksin. 

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri keputusan tersebut bisa saja diambil 
Jokowi untuk mengakhiri kontroversi vaksin berbayar yang kala itu mulai 
diributkan masyarakat. Sebab vaksin memang bisa dianggap sebagai strategi 
andalan pemerintah untuk mengakhiri pandemi, tentu menjadi wajar jika Presiden 
tak ingin program tersebut menemui kegagalan. 

Namun setelah beberapa waktu berjalan, nyatanya pemerintah membuka kembali 
peluang keterlibatan pihak swasta dalam program vaksinasi. Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) disebut-sebut tengah menggodok aturan mengenai skema 
pelaksanaan vaksinasi mandiri. Aturan ini disiapkan agar pelaksanaan program 
vaksin mandiri atau gotong royong tersebut bisa mempercepat vaksinasi nasional.

Baca Juga: Vaksin Harapan Jokowi, Apa Salahnya? | PinterPolitik.com

Sontak wacana itu pun kembali menjadi bulan-bulanan para ahli dan epidemiolog. 
Mereka menilai bahwa keterlibatan pihak swasta dalam vaksinasi nasional malah 
berpotensi mengacaukan program tersebut. 

Sejumlah pihak, seperti epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, 
sosiolog bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir, 
hingga inisiator LaporCOVID-19 Irma Handayani baru-baru ini bahkan sampai 
membuat petisi platform change.org untuk menolak wacana vaksinasi mandiri.  
Ketiganya kompak mengatakan vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan dan 
justru bisa memperpanjang pandemi Covid-19.

Tak hanya dari kalangan pakar kesehatan, wacana program vaksinasi mandiri juga 
mendapat penolakan dari para ekonom. Ekonom Institute for Development of 
Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut sebenarnya pemerintah 
masih mampu membiayai program vaksinasi tanpa bantuan pihak swasta. 

Namun, menurutnya wacana ini muncul lantaran pemerintah salah mengelola 
anggaran. Misalnya saja, Ia menyoroti anggaran infrastruktur yang masih lebih 
tinggi ketimbang sektor kesehatan dan perlindungan sosial di rancangan Anggaran 
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021. 

 
Di sisi lain, pemerintah berdalih bahwa program vaksinasi mandiri merupakan 
bentuk kerja sama antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, 
termasuk pihak swasta. Ini dilakukan demi mempercepat program vaksinasi 
nasional.

Jika memang benar demikian, mengapa kemudian program vaksinasi mandiri ini 
menimbulkan perdebatan? Benarkah strategi ini dapat berkontribusi positif bagi 
pelaksanaan program vaksinasi?


Vaksin dan Hasrat Ekonomi
Meski masih menimbulkan pro-kontra, namun sebanyak 4.000 perusahaan, melalui 
Kamar Dagang Industri (Kadin) disebut-sebut telah mendaftar untuk mengikuti 
program vaksinasi mandiri. 

Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani mengatakan, bahwa program ini dimaksudkan 
untuk membantu percepatan vaksinasi kepada masyarakat. Dia juga menegaskan, 
dalam pengadaan vaksin Covid-19, perusahaan tidak akan mengambil keuntungan 
sama sekali dan disediakan gratis untuk masyarakat.

Kendati demikian, kekhawatiran bahwa program vaksinasi akan dimanfaatkan 
perusahaan untuk meraup keuntungan tetap saja tak bisa diabaikan begitu saja. 
Hal ini tampaknya telah disadari sendiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi 
Gunadi Sadikin, yang beberapa waktu lalu menegaskan bahwa program vaksinasi 
mandiri tak boleh dijalankan dengan prinsip bisnis. 

Pemahaman bahwa ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan 
profit sebenarnya dapat ditarik jauh bahkan sebelum manusia menerapkan 
prinsip-prinsip ekonomi modern. Hasrat manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi 
demi mengumpulkan harta bahkan dianggap telah menjebak manusia sejak zaman 
bercocok tanam. 

Matthew Shaer dalam The Archaeology of Wealth Inequality lebih merinci 
persoalan ini. Tegasnya, peradaban manusia sebelum memasuki kehidupan bercocok 
tanam justru lebih adil karena distribusi kekayaan umumnya terjadi secara 
merata. Namun, sejak manusia hidup dengan cara bercocok tanam, kesenjangan 
ekonomi meningkat tajam karena pertanian memungkinkan manusia untuk 
mengumpulkan kekayaan dan menyebarkannya.

Baca Juga: Moeldoko dan Irasionalitas Rasional Vaksin | PinterPolitik.com

 
Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari 
Zaman Batu hingga Perkiraan Kepunahannya kemudian menyebut sejak saat itu 
manusia cenderung menerima dengan wajar masalah-masalah baru, seperti konflik 
sosial yang diakibatkan oleh peradaban bercocok tanam. Ia menduga hal ini 
terjadi lantaran manusia terperangkap dalam kemewahan, sebab hidup bercocok 
tanam telah memungkinkan mereka untuk melakukan akumulasi kekayaan yang tak 
terjadi di peradaban sebelumnya. 

Lalu dalam konteks wabah Covid-19, adanya manusia yang terperangkap dalam 
kemewahan bisa saja memantik hasrat untuk meraih keuntungan dalam program 
vaksinasi mandiri, sekalipun hal tersebut bisa dianggap menyakiti 
prinsip-prinsip kemanusiaan di tengah bencana seperti pandemi. 

Berangkat dari sini, maka ketakutan sejumlah pihak bahwa program vaksinasi 
mandiri hanya akan dijadikan ajang untuk meraup keuntungan pihak-pihak swasta 
menjadi dapat dimaklumi. Namun apakah ini berarti keterlibatan pihak swasta 
sebaiknya tak perlu dilakukan?

Persoalan Barang Publik
Sejak awal, telah dipahami bahwa vaksin yang berperan sebagai game changer 
dalam penanganan pandemi ini adalah barang publik. Ini misalnya sudah sejak 
lama ditegaskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Oleh karena itu, WHO 
mencegah adanya pengembangan vaksin yang hanya digunakan untuk kepentingan 
global satu negara.

Akibat statusnya sebagai barang publik, maka sudah menjadi kewajiban lembaga 
pemerintah untuk mendistribusikan barang publik tersebut kepada masyarakat. 
Namun begitu, ada sejumlah pendapat yang menyebut bahwa status barang publik 
ini tidak serta merta menjadikan keterlibatan pihak swasta sebagai sesuatu yang 
benar-benar diharamkan. 

E. M Witesman dalam An Institutional Theory of the Nonprofit: Toll Goods and 
Voluntary Action mengemukakan bahwa barang publik tidak akan pernah 
menguntungkan bagi negara karena publik memperolehnya tanpa membayar. Negara 
yang bahkan harus memberikan subsidi.

Lalu jika memang keterlibatan pihak swasta dimungkinkan dalam konteks pengadaan 
barang publik seperti vaksin, lantas apa yang harus dilakukan pemerintah agar 
langkah ini tidak menjadi kontraproduktif terhadap penyelenggaraan program 
vaksinasi nasional sebagaimana dikhawatirkan para ekonom dan epidemiolog? 

Kontrol Regulasi
Lesmana R. Andhika dalam kajiannya Meta Theory: Kebijakan Barang Publik untuk 
Kesejahteraan Rakyat mengatakan bahwa dalam hal di mana terdapat keterbatasan 
kapasitas negara, yang mencakup ketidakmampuan teknis penyediaan, hingga 
kekurangan dukungan anggaran, maka dimungkinkan terjadinya peralihan sifat 
barang publik menjadi barang umum. 

Terkait dengan hal tersebut, Yudi Hertanto dalam Dinamika Vaksin sebagai Barang 
Publik dan Peran Swasta menegaskan peralihan tersebut hanya dapat dilakukan 
jika pemerintah telah secara jujur dan terbuka menyampaikan kemampuan dan 
kapasitasnya terkait penyediaan vaksin

Selain itu, keterlibatan pihak swasta juga harus dilakukan dengan catatan bahwa 
negara tetap berkewajiban untuk memastikan kontrol regulasi, mulai dari rantai 
produksi hingga ujung distribusi untuk menjamin tidak terjadinya kekacauan, 
manakala sebuah barang publik mengakseptasi peran pihak swasta. 

Melihat indikasi yang terjadi saat ini, di mana proses vaksinasi disebut tak 
mengalami kemajuan berarti, serta masih banyaknya masyarakat yang meragukan 
vaksin, boleh jadi keterlibatan pihak swasta merupakan salah satu solusi yang 
dapat dilakukan pemerintah. 

Keterlibatan swasta tersebut nyatanya juga diterapkan pemerintah Amerika 
Serikat (AS), di mana negara adidaya itu melibatkan dua jaringan farmasi besar, 
yakni CVC dan Walgreens dalam program vaksinasi mereka. 

Tak hanya dilibatkan dalam proses pengadaan dan distribusi, di negeri Paman Sam 
tersebut, pihak swasta bahkan juga dilibatkan untuk “memaksa” masyarakat agar 
mau divaksinasi. Ini misalnya tercermin dari kebijakan perkantoran yang 
mewajibkan karyawan-karyawannya untuk melakukan  vaksinasi. 

 
Kendati kebijakan mewajibkan tersebut masih menjadi kontroversi di AS, namun, 
Wendy A Parmet dalam tulisannya di The Atlantic mengakui bahwa masyarakat 
Amerika lebih patuh kepada atasannya ketimbang pejabat pemerintah. 

Baca Juga: Perang Vaksin AS-Tiongkok Bayangi Jokowi? | PinterPolitik.com

Meski Ia sendiri mengkritisi aturan kewajiban vaksinasi bagi karyawan, namun Ia 
tak menyangkal bahwa dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar masyarakat AS 
tetap "ragu-ragu terhadap vaksin" maka prospek pengusaha yang menggunakan 
kekuatannya untuk menekan pekerjanya agar divaksinasi bisa jadi sangat menggoda.

Pada akhirnya, meski kekhawatiran bahwa vaksin akan dimanfaatkan pihak swasta 
untuk mencari keuntungan ekonomi memang masuk akal, namun tak dapat dipungkiri 
wacana vaksinasi mandiri tetap menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi 
persoalan vaksinasi yang tengah dihadapi pemerintah. 

Namun pemerintah kiranya tetap perlu merancang sejumlah regulasi ketat sebelum 
memutuskan untuk benar-benar melibatkan pihak swasta agar apa yang 
dikhawatirkan para epidemiolog tidak menjadi kenyataan. Mari kita nantikan saja 
bagaimana kelanjutan dari wacana vaksinasi mandiri ini. (F63) 

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/B4911065F9FA4381AD02DAE9693FA921%40A10Live.

Reply via email to