https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2222-kenapa-bukan-presiden Selasa 10 Agustus 2021, 05:00 WIB Kenapa bukan Presiden? Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group | Editorial Kenapa bukan Presiden? MI/Ebet Saur M Hutabarat Dewan Redaksi Media Group. SADIS dan kurang ajar kiranya itulah korona. Sadis karena dia, tanpa banyak cingcong, tak lama kemudian mencabut nyawa orang yang terpapar. Tidak banyak cingcong, yakni dalam makna yang terinfeksi dibikinnya bahkan bisa menderita tanpa gejala. Dia juga kurang ajar terhadap presiden. Bayangkan presiden dipaksanya untuk mengambil keputusan kepublikan yang umurnya hanya enam hari. Di hari keenam itu, pada pukul 7 malam, orang mulai menanti keputusan kepublikan yang separuh mengandung rasa ingin tahu, separuh lagi mengandung kecemasan. Itulah yang juga terjadi tadi malam. 'Menanti keputusan Jokowi soal PPKM level 4' disuarakan sebuah media online 10 jam sebelum pukul 7 malam itu. 'Nasib PPKM level 4 diputuskan malam ini', dilansir 29 menit sebelum pukul 7 malam. Namun, perkiraan meleset karena pukul 7 tadi malam ditengarai rapat kabinet baru selesai. Terjadi perubahan. Yang mengumumkan keputusan bukan pula Presiden Jokowi, melainkan tiga menteri Luhut B Pandjaitan, Airlangga Hartarto, dan Budi Gunadi Sadikin. Menteri yang pertama komandan Jawa-Bali, yang kedua komandan luar Jawa-Bali, yang ketiga menteri kesehatan. Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan PPKM level 4. Berita gembira, 26 kota/kabupaten turun dari level 4 ke level 3. Berita seksi, mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dibuka, tapi hanya 25% kapasitas. Hanya yang sudah divaksin yang boleh ke mal dan mematuhi dengan ketat protokol kesehatan. Umur di bawah 12 tahun dan 70 tahun ke atas dilarang ke mal. Saya 68, sudah divaksin, boleh ngopi-ngopi cantik di mal. Akan tetapi, saya batalkan niat itu karena tidak boleh bawa cucu. Mereka 'belum cukup umur'. Selebihnya ialah kembali penekanan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebuah perkara besar karena sejujurnya kebanyakan dari kita baru belajar berdisiplin dipaksa korona yang sadis dan kurang ajar itu. Umur pembelajaran itu baru 15 bulan, dimulai awal Maret 2020, sejak kasus covid-19 pertama ditemukan di negeri ini. Padahal, inilah belajar 'seumur hidup', tak hanya sepanjang umur pandemi korona. Bila di masa depan yang tidak terduga terjadi malapetaka pandemi, kita sebagai bangsa tidak lagi kembali ke titik nol yang harus lagi belajar pentingnya mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Disiplin ialah sikap. Kiranya perlu dicanangkan bahwa di masa pandemi ini, sikap ialah segalanya. Attitude is everything. Yang rada aneh dari penjelasan pemerintah semalam ialah perihal kematian. Jenderal Luhut membahasakannya mengeluarkan indikator kematian karena menimbulkan distorsi dalam penilaian. Angka kematian kiranya ukuran paling valid tentang keberhasilan sebuah kebijakan kepublikan menghadapi pandemi. Timbulnya distorsi penilaian disebabkan data 'kemarin' mengenai kematian kiranya cukuplah kali ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan indikator kematian. Tingkat kematian di dunia terdata pada 9 Agustus 2021, pukul 14.18 GMT, ialah 2,12%. Tingkat kematian di Britania Raya (UK), negara penganut kebijakan lockdown, ialah 2,15%. Dia berada di sekitar angka kedukaan dunia. Namun, di Swedia, penganut tercapainya kekebalan komunal secara alami, tingkat kematiannya 1,32%, jauh di bawah tingkat kematian di dunia. Pada hari dan jam yang sama Worldometers mencatat tingkat kematian Indonesia 2,94%. Bukan hal yang menggembirakan karena di atas tingkat kematian di dunia, tetapi juga bukan kenyataan yang buruk bagi suatu negara yang mengambil kebijakan di tengah-tengah, di antara Swedia dan Britania Raya, yang serentak melaksanakan kebijakan prokesehatan publik dan prokesehatan ekonomi. Bandingkanlah dengan Meksiko; kendati jumlah kasus lebih rendah, tingkat kematian 8,22%, hampir empat kali tingkat kematian dunia. Pertimbangan manusia ialah pertimbangan yang mudah terkena dua perkara, yaitu bias dan noise. Prasangka dan gaduh. Itu kata ahli. Tidak mudah bagi pemerintah untuk menarik keputusan mereka. Juga tidak mudah untuk mengumumkan keputusan yang kemajuannya terbatas. Kendati sebuah keputusan diambil setelah melalui pengkajian kepublikan 360 derajat, keputusan itu kiranya tetap mudah kena kegaduhan. Suatu hari di masa pandemi, Presiden Meksiko Manuel Lopez Obrador dikritik. Di dalam kunjungan kerjanya dia tetap cipika cipiki, seakan tiada pandemi di negerinya. Sikap ialah segalanya tak ditunjukkan sang presiden. Dia patut menuai kegaduhan. Sebaliknya, kita di sini. Prokes tak lekang dari Presiden Jokowi. Orang menunggu dia sendiri berbaju batik mengumumkan keadaan bertambah baik ataupun bertambah buruk akibat ulah kita yang tidak berdisiplin dan ulah korona yang sadis dan kurang ajar. Namun, kenapa bukan Presiden yang tampil semalam? Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2222-kenapa-bukan-presiden -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/20210810183832.8f70576fbd8e526d423e22d5%40upcmail.nl.
