Tiongkok Imbau Keadilan Pembagian Vaksin di Dewan HAM PBB 2021-06-23 13:47:34 http://indonesian.cri.cn/20210623/6911bfd4-3b1d-c6ab-1c67-47aa67d9733d.htmlSaat berdialog dengan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM mengenai masalah penanganan pandemi Corona dalam Sidang Dewan HAM PBB ke-47 hari Senin lalu (21/6), Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB di Jenewa, Chen Xu, mewakili lebih dari 60 negara berpidato dan mengimbau pembagian adil vaksin di seluruh dunia.
Chen Xu menyatakan, wabah virus Corona masih menyebar di seluruh dunia, hal ini telah menimbulkan dampak negatif yang serius kepada perkembangan ekonomi dan sosial berbagai negara terutama negara berkembang. Wabah menunjukkan pentingnya hak ekonomi, sosial dan budaya, memperlihatkan pentingnya solidaritas dan kerja sama antar berbagai negara. Chen Xu menyatakan, vaksin adalah alat yang kuat untuk memenangkan wabah, maka harus menjadi produk publik global. Tapi aksesibilitas dan keterjangkauan vaksin menjadi masalah serius. Nasionalisme vaksin dan penimbunan vaksin yang jumlahnya jauh melebihi kebutuhan sangat mengkhawatirkan. Tiongkok mendukung imbauan PBB terkait pembagian adil vaksin di seluruh dunia, mendesak semua negara berdasarkan semangat kerja sama dan bersolidaritas, menjadikan komitmen sebagai aksi riil, mendukung negara-negara berkembang yang luas memperoleh vaksin virus Corona dengan tepat waktu, meningkatkan aksesibilitas dan produksi vaksin di negara-negara berkembang termasuk negara-negara paling terbelakang, demi menyelamatkan jiwa dan selekasnya memenangkan wabah. Tiongkok mengimbau negara berkemampuan untuk aktif ikut serta dalam kerja sama dan pembangunan internasional, membantu negara-negara berkembang mewujudkan pembangunan berkelanjutan, secara efektif mengatasi dampak wabah. Banyak negara berkembang menyatakan terima kasih kepada Tiongkok yang telah memberikan bantuan vaksin kepada mereka. Pidato yang disampaikan Tiongkok menyuarakan suara hati negara-negara berkembang, diharapkan negara-negara dapat mendukung pembagian vaksin secara adil. Jubir Delegasi Tiongkok Tanggapi Pernyataan Salah Komisaris Tinggi PBB untuk HAM 2021-06-23 13:45:31 http://indonesian.cri.cn/20210623/80da1ac8-a3ff-e8c5-e8f2-8c026df9fc01.htmlKomisaris Tinggi PBB untuk HAM di Dewan HAM PBB dengan tidak mempedulikan kenyataan menyampaikan pernyataan salah mengenai masalah Hong Kong dan Xinjiang, serta mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok. Tiongkok menyatakan pertentangan keras terhadap hal ini. Liu Yuyin menunjukkan, penyusunan dan penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong adalah kedaulatan Tiongkok. Undang-undang ini memberikan jaminan sistem dan hukum yang kuat dalam memelihara perdamaian, stabilitas dan kemakmuran jangka panjang Hong Kong, serta memastikan sistem dan jaminan hukum yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan Satu Negara Dua Sistem yang stabil dan berjangka panjang, serta telah mendapat dukungan dari mayoritas warga Hong Kong. Setelah Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong diberlakukan, Hong Kong telah mewujudkan perubahan penting dari kekacauan sampai pembenahan, kehidupan rakyat telah terlepas dari ancaman kegoncangan dan kekerasan, berbagai hak dan kebebasan yang legal dapat dilakukan dalam lingkungan yang aman, termasuk kebebasan berbicara, pers dan penerbitan. Kebebasan apa pun memiliki batas dan tidak boleh menerobos garis batas keamanan negara, perjanjian terkait telah menentukannya dengan jelas. Hong Kong adalah sosial yang dikelola dengan hukum, setiap warga mempunyai status setara di hadapan hukum, siapa pun tidak boleh menginjak hukum, dan pasti akan dihukum jika melanggar hukum. Liu Yuyin menyatakan, saat ini, sosial Xinjiang tenteram dan stabil, ekonominya makmur dan berkembang, kehidupan rakyat makmur dan sejahtera. Berbagai HAM rakyat Xinjiang mendapat jaminan penuh. Sejumlah negara dan kekuatan tertentu bertolak dari tujuan politik, menyebarluaskan kebohongan terkait Xinjiang, mencoba menodai citra Tiongkok, mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok dan mencegah perkembangan Tiongkok, rencana mereka tak akan tercapai. Tiongkok menyambut Komisaris Tinggi PBB untuk HAM berkunjung ke Xinjiang. Tiongkok berkali-kali menegaskan bahwa kunjungan semacam ini seharusnya adalah kunjungan bersahabat, tujuannya adalah mendorong pertukaran dan kerja sama antara kedua pihak, bukannya mengadakan investigasi praduga bersalah. -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/EF28F89EF0B84E82861596541A8ADAF4%40A10Live.
