*Sebagai rakyat jelata awam geopolitik sebaiknya saya menunggu arahan bijak dari pak Chan yang menguasai peta geopolitik dunia masa kini. *
Pada tanggal Sen, 9 Agu 2021 pukul 08.19 Chan CT <[email protected]> menulis: > Saatnya Jokowi Bantu Uighur? > *G69 * <https://www.pinterpolitik.com/author/g69>*- Sunday, August 8, > 2021 19:00* > > https://www.pinterpolitik.com/in-depth/saatnya-jokowi-bantu-uighur > *Sebuah aksi bela Uighur yang dilaksanakan di Indonesia. (Foto: Istimewa)* > > *8 min read* > > *Dugaan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) > terhadap kelompok Muslim Uighur di Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok > (RRT), terus menjadi isu panas yang dimanfaatkan oleh pemerintah Amerika > Serikat (AS). Lantas, peran apa yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo > (Jokowi) di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar?* > ------------------------------ > > *PinterPolitik.com <https://www.pinterpolitik.com/>* > > Rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) dalam persaingan > geopolitik masih terus terjadi. Kedua belah pihak saling melemparkan > tudingan yang memicu ketegangan hingga memancing tensi tinggi. > > Fenomena ini sudah terjadi sejak era pemerintahan Presiden AS Donald Trump > dan masih terjadi di rezim Presiden AS Joe Biden. Perseteruan panjang ini > seolah membangkitkan memori Perang Dingin yang terjadi pasca-Perang Dunia > II antara AS dengan Uni Soviet. Saat itu, kedua negara berupaya memperluas > pengaruhnya terhadap negara-negara lain tanpa melakukan perang secara > terbuka. > > Perseteruan pada era Perang Dingin tersebut lebih mengarah kepada > persaingan senjata khususnya nuklir hingga perjalanan menuju ke luar > angkasa. Alhasil, dinamika persaingan antar keduanya terhenti setelah Uni > Soviet akhirnya pecah menjadi negara-negara bagian. Momentum itulah yang > menjadi awal bagi negeri Paman Sam menjelma sebagai negara hegemoni. > > Namun, menjadi sebuah negara hegemoni dengan jangka waktu yang cukup > panjang ternyata cukup membuat AS merasa menjadi *lonely superpower* (negara > adidaya yang kesepian). Hal inilah yang menyebabkan AS berupaya untuk terus > mencari sebuah keseimbangan dalam tatanan dunia – salah satunya dengan > mencari negara kuat layaknya Uni Soviet pada masa lalu. > > Bertepatan dengan itu, muncul lah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai > negara yang dianggap bisa menantang hegemoni AS di tatanan dunia. Kemajuan > perekonomian Tiongkok ternyata menjadi salah satu faktor yang dianggap bisa > mengancam hegemoni AS. > > Melihat situasi ini, AS tidak tinggal diam sehingga terus melakukan > konfrontasi dengan Tiongkok. Menyadari hal ini, maka Wakil Menteri Luar > Negeri Tiongkok Xie Feng menegaskan bahwa ada upaya dari negeri Paman Sam > untuk menetapkan Tiongkok sebagai musuh imajiner. Tujuannya yakni agar AS > bisa mencapai tujuan nasionalnya sebagai negara hegemoni. > > Berbagai cara dilakukan oleh AS untuk membendung pengaruh negeri Tirai > Bambu tersebut agar tidak berhasil menancapkan pengaruhnya kepada > negara-negara lain. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia > (HAM), AS begitu kritis terhadap setiap adanya dugaan pelanggaran HAM > terutama yang melibatkan Tiongkok. > > *Baca Juga: Jokowi, Tiongkok, dan Bayangan Nazi > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/jokowi-tiongkok-dan-bayangan-nazi>* > [image: Uighur Jadi Pembicaraan] > <https://www.instagram.com/pinterpolitik/> > > Salah satu kasus yang dinilai cukup membuat Tiongkok terganggu adalah > dugaan adanya kamp tahanan muslim Uighur di Xinjiang. Bahkan, Biden sudah > membawa permasalahan tersebut ke forum internasional seperti G7 pada Juni > 2021 lalu. > > Kapitalisasi terhadap isu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur > sebenarnya sudah pernah terjadi pada era pemerintahan Donald Trump. Saat > itu, Menteri Luar Negeri AS yang menjabat, Mike Pompeo, meyakini adanya > genosida terhadap etnis Muslim Uighur. > > Pernyataan tersebut direspons dengan keras oleh otoritas Beijing dengan > memberikan sanksi terhadap 28 pejabat pemerintahan AS. Mereka serta > keluarganya tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Tiongkok, Hong Kong, dan > Makau. > > Kondisi hubungan yang memanas antara Tiongkok dan AS ternyata masih > berlanjut di era pemerintahan Biden. Berawal dari keinginan untuk > memperbaiki hubungan dengan Tiongkok di awal masa jabatannya, ternyata > janji tersebut tidak terealisasi. > > Hingga saat ini, hubungan antara kedua negara masih memanas terlebih > dengan adanya ajakan Biden kepada seluruh pemimpin di negara-negara G7 > untuk menentang praktik kerja paksa terhadap minoritas Uighur di Xinjiang. > Kondisi ini membuktikan bahwa relasi antar kedua negara tidak jauh berbeda > jika dibandingkan dengan era pemerintahan Donald Trump terutama dalam hal > memandang isu etnis minoritas Uighur. > > Dengan isu Muslim Uighur yang semakin mencuat di tengah “perang” narasi > AS-Tiongkok, bagaimana Indonesia menempatkan peran dan posisinya? Lantas, > perlukah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia mengambil peran > lebih? > > > *Us vs Them** ala Biden* > > Bukan sebuah rahasia jika Tiongkok menginginkan supaya isu pelanggaran HAM > terhadap etnis Uighur di Xinjiang tidak semakin meluas. Pemerintah Tiongkok > sudah pernah meminta kepada Turki untuk mendukung perlawanan Beijing > terhadap gerilyawan yang bergerak di Xinjiang. Tantangannya pun semakin > berat karena adanya eksistensi pasukan teroris ‘Turkistan Timur’ di wilayah > tersebut. > > Meski demikian, dukungan terhadap Tiongkok terkait maraknya isu > pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur datang dari negara besar di Timur > Tengah yaitu Arab Saudi. Menurut putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin > Salman, Tiongkok memiliki wewenang untuk memberantas terorisme dan > ekstremisme di wilayah Xinjiang. Sementara itu, Indonesia pun juga berupaya > menginisiasi kerja sama pendidikan Islam dengan otoritas Xinjiang yang > diperkirakan memiliki tujuan yang sama yakni memberantas ideologi > radikalisme. > > *Baca Juga: Mahfud, Moeldoko, dan Isu Uighur > <https://www.pinterpolitik.com/celoteh/mahfud-moeldoko-dan-isu-uighur>* > > Upaya yang dilakukan Tiongkok untuk mencegah merebaknya isu pelanggaran > HAM di Xinjiang tidak lepas dari tekanan dari negara-negara barat khususnya > AS. Presiden Biden kembali membangunkan narasi yang pernah diucapkan pada > saat awal menjabat yaitu Tiongkok sebagai negara yang mengancam > keberlangsungan demokrasi. > > Perspektif tersebut terus disuarakan dan isu etnis minoritas Uighur > menjadi salah satu isu yang terus dieksploitasi oleh AS. Tujuannya jelas > ingin membentuk sebuah opini terhadap Tiongkok. Ted Hopf dalam tulisannya > yang berjudul *The Promise of Constructivism in International Relations > Theory* menganalogikan sebuah fenomena – yaitu intervensi AS terhadap > Vietnam – dengan menggunakan kekuatan militer menjadi sebuah legitimasi > bahwa AS merupakan negara kuat. > > Kondisi ini menghasilkan sebuah nilai dan norma yang membuat pihak lain > mengakui identitas tersebut. Hal tersebut tentu tidak terjadi secara alami > melainkan melibatkan peran aktor negara. > > Demikian halnya dengan upaya AS yang terus mengeksploitasi isu Uighur di > forum internasional. Pembentukan opini melalui konstruksi pemikiran > dilakukan agar negara lain memandang bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan > oleh Tiongkok merupakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi. > > Hal ini tentu akan membentuk sebuah identitas bahwa negara otokrasi > seperti Tiongkok bisa mengancam perdamaian dunia. Maka, wajar jika Tiongkok > terus menerus membantah adanya pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur > tujuannya untuk mencegah upaya konstruksi yang berpotensi merugikan > negaranya. > > Dengan dikotomi demokrasi lawan otokrasi ala Biden ini, posisi apa yang > diambil Indonesia? Perlukah pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan yang > berbeda dengan konstruksi yang dibangun oleh pemerintahan Biden? > > > *Jokowi Bantu Tiongkok atau Uighur?* > > Perhatian negara-negara Muslim di dunia terhadap isu Uighur dianggap tidak > sebanding dengan isu aneksasi Israel terhadap Palestina. Sorotan terhadap > minimnya perhatian negara-negara mayoritas muslim ini diungkapkan di salah > satu wawancara antara DW (Deutsche Welle)dengan Direktur Institut Islam > Global dari Universitas Frankfurt Prof. Dr. Susanne Schroter. > > Intinya, negara-negara mayoritas muslim seperti Turki, Arab Saudi dan Iran > cenderung diam memandang isu etnis muslim Uighur disebabkan adanya > kepentingan ekonomi. Demikian juga dengan Indonesia yang sampai saat ini > memiliki hubungan yang erat dengan Tiongkok khususnya di bidang ekonomi dan > perdagangan. > > *Baca Juga: Muslim Uighur, Dilema Jokowi? > <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/muslim-uighur-dilema-jokowi>* > [image: Jokowi Dilema Muslim Uighur] > <https://www.instagram.com/pinterpolitik/> > > Menurut Duta Besar RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, investasi > negeri Tirai Bambu itu terus meningkat sejak tahun 2016. Bahkan, dalam tiga > tahun terakhir, Tiongkok menjadi negara terbesar kedua yang menanamkan > modal di Indonesia. > > Efek kerja sama ekonomi yang cukup menguntungkan ini cukup berpengaruh > terhadap sikap Indonesia terhadap Tiongkok. Hal ini juga pernah diungkapkan > oleh laporan berjudul *Explaining Indonesia’s Silence on the Uyghur > Issue *dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang > menyatakan bahwa sikap bungkam pemerintahan Jokowi terhadap pelanggaran HAM > atas etnis minoritas Uighur disebabkan adanya ketergantungan terhadap modal > dari Tiongkok. > > Tidak hanya itu, dalam laporan tersebut juga dikemukakan bahwa sektor HAM > bukan menjadi prioritas utama Indonesia dalam menjalin hubungan dengan > Tiongkok. Namun, Indonesia dianggap memprioritaskan isu Laut China Selatan > (LCS) serta proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). > > Jika melihat sejumlah alasan negara-negara mayoritas muslim cenderung > bungkam karena faktor ekonomi, dapat disimpulkan bahwa upaya *soft power* > Tiongkok > cukup berhasil dalam hal ini. Joseph Nye dalam bukunya yang berjudul *Soft > Power: Means To Success in World Politics* menegaskan bahwa *soft power* > merupakan > kemampuan untuk memengaruhi pihak lain tanpa adanya upaya paksaan. > > Sementara, *soft power* yang dimiliki negara bisa berasal dari berbagai > sumber seperti kebijakan, budaya, dan nilai-nilai politik. Dalam hal ini, > Tiongkok berhasil menggunakan kekuatan ekonomi negaranya untuk mempengaruhi > negara-negara lain untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan – seperti > halnya Indonesia yang beberapa waktu lalu menginisiasi program pendidikan > Islam kepada otoritas Xinjiang. > > Akibat *soft power *negara Tirai Bambuini, posisi pemerintahan Jokowi > terhadap isu Uighur alhasil dinilai masih abu-abu. Pasalnya, terlepas dari > berbagai kerja sama Indonesia-Tiongkok, Jokowi juga harus me-*manage* aspirasi > domestik yang menganggap bahwa pemerintahan Xi Jinping telah menciptakan > ketidakadilan di Xinjiang. > > Situasi dilematis juga mulai menghantui pemerintah Indonesia. Kembalinya > kebijakan luar negeri AS yang aktif membuat isu Uighur menjadi salah satu > cara memilih antara kubu “demokrasi” dan “otokrasi”. Di sisi lain, > pemerintahan Jokowi membutuhkan bantuan AS untuk menjaga stabilitas Asia > Tenggara di tengah panasnya LCS. > > Alhasil, posisi Jokowi semakin terdesak karena harus memilih “demokrasi” > atau “otokrasi” dalam konstruksi dunia yang baru – di mana masing-masing > pilihan memiliki konsekuensi tertentu. Bila pemerintahan Jokowi ingin > didengarkan oleh Biden, mungkin mengkritik apa yang terjadi di Xinjiang > merupakan langkah awal yang baik. Bukan begitu? (G69) > > -- > Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "GELORA45" di Google Grup. > Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, > kirim email ke [email protected]. > Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi > https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/FFDF23BF3AB84261AD1D475B3018CE3E%40A10Live > <https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/FFDF23BF3AB84261AD1D475B3018CE3E%40A10Live?utm_medium=email&utm_source=footer> > . > -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/CALcuTPSavmTMKfqfYbX6dnikBnOmDKZXW2Nh9jxv%3D52pg6LDYA%40mail.gmail.com.
