*Mengapa tidak memerintah sampai dunia kiamat? Ayo monggo-monggo plissss* On Mon, Jul 5, 2021 at 3:15 AM Chan CT <[email protected]> wrote:
> Jokowi Memimpin Sampai 2027? > *R53 * <https://www.pinterpolitik.com/author/r53-203>*- Sunday, July 4, > 2021 22:00* > > https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-memimpin-sampai-2027 > *Presiden Joko Widodo (Foto: Ekonomi Bisnis.com)* > > *6 min read* > > *Disebutkan ada dua skenario yang disiapkan untuk memperpanjang masa > jabatan Presiden Jokowi, yakni tiga periode dan memperpanjang masa jabatan > sampai 2027. Terkait yang kedua, pola tersebut telah terjadi di berbagai > kasus, khususnya di tengah krisis. Apakah skenario kedua akan berhasil?* > ------------------------------ > > *PinterPolitik.com* <https://www.pinterpolitik.com/a> > > *“Will power is to the mind like a strong blind man who carries on his > shoulders a lame man who can see.” – Arthur Schopenhauer, filsuf Jerman* > > Mungkin banyak di luar sana yang sinis terhadap isu presiden tiga periode. > “Ini hanyalah isu gorengan,” cetusnya. Namun, bagaimana jika isu ini > benar-benar tengah diusahakan? Kemungkinan ini tergambar dalam laporan > Tempo yang bertajuk *Malu Kucing Ronde Ketiga*. > > Disebutkan, terdapat orang-orang lingkar Istana yang tengah menjajaki > wacana ini. Mereka mendekati berbagai petinggi partai politik (parpol), > lembaga survei, hingga pakar hukum. Ada dua skenario yang diketahui. > *Pertama* adalah presiden tiga periode. *Kedua* adalah memperpanjang masa > jabatan Presiden dan DPR selama dua sampai tiga tahun. > > Dalam keterangannya, Wakil Ketua MPR Sjarifuddin tampak menegaskan > skenario kedua. “Saya dengar itu, tapi baru non-formal. Perpanjangannya > bukan lima tahun, tapi dua atau beberapa tahun,” begitu tegasnya. > > Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 24 Maret dapat > dibaca sebagai afirmasi atas laporan Tempo tersebut. "Hari ini Pak Jokowi > dikocok berkeinginan tiga periode. Orang yang ngomong itu yang ingin > sebetulnya suatu hari tiga periode," begitu ujar Mega. > > Nah, jika benar skenario kedua tengah diusahakan, seberapa besar > peluangnya terealisasi? > > > *Momentum Emas* > > Bagi kebanyakan orang, pandemi Covid-19 adalah mimpi buruk. Pandemi tidak > hanya menjadi bencana kesehatan, melainkan juga bencana ekonomi. > > Namun, secara politik, pandemi tampaknya adalah kesempatan emas yang > mungkin hanya datang sekali. Seperti dalam laporan Tempo, pandemi telah > menjadi dalih untuk memperpanjang masa jabatan presiden. > > Pada 20 Maret 2020, Yuval Noah Harari dalam tulisannya *The World After > Coronavirus* telah menegaskan persoalan ini. Tidak seperti kebanyakan > orang yang melakukan analisis ekonomi, Harari justru melihat aspek politik > dan memprediksi pandemi Covid-19 dapat menjadi preseden atas kebangkitan > otoritarianisme. > > Poin utama yang diungkapkan Harari adalah hadirnya *surveillance state* atau > negara pengawasan. Tingkat penularan Covid-19 yang tinggi telah membuat > berbagai pemerintah dunia meningkatkan pengawasannya untuk menjaga > masyarakat mematuhi *physical distancing*. Teknologi CCTV banyak > digunakan untuk kepentingan tersebut. > > Tidak hanya dari sisi pemerintah, Harari juga melihat masyarakat menjadi > lebih toleran terhadap pengawasan negara di tengah pandemi. > > *Baca Juga: Jokowi Tiga Periode, Kepentingan Siapa? > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-tiga-periode-kepentingan-siapa>* > > Sebelumnya, Harari telah mengkritik mantan Perdana Menteri (PM) Israel > Benjamin Netanyahu karena menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk > “membunuh” demokrasi. Netanyahu yang kalah dalam pemilu justru memanfaatkan > momen pandemi untuk menutup Parlemen Israel, memerintahkan masyarakat untuk > tetap di rumah, dan menetapkan keadaan darurat. > > Harari kemudian menyebut Netanyahu sebagai seorang diktator. Bagaimana > mungkin ia menetapkan keadaan darurat padahal tidak memperoleh mandat > setelah kalah dalam pemilu. > > Pandangan serupa juga dikeluarkan Shaun Walker dalam tulisannya *Authoritarian > leaders may use Covid-19 crisis to tighten their grip*. Mengutip ilmuwan > politik Bulgaria, Ivan Krastev, pandemi disebut telah membuat masyarakat di > berbagai belahan dunia memiliki toleransi atau penerimaan atas pemerintah > yang berlaku otoriter dalam upayanya memerangi krisis. > > Tidak hanya pada kasus pandemi, krisis lainnya seperti perang juga menjadi > momentum emas kekuasaan untuk memperpanjang kursi empuknya. Presiden ke-32 > Amerika Serikat (AS) Franklin Roosevelt adalah salah satu contohnya. > > Dengan dalih situasi krisis akibat Perang Dunia II, Roosevelt meruntuhkan > fondasi Presiden pertama AS George Washington yang memilih tidak maju untuk > periode ketiga. Fondasi selama 141 tahun runtuh. Tidak hanya maju untuk > periode ketiga, Roosevelt bahkan kembali maju untuk keempat kalinya. > > Kasus Roosevelt kemudian menjadi pembuka amendemen konstitusi AS dan > menetapkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. > > Tidak hanya dari segi politik, situasi krisis akibat pandemi juga menjadi > momentum emas pemerintah dalam menerapkan apa yang disebut sebagai hukum > represif. Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya *Hukum > Responsif* menyebutkan hukum represif adalah situasi ketika posisi hukum > subordinat terhadap politik. Hukum bekerja untuk memenuhi kepentingan > kekuasaan. > > Singkatnya, dengan memanfaatkan pandemi Covid-19, mudah saja membuat > rasionalisasi bahwa ini adalah situasi krisis, sehingga masa jabatan > Presiden dan anggota DPR sebaiknya diperpanjang beberapa tahun. > > Seperti pernyataan pakar hukum tata negara Refly Harun, realisasi > perpanjangan masa jabatan presiden berada di tangan para elite yang tengah > berkuasa. > *Bayang-bayang Oligarki?* > > Pernyataan Refly tersebut menegaskan pendapat Kepala Lembaga Ilmu > Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor yang menyebutkan demokrasi di > Indonesia adalah pencampuran dengan oligarki. Mengutip definisi Profesor > ilmu politik Northwestern University, Jeffrey A. Winters, oligarki adalah > “politik mempertahankan kekayaan” oleh mereka yang memiliki kekayaan > material. > > Pendapat Firman Noor sebenarnya adalah konsekuensi dari babak baru > demokrasi Indonesia yang menerapkan pemilihan langsung. Pasalnya, seperti > dalam temuan Edward Aspinall dan Ward Berenschot di buku *Democracy for > Sale*, ongkos politik yang tinggi telah membuat praktik klientelisme > menjadi tidak terhindarkan. > > Bayangkan saja, untuk maju sebagai calon bupati saja membutuhkan dana > minimal Rp 30-50 miliar. Sedangkan Presiden? Menurut berbagai pihak dapat > menyentuh angka Rp 7 triliun. Tentu pertanyaannya, berapa banyak kandidat > yang memiliki kekuatan kapital sebesar itu? > > Kondisi ini membuat para kandidat harus mencari sponsor untuk memenuhi > kebutuhan logistik. Di sini peran besar para oligark yang memiliki kekuatan > kapital. Fenomena ini berkonsekuensi membuat politik menjadi semacam > aktivitas ekonomi yang berkutat pada untung-rugi. > > *Baca Juga: Plutokrasi, Naif Jokowi Jauhi Pengusaha? > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/plutokrasi-naif-jokowi-jauhi-pengusaha-1>* > > Persoalan ini juga disebutkan dalam laporan Tempo. Iming-iming > perpanjangan masa jabatan disebut merupakan tawaran yang menggiurkan karena > para anggota DPR tidak perlu mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk > Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. > > Dengan kata lain, sebenarnya mudah menebak siapa yang berada di balik > wacana ini. Mereka adalah para oligark yang telah melakukan investasi > politik atau mereka yang diuntungkan di bawah pemerintahan Jokowi. > > Jika benar demikian, persoalan ini persis seperti tulisan Kishore > Mahbubani yang berjudul *Can America Escape Plutocracy? *ketika > menjelaskan fenomena plutokrasi di AS. Mengutip dua ilmuwan politik dari > Princeton University, yakni Martin Gilens dan Benjamin I. Page, hasil > politik di negeri Paman Sam disebut mencerminkan kepentingan orang kaya, > dan bukannya suara mayoritas. > > Tulis keduanya, "di Amerika Serikat, temuan kami menunjukkan, mayoritas > tidak berkuasa – setidaknya tidak dalam arti kausal untuk benar-benar > menentukan hasil kebijakan." > > Mahbubani juga mendefinisikan plutokrasi dengan sebutan peyoratif dari > ekonom peraih hadiah Nobel, Joseph Stiglitz. Plutokrasi adalah sistem > pemerintahan dari 1 persen masyarakat, untuk 1 persen masyarakat, dan oleh > 1 persen masyarakat. Ini adalah pemerintahan yang dijalankan untuk menjaga > *status quo* dari 1 persen orang paling kaya. > > *Well*, seperti dalam tulisan PinterPolitik sebelumnya, *Tiga Periode, > Mitos Suara Rakyat? > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/tiga-periode-mitos-suara-rakyat>*, > menjawab pertanyaan seberapa besar peluang perpanjangan masa jabatan > presiden sebenarnya sangat mudah. > > Selama elite hanya melihat suara rakyat sebagai mitos dan menggunakan > hukum ortodoks, realisasi wacana ini hanya soal hitungan waktu kapan > kesepakatan para elite tercapai. Kita harus terus mengawasi. (R53) > > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/EB997EBBE24749088DB422A55A62E045%40A10Live > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/EB997EBBE24749088DB422A55A62E045%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CAGjSX2CXnuqGKvyCKkEaSp2un7_qPhxYMF%2Bq11G6ZJyA00C0NA%40mail.gmail.com.
