Ini Jawaban Jenderal Andika Soal Dugaan Pelanggaran HAM Sabtu , 06 November 2021 | 17:23 https://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/51483/ini_jawaban_jenderal_andika_soal_dugaan_pelanggaran_ham Sumber Foto Detik.com/Agung Pambudhy Jenderal TNI Andika Perkasa seusai fit and proper test di Komisi I DPR, Sabtu (6/11/2021). Komisi I DPR setuju Jenderal TN Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.Listen to this JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyebut ada pemberitaan yang mengaitkan Jenderal Andika Perkasa dengan pelanggaran HAM di Papua pada 2003. Andika Perkasa mengatakan dirinya selalu terbuka.
"Saya benar-benar terbuka kalau memang ada dugaan (keterlibatan) atau apa, saya terbuka loh," kata Andika seusai fit and proper test di DPR, Jakarta, Sabtu (6/11/2021). Dia mempersilakan jika memang kasus tersebut hendak diteliti kembali. Andika mengatakan tidak ada rasa ragu dan takut jika ada yang hendak mengusut kasus itu."(Kalau diteliti lagi) monggo, nggak ada keraguan maupun ketakutan kalau memang...," ujarnya. Andika telah selesai mengikuti fit and proper test di Komisi I DPR. Hasilnya, Komisi I DPR menyetujui Andika sebagai Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik Presiden Jokowi atas penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Mereka menilai langkah Jokowi itu mengandung tiga permasalahan serius. Salah satunya terkait catatan dugaan keterlibatan Jenderal Andika dalam pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam rilis resminya seperti dilihat Detik.com, Jumat (5/11/2021). Berikut poin kritik koalisi sipil soal dugaan pelanggaran HAM tersebut: Presiden RI harus betul-betul memastikan calon Panglima TNI yang diusulkannya tidak memiliki catatan buruk, khususnya terkait pelanggaran HAM. Adanya pemberitaan yang mengaitkan nama Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay harus ditanggapi secara serius (Tempo, 23 Oktober 2003). Sudah seharusnya Presiden RI melakukan penggalian informasi secara komprehensif terhadap seluruh kandidat dengan melibatkan lembaga-lembaga kredibel guna memperkuat pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan diajukannya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI, menunjukkan bahwa Presiden RI tidak memiliki komitmen terhadap Penegakan HAM secara serius sebagaimana komitmen politiknya.(*) Sumber Berita: Detik.com -- Anda menerima pesan ini karena Anda berlangganan grup "GELORA45" dari Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk melihat diskusi ini di web, kunjungi https://groups.google.com/d/msgid/gelora1945/40D2C46E22A14C50ADF1D87AFECC77A9%40A10Live.
