Persetujuan Multilateral EDI Resmi Diberlakukan 2021-02-22 11:28:15 http://indonesian.cri.cn/20210222/c513e4c7-a9c7-1641-a3cc-78727345cb1a.htmlMenurut Kementerian Perdagangan, Persetujuan Kerangka Pemudahan Perdagangan EDI Lintas Wilayah Asia dan Pasifik secara resmi berlaku dari tanggal 21 Februari lalu. Ini merupakan persetujuan multilateral perdagangan EDI lintas wilayah yang pertama dalam kerangka PBB, akan memudahkan barang dagangan para anggota Asia-Pasifik memasuki pasar satu sama lain.
Persetujuan ini disponsori oleh ESCAP PBB, memacukan perundingan mulai dari April tahun 2015 dan berakhir pada Mei tahun 2016, dengan diikuti lebih dari 30 anggota ESCAP termasuk Tiongkok, Rusia, Korsel, India dan Indonesia. Sejauh ini, persetujuan telah berlaku di lima negara penandatangan termasuk Tiongkok, Filipina dan Bangladesh. Persetujuan meminta berbagai pihak berupaya membentuk kerangka kebijakan negara demi terwujud perdagangan lintas batas melalui EDI, menggunakan sistem EDI yang sudah ada atau membentuk sistem perdagangan EDI yang baru, mewujudkan pertukaran data dan dokumen perdagangan secara elektronik, terutama mendorong berbagai pihak mempercepat pembangunan sistem jendela tunggal dan menggunakannya dalam perdagangan lintas wilayah. Penanggung jawab seksi internasional Kementerian Perdagangan menyatakan, persetujuan akan lebih lanjut memainkan keunggulan pasar skala raksasa Tiongkok, memberikan kesempatan pasar yang lebih luas dan mudah kepada para anggota Asia-Pasifik. Sementara itu, juga menguntungkan barang-barang Tiongkok memasuki pasar negara Asia-Pasifik lain dan meningkatkan lebih lanjut fasilitasi perdagangan Tiongkok. Penanggung jawab ini menyatakan, karena semua anggota adalah negara sekitar Satu Sabuk Satu Jalan, terwujudnya perdagangan EDI akan mendorong konektivitas dan sinergi perdagangan di Asia Pasifik. Pada periode krusial melawan wabah virus corona, juga memberikan sinyal para anggota bersama melawan wabah dan mendukung sistem perdagangan multilateral. Saat ini, Tiongkok telah mengadakan titik uji coba reformasi kepabeanan EDI di seluruh negeri, mengakui daya hukumnya sama dengan sertifikat kertas. Pada tahap selanjutnya, berbagai pihak akan menyusun rencana aksi untuk mendorong penerapan persetujuan ini termasuk tindakan rinci dan jadwal. Media AS: Kebohongan AS Terkait Xinjiang Berasal Laporan Palsu 2021-02-22 10:45:01 http://indonesian.cri.cn/20210222/f8a98874-244f-35f7-2dc5-f820c500758a.htmlMenurut media setempat AS, tuduhan pemerintah AS yang menyebut Tiongkok melakukan apa yang disebut genosida ras di Xinjiang hanya berdasarkan laporan dari seorang ekstremis agama sayap kanan, laporan ini menyertai angka palsu dan memutarbalikkan fakta dengan niat yang jahat. Situs web Grey Zone AS Kamis lalu (18/2) menunjukkan, pemerintah AS dan sejumlah media arus utama Barat hanya berdasarkan laporan yang dikeluarkan seorang ekstremis agama sayap kanan bernama Adrian Zenz melayangkan tuduhan bahwa di Xinjiang terjadi apa yang disebut genosida ras. Grey Zone mengatakan, setelah mengevaluasi laporan Zenz, pihaknya menemukan laporan tersebut dengan semaunya menggunakan angka dan bahan palsu serta memutarbalikkan kenyataan dengan niat yang jahat. Grey Zone menunjukkan, dalam laporannya menulis bahwa penurunan jumlah penduduk etnis minoritas di sejumlah tempat Xinjiang bisa diidentifikasi sebagai genosida ras. Tapi menurut angka yang disertainya, jumlah populasi etnis Uighur Xinjiang meningkat tajam antara tahun 2010-2018, indeks pertumbuhan populasi etnis Uighur Xinjiang antara tahun 2005-2015 lebih tinggi dari pada etnis Han. Angka ini bertentangan dengan komentarnya. Selain itu, Zenz menodai penyebarluasan pelayanan pengobatan publik sebagai fakta genosida ras, dan memproduksi angka palsu terkait operasi keluarga berencana Xinjiang untuk membuktikan pandangannya. Laporan Grey Zone menunjukkan, sejumlah media arus utama Barat menilai Zenz sebagai ahli masalah Tiongkok, tapi tidak menyebut latar belakang politik dan agamanya. Zenz yang berasal dari Jerman adalah tokoh agama sayap kanan ekstrem, dan kini dipekerjakan oleh organisasi sayap kanan ekstrem Yayasan Peringatan Korban Komunisme (VOC) yang dibentuk oleh pemerintah AS. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/B62912AB62BC49858755DB8A892EF381%40A10Live.
