Mengapa kurang lebih ยพ  abad di pangkuan  ibu pertiwi  bisa miskin?
 Miskin artinya juga  terkebelakang. Kebodohan anggota mayarakat
setempatkah ataukah takdir Allah? Kalau bukan kebodohan dan takdirNya,
apakah dibutuhkan satu abad lagi atau lebih untuk bisa keluar dari belunggu
rantai kemiskinan dan keterbelakangan  yang diderita selama ini? Sulit
bukan berarti tidak bisa. Apa yang harus dilakukan?

https://tabaos.id/maluku-no-4-termiskin-di-indonesia-tanggung-renteng-kepala-daerah/

Maluku No.4 Termiskin di Indonesia, Tanggung Renteng Kepala Daerah

By  *Redaksi* <https://tabaos.id/author/redaksi/>  22/02/202

[image: image.png]


*Akan sulit rasanya, Maluku bisa keluar dari kemiskinan, bila masih saja
ada kepala daerah kabupaten dan kota orientasinya hanya pada pengadaan dan
pengerjaan proyek-proyek padat modal. Apalagi yang kemudian mengerjakan
proyek hanya kerabat dan keluarga dekat pejabat.โ€*

*Oleh: Ikhsan Tualeka*

Belakangan ini, publik di Maluku terutama melalui media sosial turut
membahas indeks kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang kembali
menempatkan Maluku pada urutan keempat setelah Papua, Papua Barat dan Nusa
Tenggara Timur. Angka kemiskinan di Maluku 17,99 persen.

Sejumlah pihak turut dipersalahkan. Gubernur Maluku yang baru menjabat
belum genap 2 tahun juga turut kena getah. Bahkan ada warganet yang sengaja
mem-posting poster atau leaflet yang berisi janji kampanye Gubernur Murad
Ismail dengan *caption* yang cenderung mendiskreditkan.

Namun apakah ini tanggung jawab gubernur semata?. Pertanyaan yang tentu
harus dijawab dengan objektif. Harus diakui, dua tahun tentu waktu yang
terlalu singkat untuk dapat mengupayakan pengentasan kemiskinan di satu
daerah dengan komprehensif.

Apalagi lebih dari satu tahun ini, dunia, Indonesia, termasuk Maluku juga
dihadang oleh pandemi Covid-19. Situasi yang turut menarik turun
produktivitas berbagai elemen, pemerintah serta masyarakat, utamanya pada
sektor ekonomi, berujung pada melonjaknya persentase angka kemiskinan
secara nasional.

Itu artinya, siapapun yang menjadi gubernur, tentu bukan perkara mudah
menjalankan pemerintahan, khususnya dalam program-program pengentasan
kemiskinan dalam situasi pandemi. Walaupun sejumlah inisiatif bisa saja
dilakukan dalam situasi ini, antara lain pernah saya usulkan dalam satu
tulisan sebelumnya, yaitu melalui reformasi birokrasi.

Hemat saya, dengan upaya reformasi birokrasi, program-program pengentasan
kemiskinan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena lebih bisa
terukur antara *output* dan *outcome* nya, seperti dijelaskan dalam
teori *Balanced
Scorecard*: mekanisme dalam sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi
dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Lebih dari itu, tulisan atau catatan pendek ini, sebenarnya hendak
memberikan titik tekan yang proporsional, terutama pada tanggung renteng
yang sama dari para kepala daerah, dalam hal ini bupati dan walikota di
Maluku atas realitas kemiskinan yang tersaji, setidaknya dalam data
statistik.

<https://tabaos.id/mengapa-maluku-miskin-revolusi-industri-untuk-maluku/>

*Baca Juga  Mengapa Maluku Miskin? Revolusi Industri untuk Maluku
<https://tabaos.id/mengapa-maluku-miskin-revolusi-industri-untuk-maluku/>*



Betul, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat jelas bertanggung jawab
dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah. Termasuk pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang lebih baik.

Tapi perlu dicatat, yang lebih dekat serta memiliki wilayah serta
masyarakat adalah bupati dan walikota. Kewenangan, teritorial dan penduduk
dibagi habis pada semua kepala daerah di bawah gubernur. Itu artinya, upaya
pengentasan kemiskinan pada satu provinsi, juga sangat tergantung atau
terkait langsung dengan kapasitas dan kinerja para bupati dan walikota di
provinsi itu, termasuk pula dengan DPRD.

Semua memiliki tanggung jawab kolektif yang sama. Karena itu, buruknya tata
kelola pemerintahan, tidak adanya orientasi pembangunan yang jelas, dan
gagalnya program-program yang dapat berkontribusi pada pengentasan
kemiskinan di satu daerah, kabupaten atau kota, akan turut menarik turun
indeks kemiskinan secara kolektif di provinsi itu.

Dalam konteks ini, menjadi kurang bijak, bila semua persoalan dibebankan
hanya pada gubernur semata. Yang jelas, situasi saat ini, yakni berada pada
level buruk, sementara daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah
adalah satu situasi yang paradoks atau  ironis bisa terjadi.

Sehingga sudah mestinya semua pemimpin di berbagai level menjadikan
pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama secara bersama-sama. Paradigma
kolektif dari para pemangku kewajiban untuk dapat melihat kepentingan
masyarakat sebagai agenda penting adalah sebuah keniscayaan.

Sebab akan sulit rasanya, Maluku bisa keluar dari situasi ini, bila masih
saja ada kepala daerah kabupaten dan kota yang orientasinya hanya pada
pengadaan dan pengerjaan proyek-proyek padat modal, ketimbang mengupayakan
proyek yang padat karya. Apalagi yang kemudian mengerjakan proyek hanya
kerabat dan keluarga dekat pejabat.

<https://tabaos.id/sunlight-as-a-disinfectant-cara-cegah-korupsi/>

*Baca Juga  ๐—ฆ๐˜‚๐—ป๐—น๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜ ๐—”๐˜€ ๐—ฎ ๐——๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜: Cara Cegah
Korupsi <https://tabaos.id/sunlight-as-a-disinfectant-cara-cegah-korupsi/>*



Entrepreneur karbitan dari keluarga pejabat ini pun biasanya mengerjakan
proyek asal jadi, tak sesuai kebutuhan, dan banyak yang rusak tak lama
setelah proyek selesai dikerjakan. Hal lumrah di Maluku, menyaksikan ada
keluarga pejabat yang akhirnya menguasai hampir semua proyek di daerah itu.

Fenomena semacam ini yang membuat kondisi Maluku sulit bangkit dari
keterpurukan. Apalagi dengan porsi alokasi APBN atau transfer pusat ke
daerah yang relatif sedikit. Ditambah elit lokal yang minim inovasi dan
kreativitas, tampil bukan sebagai pemimpin, tapi  local strongmen meminjam
istilah Migel dan Hadiz, atau raja-raja kecil, makin memperparah situasi

Memang ada banyak strategi dan pendekatan yang dapat diupayakan. Namun
tidak salah atau relevan jika semua pihak, terutama para kepala daerah, mau
sedikit belajar dari pengalaman empirik yang progresif  dari kepemimpinan
di tempat lain.

Termasuk belajar dari pencapaian dari satu desa, yang sebelumnya termiskin,
tapi di tangan kepala desa yang visioner dan kreatif, desanya berubah
menjadi kaya dengan pendapatan yang fantastis. Bahkan hingga dikunjungi dan
dipuji-puji oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani

Adalah Junaidi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten,
Jawa Tengah yang belakangan ini viral di media sosial. Betapa tidak,
sebagai kepala desa, Junaidi mampu mengubah desanya dari desa termiskin,
menjadi desa kaya dan mampu mensejahterakan rakyat desanya.

Dari pendapatan desa, Junaidi bahkan sanggup membeli mobil mewah, Alphard,
sebagai tunggangan sehari-hari dalam berdinas. Semua itu karena ia memiliki
strategi atau rumus dalam memajukan desanya, yang sempat masuk dalam daftar
desa termiskin di Provinsi Jawa Tengah.

Kepala desa ini punya setidaknya tiga jurus andalan dalam upaya membangun
Desa Ponggok, yakni: Pertama, adanya tata ruang perencanaan yang matang dan
menentukan skala prioritas pembangunan desa; Kedua, mengembangkan dan
memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Ketiga, memperbaiki Sumber Daya
Manusia (SDM) dan mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi di desanya.

<https://tabaos.id/juara-lari-ultra-marathon-tour-de-malaysia-asal-maluku-tak-diapresiasi-pemerintah/>

*Baca Juga  Juara Lari Ultra Marathon Tour De Malaysia Asal Maluku Tak
Diapresiasi Pemerintah
<https://tabaos.id/juara-lari-ultra-marathon-tour-de-malaysia-asal-maluku-tak-diapresiasi-pemerintah/>*



Junaedi menjadi Kepala Desa Ponggok sejak tahun 2006. Sebelum Junaidi
menjabat, pendapatan Desa Ponggok hanya Rp 80 juta per tahun. Tapi setelah
ia menjabat, pendapatan desa meningkat menjadi Rp 120 juta per tahun,
bahkan di tahun 2017 sudah mencapai Rp 12 miliar. Pendapatan itu terutama
dari sektor pariwisata yang memang dijadikan prioritas,

Sungguh satu pencapaian luar biasa, yang patut diapresiasi dan bila perlu
diduplikasi. Meski ada saja pihak yang akan mencari alasan untuk mengelak
dari kegagalan dan ketidakmampuan, dengan mengatakan kalau mengurus satu
desa berbeda dengan mengelola satu kabupaten, kota atau provinsi. Tapi
belajar dari jurus sang kepala desa, sepertinya relevan, tinggal skala atau
cakupannya diperluas sesuai wilayah โ€˜kekuasaanโ€™.

Karena untuk menjadi maju, daerah-daerah di Maluku, butuh tata ruang
perencanaan yang matang dan komprehensif, adanya skala prioritas
pembangunan yang didukung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
berkelas, inovatif dan mampu mengelola potensi daerah untuk menambah PAD,
bukan justru jadi beban daerah. Termasuk pula dengan meningkatkan kualitas
SDM guna menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi daerah.

Rumus dari Junaedi memang terlihat sederhana, namun nyatanya berdampak
signifikan terutama dalam pengentasan kemiskinan di desanya. Semua itu
dapat terjadi asalkan ada kemauan atau komitmen yang kuat disertai
konsistensi dari para pemimpin di daerah dalam membangun daerahnya.

Setiap pemimpin harus mau berfikir cerdas, bekerja keras dengan ikhlas dan
tuntas untuk kepentingan rakyat, bukan malah mengumpul kan pundi-pundi
kekayaan untuk diri dan kelompoknya. Perlu diingat, sesungguhnya setiap
pemimpin akan diminta pertanggungjawaban, di dunia, apalagi di akhirat.
Sapa bale batu, batu bale dia.

*Ambon, 22 Februari 2021*

*Penulis adalah Founder IndoEast Network*

-- 
Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google 
Grup.
Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim 
email ke [email protected].
Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi 
https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2A5NknYMFL1%2BhPoF34erfkxdD_%2Bvp9Da4PxMvYn%3DTw5kw%40mail.gmail.com.

Reply via email to